Wamendagri Akhmad Wiyagus

Sektor sawit tidak hanya diposisikan sebagai komoditas perkebunan, tetapi juga sebagai salah satu instrumen untuk mendukung pembangunan nasional.

Pendekatan tersebut menjadi kunci agar pembangunan daerah tetap berjalan tanpa bergantung APBD.

Sektor kelautan dan perikanan berperan besar dalam menjaga stabilitas tersebut karena sekitar 54 persen kebutuhan protein hewani masyarakat.

Menurutnya, melalui fungsi anggaran, DPRD perlu mendorong alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lebih produktif.

Ia menilai IKAPTK bukan sekadar organisasi alumni, melainkan jaringan strategis yang menghimpun alumni kepamongprajaan di berbagai tingkatan pemerintahan.

Wiyagus menilai, kegiatan tersebut menjadi langkah nyata pemerintah daerah (Pemda) dalam meningkatkan akses layanan kesehatan.

Kemendagri terus memperkuat integrasi serta pemanfaatan data kependudukan dan kewilayahan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

Penanganan karhutla perlu dilakukan secara terpadu karena dampaknya kerap melampaui batas administrasi daerah.

Pengelolaan sampah tidak hanya berorientasi pada kebersihan semata, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi apabila dikelola dengan baik.

Ia menilai, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah dan seluruh pihak terkait dalam mendukung implementasi Asta Cita ketujuh.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mengatakan, butuh sinergi yang komprehensif dalam memberantas praktik korupsi.

Wiyagus juga menyatakan, praktik pungutan liar (pungli) atau uang pelicin tidak boleh lagi diwajarkan oleh masyarakat.

Wamendagri Akhmad Wiyagus menyebut 11 OTT KPK terhadap kepala daerah sepanjang 2025-2026 menjadi alarm keras bagi pemerintah.

Wiyagus menjelaskan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki pengalaman awal dalam penerapan pemungutan suara elektronik.

Wiyagus juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk kembali menghidupkan semangat pendidikan nasional sebagaimana dirintis oleh Ki Hajar Dewantara.

Penguatan kualitas SDM aparatur Damkar, Satpol PP, dan Satlinmas juga menjadi perhatian penting, termasuk dalam mendukung efektivitas penegakan Perda.

Wiyagus menambahkan, sinergi antarlembaga, termasuk hingga tingkat desa, menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas daerah.

Pemerintah juga membentuk tim khusus melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menangani ATM dan kusta yang menjadi persoalan kesehatan di Tanah Papua.

Wiyagus menyampaikan bahwa pengembangan perkeretaapian nasional telah memiliki dasar hukum yang kuat.

Wiyagus menekankan bahwa pendataan bukan sekadar urusan administratif, tetapi menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam mengakui & melindungi seluruh warganya.