DPRD Malang Desak Pemkot Mitigasi Kendala 3 Program Nasional: Sekolah Rakyat hingga MBG

DPRD Kota Malang mendesak Pemkot untuk segera melakukan Mitigasi Program Nasional Malang, seperti Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat, demi memastikan manfaat optimal bagi warga.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang meminta pemerintah kota setempat melakukan mitigasi guna mengantisipasi kendala terhadap pelaksanaan program nasional di daerah setempat. Program-program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih yang merupakan inisiatif dari pemerintah pusat.

Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita di Kota Malang, Jawa Timur, pada Jumat, menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar. Tanggung jawab ini adalah untuk memastikan program dari pemerintah pusat dapat berjalan maksimal dan memberikan dampak positif di setiap wilayah.

Pembentukan pola mitigasi ini dianggap sebagai langkah krusial. Tujuannya adalah untuk menjamin masyarakat mendapatkan manfaat penuh dari program-program yang telah dirancang oleh pemerintah pusat, sehingga tidak ada hambatan berarti dalam implementasinya.

Mewaspadai Hambatan Program Nasional

Amithya Ratnanggani Sirraduhita menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi kendala dalam pelaksanaan program nasional. Ia menyebut bahwa pembentukan mekanisme mitigasi adalah poin penting yang harus segera diwujudkan oleh pemerintah kota.

“Poin penting adalah mewaspadai kendala, yakni dengan membentuk mekanisme mitigasi. Nanti saya coba berbicara dengan Pak Wali Kota yang berkaitan dengan itu,” kata Amithya.

DPRD Kota Malang secara rutin mengumpulkan berbagai masukan dan aspirasi dari masyarakat. Masukan ini berkaitan erat dengan persoalan implementasi program-program dari pemerintah pusat di lapangan.

Aspirasi yang terkumpul dari masyarakat ini akan disampaikan kepada Pemkot Malang. Harapannya, masukan tersebut dapat diterjemahkan menjadi rancangan pembentukan pola mitigasi yang efektif dan terarah.

Menjamin Keberlanjutan Koperasi Merah Putih

Terkait program Koperasi Merah Putih, Amithya mengungkapkan adanya aspirasi dari masyarakat mengenai kelanjutan program tersebut. Masyarakat membutuhkan kejelasan dan pendampingan agar program ini dapat berjalan sesuai harapan.

“Seperti untuk Koperasi Merah Putih memang ada aspirasi yang disampaikan masyarakat tentang kelanjutan programnya. Aturannya sudah jelas dari pusat, saya berharap nanti ada pendampingan,” ucapnya.

Kejelasan mengenai keberlanjutan Koperasi Merah Putih harus disikapi dengan respons terarah oleh Pemkot Malang. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang diharapkan dapat melakukan sosialisasi intensif.

Selain sosialisasi, penting juga untuk menunggu berjalannya pemerataan pelaksanaan peningkatan kapasitas pengurus koperasi. Hal ini akan memastikan program dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Pengawasan Ketat Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berjalan di Kota Malang, sejauh ini belum ditemukan kasus keracunan. Meskipun demikian, kondisi ini tetap memerlukan penyikapan yang matang dan pengawasan yang lebih intensif.

Pengawasan perlu ditingkatkan di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menjaga kualitas. Pemkot dapat memaksimalkan peran penanggung jawab penyedia paket MBG.

Mereka bertanggung jawab dalam melakukan pengecekan kualitas menu secara menyeluruh sebelum didistribusikan kepada para pelajar. Langkah ini sangat penting untuk menjamin keamanan pangan.

Lebih lanjut, setelah paket MBG tiba di sekolah, para guru juga diberikan tanggung jawab tambahan. Mereka harus melakukan pengecekan ulang terhadap kelayakan menu sebelum dikonsumsi oleh para siswa, sebagai lapisan pengawasan terakhir.

Meningkatkan Fasilitas Sekolah Rakyat

Amithya menyebut bahwa pada program Sekolah Rakyat, Pemkot sempat menghadirkan layanan perpustakaan keliling yang sangat bermanfaat bagi pelajar. Inovasi ini perlu untuk terus dilanjutkan dan dikembangkan.

Perpustakaan keliling memberikan opsi tambahan bagi pelajar untuk mendapatkan referensi keilmuan. Hal ini sekaligus dapat meningkatkan literasi masing-masing individu di kalangan siswa.

Selain itu, DPRD Kota Malang juga meminta Pemkot untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Koordinasi ini bertujuan untuk pemenuhan fasilitas yang diperlukan bagi pelajar Sekolah Rakyat.

“Saya terakhir ke sama masih ada beberapa kendala sarana dan prasarana, nanti akan cek lagi apakah sudah terpenuhi, seperti monitor sama laptop yang mestinya sudah turun ke anak-anak,” tuturnya, menyoroti kebutuhan vital ini.

Sumber: AntaraNews