Trivia: Digitalisasi Transaksi Keuangan Daerah, Kunci Polewali Mandar Tingkatkan PAD dan Transparansi
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar gencar mendorong digitalisasi transaksi keuangan daerah. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transparansi pengelolaan keuangan. Simak selengkapnya!
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, secara aktif mendorong inisiatif digitalisasi transaksi keuangan daerah. Langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah setempat untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Inisiatif ini juga selaras dengan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan serapan pajak serta retribusi melalui sistem non-tunai. Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud, menegaskan pentingnya adaptasi teknologi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Peluncuran gerakan pembayaran pajak dan retribusi daerah secara non-tunai menandai dimulainya era baru dalam pengelolaan keuangan di Polewali Mandar. Kegiatan ini berlangsung saat High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) pada Sabtu, 23 Agustus.
Manfaat Digitalisasi Transaksi Keuangan Daerah
Digitalisasi transaksi keuangan pemerintah daerah membawa beragam manfaat signifikan. Menurut Bupati Samsul Mahmud, langkah ini secara langsung meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, transparansi anggaran juga akan semakin terjamin.
Penerapan sistem non-tunai juga memiliki potensi besar untuk mengurangi kebocoran pendapatan. Dengan demikian, setiap rupiah yang masuk ke kas daerah dapat tercatat dan terkelola dengan lebih akuntabel.
Pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk memastikan sistem ini berjalan lancar. Harapannya, digitalisasi transaksi keuangan ini akan menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.
Pemerintah Daerah Sebagai Pelopor Teknologi
Bupati Samsul Mahmud menekankan bahwa pemerintah daerah harus menjadi garda terdepan dalam memperkenalkan perkembangan teknologi kepada masyarakat. Program digitalisasi transaksi keuangan ini adalah salah satu contoh nyata dari komitmen tersebut.
Pemerintah tidak hanya dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga harus mampu menjadi pelopor inovasi. Adaptasi terhadap teknologi digital menjadi kunci untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan modern.
Melalui pendekatan teknologi atau aplikasi, pengelolaan PAD diharapkan dapat dilakukan secara transparan, efektif, dan akuntabel. Ini akan menciptakan ekosistem keuangan yang lebih sehat dan terpercaya bagi seluruh elemen masyarakat.
Peningkatan PAD dan Kepatuhan Wajib Pajak
Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar, Alimuddin, menyampaikan bahwa peluncuran gerakan pembayaran pajak dan retribusi non-tunai ini adalah momentum penting. Ini menandai periode pembayaran pajak yang lebih mudah dan nyaman bagi masyarakat.
Alimuddin berharap digitalisasi transaksi keuangan ini dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat, khususnya para pelaku usaha, dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Kesadaran sebagai wajib pajak merupakan fondasi penting bagi pembangunan daerah.
Dengan komitmen bersama dari berbagai pihak, implementasi pembayaran non-tunai di Kabupaten Polewali Mandar diharapkan berjalan lancar. Pada akhirnya, ini akan berkontribusi pada peningkatan PAD secara signifikan, mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Sumber: AntaraNews