Program MBG Aman dan Lancar, Kemendagri Minta Pemda Bertindak Aktif

Ketua Umum ADMIN menegaskan Program Makan Bergizi Gratis bukan hanya pembagian makanan, melainkan ekosistem ekonomi rakyat yang terstruktur dan meningkatkan kualitas SDM.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki dampak luas, tidak hanya pada kesehatan anak, tetapi juga menggerakkan perekonomian dan pendidikan. Simak bagaimana pemerintah daerah berperan aktif dalam imple

Badan Gizi Nasional (BGN) mendesak daerah perkuat rantai pasok lokal untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini krusial demi kelancaran distribusi dan penggerak ekonomi daerah.

Guru Besar IPB Didin S. Damanhuri menekankan pentingnya pengelolaan Dapur MBG UMKM oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan keadilan sosial. Simak selengkapnya!

Menteri Dalam Negeri menekankan pentingnya koordinasi pusat-daerah untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) demi mencegah insiden dan memastikan pengawasan gizi optimal. Apa saja tantangannya?

Mendagri Tito Karnavian menegaskan **peran Pemda dalam MBG** sebagai garda terdepan penanganan insiden program Makan Bergizi Gratis, menuntut respons cepat dan koordinasi erat di daerah untuk keselamatan publik.

Ia meminta Pemda menjadi garda terdepan dalam respons awal serta memperkuat koordinasi dengan Satgas MBG di daerah, agar proses mitigasi berjalan cepat.

Ia menilai koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama agar program ini dapat berjalan efektif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Mendagri mencontohkan daerah seperti Kabupaten Bogor dan Kabupaten Garut yang telah membentuk Satgas MBG, yang diketuai sekda.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Komisi II DPR RI dan menjadi forum sinkronisasi kebijakan tiga kementerian.

Mendagri menilai masih banyak kepala daerah yang menunjukkan capaian positif.

Mendagri menjelaskan, pemerintah pusat memiliki perhatian besar terhadap masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Program tersebut perlu ditangkap oleh jajaran pemerintah daerah (Pemda), salah satunya dengan menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar sampah di Indonesia terkelola dengan baik.

Pertama, Mendagri menekankan agar Perpukadesi tidak terlibat dalam politik praktis.

Dua dapur MBG di Jakarta Barat disuspend usai sidak Dudung menemukan kondisi kotor, sampah menumpuk, hingga belatung di area dapur.

Menteri HAM Natalius Pigai meminta tata kelola Program MBG diperbaiki usai dugaan keracunan siswa dan menyoroti lemahnya pengawasan SPPG.

SOP yang telah ditetapkan BGN sebenarnya sudah memadai. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan terjadi kelalaian yang berujung pada dugaan kontaminasi makanan.

Perlindungan tersebut dapat mencakup jaminan kecelakaan kerja, kesehatan, jaminan hari tua, jaminan kematian, hingga program pensiun apabila memungkinkan.

Dukungan tersebut merupakan bagian dari komitmen perseroan dalam menyukseskan program prioritas pemerintah di bidang ketahanan pangan dan gizi masyarakat.

Imbauan itu disampaikan Badan Gizi Nasional menyusul seringnya mi bermasalah dengan gangguan pencernaan.