Pemkot Malang

DPRD Kota Malang mendesak pemerintah daerah mengoptimalkan pemanfaatan data dalam merumuskan kebijakan. Langkah ini krusial untuk mengatasi masalah perkotaan seperti banjir dan kemacetan secara efektif dan berkelanjutan.

Anggota DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas mengapresiasi kebijakan Pemkot Malang yang mendorong ASN bersepeda sebagai upaya hemat energi dan solusi atasi kemacetan kota.

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyerukan semangat Idul Fitri sebagai momentum krusial untuk memperkuat kebersamaan dan mendorong pembangunan Kota Malang yang berkelanjutan.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang (KPwBI Malang) mendesak Pemerintah Kota Malang untuk mengintensifkan pemantauan stok cabai rawit guna mengantisipasi lonjakan harga menjelang Lebaran 2026.

Pemerintah Kota Malang kembali menegaskan larangan penggunaan mobil dinas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mudik Lebaran 2026, sesuai aturan yang berlaku dan akan diparkirkan di Balai Kota.

Pemerintah Kota Malang menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di 34 lokasi untuk menjaga kestabilan harga pangan selama Ramadan. Simak detail lokasi dan dampaknya pada harga bahan pokok.

Pemerintah Kota Malang menargetkan peningkatan serapan tenaga kerja sebesar 20% pada tahun 2026, didukung oleh kenaikan investasi. Akankah target ini tercapai dan menekan angka pengangguran?

Pemerintah Kota Malang kembali hadirkan program Mudik Gratis 2026 dengan tiga unit bus, berkolaborasi dengan PO Bagong dan Bank Jatim, siap layani 120 pemudik.

DPRD Kota Malang mendesak Pemerintah Kota setempat segera mengisi Kekosongan JPTP Kota Malang definitif untuk memastikan kinerja pemerintahan yang optimal dan menghindari hambatan program kerja daerah.

Pemerintah Kota Malang memperketat pengawasan Keamanan Pangan Takjil dengan melakukan uji sampel pada makanan dan minuman yang dijual di pasar takjil. Langkah ini diambil untuk melindungi masyarakat dari potensi zat berbahaya dan memastikan konsumsi yang.

Pemerintah Kota Malang kebut penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwali) untuk program Bantuan Rp50 Juta per RT, memastikan skema tematik ini siap terealisasi pada 2026 dan menjawab kebutuhan warga.

Pelebaran Jembatan KH Malik Dalam di Kota Malang tengah digarap serius oleh Pemkot, ditargetkan rampung November 2025 untuk mengatasi kemacetan parah dan memperkuat konektivitas antardaerah.

DPRD Kota Malang mendesak Pemkot untuk segera melakukan Mitigasi Program Nasional Malang, seperti Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat, demi memastikan manfaat optimal bagi warga.

Pemkot Malang mencatat 120 pemohon telah mengajukan PBG untuk Program 3 Juta Rumah MBR, diproyeksikan mencapai 200 pemohon pada akhir 2025. Apa saja kemudahan yang ditawarkan?

Pemkot Malang melibatkan guru dalam pengawasan kualitas menu MBG untuk pelajar, memastikan keamanan pangan. Bagaimana cara mereka mendeteksi menu tak layak konsumsi?

Pemkot Malang juga telah menginstruksikan camat dan lurah untuk menghidupkan Posko Linmas di kelurahan dan Pos Keamanan Lingkungan (Kamling) di tingkat RW.

Pemkot Malang intensifkan Siskamling Malang dan patroli gabungan pasca-unjuk rasa. Langkah ini diambil untuk menjaga kondusivitas wilayah dan deteksi dini potensi gangguan keamanan.

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memastikan program Insentif RT 50 Juta tetap berjalan meski ada pengurangan TKD. Bagaimana strategi Pemkot Malang agar program prioritas ini tetap terealisasi?

Pemkot Malang siapkan regulasi pembebasan PBB bagi 57.311 warga tak mampu mulai 2026. Kebijakan PBB Malang ini bertujuan meringankan beban, namun bagaimana dampaknya pada PAD Kota Malang?