DPRD Kota Malang mendesak Pemkot segera mengisi 43 kekosongan jabatan strategis, mulai eselon II hingga IV B, demi mengoptimalkan kinerja dan percepatan kebijakan daerah.
DPRD Kota Malang mendesak pemerintah kota menerapkan digitalisasi aset guna memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan transparansi, dan menarik investor.
DPRD Kota Malang mendesak Pemkot untuk segera melakukan Mitigasi Program Nasional Malang, seperti Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat, demi memastikan manfaat optimal bagi warga.
DPRD Kota Malang mengusulkan angkot sebagai angkutan pengumpan (feeder) untuk mengoptimalkan layanan Bus Trans Jatim. Langkah ini diharapkan jadi solusi kemacetan dan dorong masyarakat beralih ke transportasi publik.
DPRD Kota Malang mendesak Pemkot segera terbitkan Perwali mengenai skema tarif PBB terbaru. Apa yang membuat perubahan ini penting dan bagaimana dampaknya bagi wajib pajak?
