Guru Besar IPB Dorong Dapur MBG UMKM Dikelola Lebih Banyak untuk Pemerataan Ekonomi

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB), Didin S. Damanhuri, menyoroti pentingnya peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pengelolaan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menekankan agar SPPG dapat dikelola oleh lebih banyak UMKM atau bahkan kantin sekolah.

Pernyataan tersebut disampaikan Didin dalam sebuah siniar yang diselenggarakan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta pada Jumat, 23 Januari 2026. Acara ini merupakan bagian dari peringatan Pekan Gizi Nasional 2026, yang fokus pada isu-isu strategis terkait pemenuhan gizi masyarakat.

Menurut Didin, pelibatan UMKM dalam pengelolaan Dapur MBG UMKM menjadi kunci untuk menciptakan program yang tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan. Skema ini diharapkan mampu menjawab kritik masyarakat terkait tata kelola program sebelumnya.

Didin Damanhuri secara tegas menyatakan bahwa pengelolaan dapur MBG oleh UMKM akan menjadi solusi yang lebih baik dibandingkan praktik sebelumnya. Ia menyoroti catatan kritis dari masyarakat yang menyebutkan bahwa SPPG masih dilaksanakan oleh berbagai yayasan, bahkan ada yang terkait dengan aparat atau elit politik.

Oleh karena itu, Didin mengusulkan agar pelaksana program Dapur MBG UMKM lebih banyak melibatkan UMKM atau bahkan kantin sekolah. Pendekatan ini diharapkan dapat meminimalisir potensi penyimpangan dan memastikan program lebih tepat sasaran.

Keterlibatan UMKM dalam Dapur MBG tidak hanya sebatas penyedia jasa katering, tetapi juga sebagai pemasok bahan baku. Pemerintah perlu mempersiapkan infrastruktur yang jelas dan transparan untuk memungkinkan pelaku lokal menyuplai kebutuhan pangan program MBG.

Desentralisasi dalam pengelolaan Dapur MBG menjadi sangat krusial untuk mengurangi ketimpangan yang mungkin timbul dari program berskala besar ini. Didin menekankan bahwa desentralisasi akan membuka peluang bagi UMKM lokal untuk menyuplai berbagai bahan baku.

Bahan baku yang dimaksud meliputi beras, telur, daging, ikan, atau sayuran, yang semuanya dapat dipasok oleh petani dan peternak lokal. Dengan demikian, program ini tidak hanya menyediakan makanan bergizi, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi di tingkat daerah.

Jika Dapur MBG dikelola secara publik dan melibatkan UMKM secara luas, dampaknya akan melampaui sekadar pertumbuhan ekonomi. Ini juga akan mendorong pemerataan ekonomi yang lebih adil di seluruh lapisan masyarakat, menciptakan kondisi win-win bagi semua pihak.

Skema pengelolaan dapur oleh UMKM ini dianggap sebagai solusi tepat bagi pemerintah dan pelaku usaha kecil. Para usaha, para penjual makanan, serta kantin sekolah akan merasakan manfaat langsung, membuat semua pihak merasa senang.

Tanpa pembenahan tata kelola yang serius, program MBG berisiko menjadi program besar dengan dampak sosial-ekonomi yang timpang. Didin memperingatkan bahwa tujuan awal untuk menjadi instrumen keadilan dan pemerataan bisa meleset.

Tata kelola yang transparan dan akuntabel sangat diperlukan untuk memastikan bahwa manfaat program Dapur MBG benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Ini termasuk mekanisme yang jelas dalam pemilihan UMKM pelaksana dan pemasok.

Dengan tata kelola yang lebih baik, Dapur MBG dapat menjadi program yang berdampak besar pada sosial-ekonomi masyarakat Indonesia. Hal ini akan memastikan bahwa program ini tidak hanya sekadar penyaluran bantuan, tetapi juga pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Pelibatan masyarakat dan UMKM secara luas dalam setiap aspek operasional Dapur MBG akan memperkuat fondasi program. Ini akan menjadikan MBG sebagai contoh nyata dari kolaborasi pemerintah dan rakyat untuk kesejahteraan bersama, serta keadilan sosial.

Sumber: AntaraNews