Komisi XI DPR RI Minta Kalsel Percepat Hilirisasi Industri, Kekuatan Baru Pendapatan Daerah

Komisi XI DPR RI mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mempercepat Hilirisasi Industri Kalsel. Langkah ini diharapkan menjadi kekuatan baru untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) secara signifikan.

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) agar segera mempercepat program hilirisasi industri. Dorongan ini disampaikan sebagai upaya strategis untuk menciptakan kekuatan baru dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi H. Amro, menekankan pentingnya mengoptimalkan kekayaan sumber daya alam Kalsel.

Permintaan ini disampaikan dalam pertemuan antara rombongan Komisi XI DPR RI dengan Gubernur Kalsel H. Muhidin di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, pada Kamis (8/5). Fauzi H. Amro menjelaskan bahwa hilirisasi akan memberikan nilai tambah signifikan bagi komoditas mentah. Bahan seperti batu bara, kelapa sawit, dan karet dapat diolah langsung di daerah.

Dengan mengelola bahan mentah di dalam daerah, Kalsel tidak hanya menyumbangkan kekayaan alam ke pusat. Namun juga dapat menciptakan sumber pendapatan yang substansial bagi provinsi itu sendiri. Langkah ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Optimalisasi Sumber Daya Alam Melalui Hilirisasi Industri

Fauzi H. Amro menegaskan bahwa kekayaan sumber daya alam Kalsel yang melimpah harus dioptimalkan secara maksimal. Hilirisasi industri menjadi kunci utama untuk mengubah bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Proses ini akan menciptakan multiplier effect bagi perekonomian lokal.

Ia mencontohkan, pengolahan batu bara, kelapa sawit, dan karet di dalam daerah akan meningkatkan nilai jual produk. Peningkatan nilai jual ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk mendorong industrialisasi di berbagai daerah.

Menurutnya, hilirisasi akan menjadi kekuatan tersendiri bagi Kalsel mengingat potensi sumber daya alamnya. Sektor pertambangan saja menyumbang 26 persen dari pertumbuhan ekonomi provinsi. Oleh karena itu, potensi PAD dari hilirisasi sangat luar biasa.

Pertumbuhan Ekonomi Kalsel dan Potensi Peningkatan PAD

Dalam pertemuan tersebut, Komisi XI DPR RI mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalsel yang mencapai 5,67 persen. Angka ini berada di atas rata-rata nasional, menunjukkan kinerja ekonomi yang positif. Pertumbuhan ini didukung oleh sektor pertambangan, perkebunan, dan perdagangan.

Meskipun demikian, Fauzi H. Amro menilai bahwa potensi peningkatan PAD masih sangat besar melalui hilirisasi. Jika dilakukan secara optimal, hilirisasi dapat mengubah kontribusi pertambangan menjadi sumber PAD yang lebih signifikan. Ini akan mengurangi ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat.

Selain hilirisasi sumber daya alam, Kalsel juga didorong untuk mengoptimalkan serapan anggaran. Pengembangan sektor pariwisata, khususnya yang berbasis sungai, juga menjadi fokus perhatian. Potensi sungai yang luas di Kalsel merupakan daya tarik pariwisata yang belum sepenuhnya tergali.

Dukungan Pusat dan Tantangan Investasi Kawasan Industri

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, Ariadi Noor, menyambut baik perhatian Komisi XI DPR RI. Ia menyampaikan apresiasi Pemprov Kalsel atas dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pemprov Kalsel berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja perekonomian.

Ariadi Noor juga menyatakan bahwa Pemprov Kalsel membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Dukungan ini diperlukan untuk pengembangan empat kawasan industri strategis (KIK) di Kalsel. KIK tersebut meliputi KIK Seradang di Tabalong, KIK Mantuil di Banjarmasin, KIK di Tapin, dan KIK Jorong di Tanah Laut.

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8,1 persen, Kalsel membutuhkan investasi besar. Diperkirakan, total investasi yang dibutuhkan mencapai angka 250 triliun rupiah. Selain itu, dukungan regulasi dari pemerintah pusat juga sangat krusial untuk menarik investasi dan mempercepat pembangunan KIK.

Sumber: AntaraNews