LIVE

DPRD Kota Malang Dorong Digitalisasi Aset untuk Maksimalkan PAD

DPRD Kota Malang mendesak pemerintah kota menerapkan digitalisasi aset guna memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan transparansi, dan menarik investor.

digitalisasi aset
DPRD Kota Malang mendesak penerapan Digitalisasi Aset Daerah Malang demi memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat transparansi pengelolaan aset di tengah pemotongan TKD.
DPRD Kota Malang mendesak penerapan Digitalisasi Aset Daerah Malang demi memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat transparansi pengelolaan aset di tengah pemotongan TKD. (AntaraNews)

DPRD Kota Malang secara aktif mendorong pemerintah kota setempat untuk segera menerapkan sistem digitalisasi dalam pengelolaan aset daerah. Langkah strategis ini diyakini memiliki potensi besar untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan efisiensi tata kelola keuangan.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan pentingnya inisiatif ini guna mempermudah proses pelacakan penerimaan pajak dan retribusi. Dengan demikian, potensi kebocoran pendapatan dapat diminimalisir dan akuntabilitas pengelolaan aset menjadi lebih transparan.

Dorongan ini muncul di tengah proyeksi PAD Kota Malang untuk tahun 2026 yang diperkirakan mencapai Rp1,062 triliun, mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp400 juta dari rancangan awal. Peningkatan ini sebagian besar berasal dari sektor retribusi daerah, menunjukkan potensi besar yang bisa digali lebih lanjut melalui sistem yang terintegrasi.

Pentingnya Digitalisasi untuk Peningkatan PAD

Penerapan digitalisasi pengelolaan aset menjadi kunci utama dalam upaya memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang. Amithya Ratnanggani Sirraduhita menyatakan bahwa digitalisasi akan mempermudah pelacakan penerimaan pajak dan retribusi, sehingga setiap pendapatan dapat teridentifikasi secara akurat.

“Kami mendorong untuk dilakukan digitalisasi pengelolaan aset sehingga bisa dilakukan tracking, misal dari retribusi pasar berapa pendapatannya, apakah sudah sesuai dan lost-nya bisa diketahui,” kata Amithya.

Proyeksi PAD Kota Malang pada tahun 2026 menunjukkan peningkatan yang menggembirakan, di mana sektor retribusi daerah diproyeksikan naik dari Rp129,7 miliar menjadi Rp130,1 miliar. Sementara itu, pajak daerah tetap stabil di angka Rp872,9 miliar, dan komponen lain seperti hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah juga berkontribusi signifikan.

Inisiatif digitalisasi aset ini juga merupakan respons terhadap pemotongan alokasi dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Amithya menekankan bahwa kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam mencari sumber pendapatan. “Karena posisi saat ini kami harus berdiri di atas kaki sendiri, tidak bisa menyerah begitu saja dengan melalukan banyak hal,” ujarnya.

Transparansi dan Peluang Investasi Melalui Digitalisasi Aset

Selain memaksimalkan PAD, pola digitalisasi pengelolaan aset juga memiliki peran krusial dalam memperkuat transparansi tata kelola aset daerah. Dengan sistem yang terdigitalisasi, masyarakat dapat mengakses informasi mengenai pemanfaatan aset daerah secara lebih mudah dan akuntabel.

Kemudahan akses informasi ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga membuka peluang baru bagi masuknya investor. Investor potensial akan lebih tertarik untuk berinvestasi di Kota Malang jika mereka dapat dengan mudah mengakses data dan informasi terkait aset daerah yang tersedia untuk pemanfaatan.

“Sebenarnya ini bisa menjadi opportunity untuk masyarakat Kota Malang sendiri, itu sebenarnya hal yang baik atau kalau bisa diakses orang luar yang ingin menyewa di Kota Malang,” tutur Amithya. Dengan demikian, digitalisasi aset tidak hanya soal efisiensi internal, tetapi juga strategi untuk mempromosikan potensi ekonomi Kota Malang ke khalayak yang lebih luas, baik lokal maupun internasional.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Pemotor Mengaku TNI Lawan Arah di Depok Ternyata Karyawan Marketing

{{caption}}
Pulang Pelantikan Konvoi Geber Motor, Pesilat di Lampung Dikeroyok

{{caption}}
30 Pasukan Manggala Agni Dikerahkan Tangani Kebakaran TPA Jatiwaringin

{{caption}}
KPK Soroti Regenerasi Korupsi di Langkat, Dua Kali Bupati Ditangkap

{{caption}}
DPR Dorong Perubahan UU Pilkada Usai Marak OTT Kepala Daerah

{{caption}}
Drone Thermal Dikerahkan Bantu Deteksi Api di TPA Jatiwaringin

Topik Terkait
{{caption}}
DPRD Kota Malang Dorong Optimalisasi Data untuk Kebijakan Tepat Sasaran

DPRD Kota Malang mendesak pemerintah daerah mengoptimalkan pemanfaatan data dalam merumuskan kebijakan. Langkah ini krusial untuk mengatasi masalah perkotaan seperti banjir dan kemacetan secara efektif dan berkelanjutan.

DPRD Kota Malang
{{caption}}
Pemprov Maluku Genjot Digitalisasi PAD Maluku, Tekan Potensi Kebocoran Penerimaan Daerah

Pemerintah Provinsi Maluku serius menggarap Digitalisasi PAD Maluku demi kemandirian fiskal daerah. Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan dan menutup celah kebocoran penerimaan daerah yang selama ini terjadi.

Digitalisasi PAD Maluku
{{caption}}
DPRD Kota Malang Siapkan Skema Intensifikasi untuk Genjot PAD 2026

DPRD Kota Malang serius menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2026 melalui skema intensifikasi pajak dan retribusi, demi kemandirian fiskal daerah.

DPRD Kota Malang
{{caption}}
Mendagri Minta Pemda Perkuat Literasi Keuangan Digital untuk Perluas E-Government dan Tingkatkan PAD

Melalui sistem digitalisasi, penerimaan pajak masyarakat dapat langsung tercatat dan masuk ke Bapenda, sehingga berdampak positif pada peningkatan PAD.

Kemendagri
{{caption}}
Target Rp600 Miliar: Pemkot Banjarmasin Genjot Optimalisasi Aset Daerah untuk PAD

Pemerintah Kota Banjarmasin serius mengelola aset daerah demi mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih dari Rp600 miliar pada 2025. Simak bagaimana optimalisasi aset Banjarmasin ini akan dilakukan!

Optimalisasi Aset Banjarmasin
{{caption}}
Trivia: Aset Daerah Bukan Sekadar Catatan! DPRD Surabaya Soroti Pengelolaan Aset Surabaya untuk Dongkrak PAD

DPRD Surabaya menyoroti pentingnya Pengelolaan Aset Surabaya melalui reformasi regulasi dan digitalisasi untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah. Apa saja tantangan dan peluangnya?

DPRD Surabaya
{{caption}}
Terungkap! Tiga Strategi Jitu Pemkot Surabaya dalam Optimalisasi Aset Daerah untuk Dongkrak Pendapatan

Pemkot Surabaya gencar lakukan optimalisasi aset daerah melalui digitalisasi, promosi agresif, dan restrukturisasi organisasi. Ingin tahu bagaimana strategi ini dongkrak pendapatan daerah?

Pemkot Surabaya
{{caption}}
Trivia: Digitalisasi Transaksi Keuangan Daerah, Kunci Polewali Mandar Tingkatkan PAD dan Transparansi

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar gencar mendorong digitalisasi transaksi keuangan daerah. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transparansi pengelolaan keuangan. Simak selengkapnya!

digitalisasi keuangan
{{caption}}
Disdikbud Kuningan Fokuskan Tiga Program Unggulan untuk Percepat Transformasi Pendidikan Daerah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kuningan meluncurkan tiga program prioritas di tahun 2026 untuk mengakselerasi Transformasi Pendidikan Kuningan, meliputi tata kelola, kepemimpinan sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan.

digitalisasi aset
{{caption}}
Pemkot Palangka Raya dan Kantor Pertanahan Perkuat Kolaborasi Pengelolaan Aset Tanah

Pemerintah Kota Palangka Raya dan Kantor Pertanahan setempat memperkuat kolaborasi pengelolaan aset tanah pemerintah, bertujuan mewujudkan tata kelola pertanahan yang lebih tertib, modern, dan akuntabel.

aset tanah
{{caption}}
Digitalisasi Aset Pemprov Jatim: Kunci Optimalisasi PAD dan Kemandirian Fiskal

Anggota dewan mendesak percepatan Digitalisasi Aset Pemprov Jatim untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih minim, di tengah potensi aset triliunan rupiah yang belum tergarap optimal.

aset daerah
{{caption}}
BPK Soroti Pengelolaan Aset Kaimana, Pemkab Siap Perbaiki Demi Transparansi

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan perbaikan signifikan dalam pengelolaan aset Kaimana, mendorong Pemerintah Kabupaten Kaimana untuk menata ulang administrasi aset demi transparansi dan akuntabilitas.

achmad hasan
{{caption}}
DPRD Kota Cirebon Dorong Solusi Piutang PBB-P2 Kota Cirebon Demi Optimalkan PAD

DPRD Kota Cirebon aktif membantu pemerintah daerah mencari solusi penyelesaian piutang PBB-P2 Kota Cirebon yang mencapai puluhan miliar rupiah, demi mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat fiskal daerah.

dprd kota cirebon
{{caption}}
Bapenda Kaltara Beri Sembako untuk Pembayar Pajak Kendaraan Malinau di Hari Sabtu, Dorong Peningkatan PAD

Inovasi menarik dari Bapenda Kaltara di Malinau! Masyarakat kini bisa mendapatkan sembako sebagai apresiasi saat membayar Pajak Kendaraan Malinau setiap hari Sabtu di Kantor Samsat, sebuah upaya untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.

bapenda kaltara
{{caption}}
Bapenda Kota Jayapura Optimis Capai Target Penerimaan PBB-P2 Jayapura Rp45 Miliar

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Jayapura melaporkan realisasi penerimaan PBB-P2 Jayapura telah mencapai Rp21,8 miliar hingga pertengahan Juni 2026, mendekati separuh target tahunan. Simak strategi Bapenda untuk mencapai target penuh dan bagaimana d

bapenda kota jayapura
{{caption}}
Pemkab Agam Intensifkan Pengawasan Pajak untuk Tingkatkan PAD Signifikan

Pemerintah Kabupaten Agam membentuk tim khusus pengawasan pajak untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), fokus pada penilaian individu objek pajak guna mencapai target.

bapenda agam
{{caption}}
Pemkab Ponorogo Genjot PAD Lewat Optimalisasi Pariwisata, Grebeg Suro Jadi Andalan

Pemerintah Kabupaten Ponorogo berupaya keras meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pariwisata, dengan Grebeg Suro sebagai salah satu motor penggerak ekonomi utama.

bppkad ponorogo
{{caption}}
Pemprov Sulteng Alokasikan Rp2,3 Triliun untuk Belanja Pegawai di APBD 2026

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Sulteng 2026 mengalokasikan Rp2,3 triliun untuk belanja pegawai, mencapai 47,05% dari total belanja daerah. Simak rinciannya dan perbandingannya dengan aturan yang berlaku.

anggaran pemerintah