Berapa Persen Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berkat Hilirisasi? Bahlil Tegaskan Nilai Tambah Terbesar Harus untuk Daerah

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa setiap daerah harus memperoleh nilai tambah keekonomian yang terbesar dari proses pertambangan dan Hilirisasi Pertambangan. Pernyataan ini disampaikan Bahlil dalam keterangannya di Jakarta pada Minggu, 26 Oktober, menggarisbawahi pentingnya pemerataan manfaat ekonomi.

Pemerintah terus mendorong kolaborasi erat antara investor, pemerintah pusat dan daerah, pengusaha, serta masyarakat. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan amanat Pancasila. Bahlil menekankan bahwa “kue ekonomi” dari Hilirisasi Pertambangan tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir pihak.

Sebagai contoh keberhasilan, Bahlil menyoroti dampak positif Hilirisasi Pertambangan di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Kedua daerah tersebut telah mengalami pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 20 persen, angka yang jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di kisaran 6 persen.

Bahlil Lahadalia secara tegas menyatakan bahwa Hilirisasi Pertambangan di masa depan harus berkeadilan bagi daerah-daerah penghasil. Ini mencakup usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) daerah serta masyarakat lokal yang terdampak langsung oleh kegiatan pertambangan.

Menurutnya, tidak boleh ada situasi di mana keuntungan ekonomi dari Hilirisasi Pertambangan hanya terpusat di ibu kota atau dibawa sepenuhnya oleh investor. “Inilah sebagai implementasi dari sila kelima Pancasila,” kata Bahlil, menekankan aspek keadilan sosial dalam distribusi kekayaan.

Kementerian ESDM memastikan bahwa kebijakan Hilirisasi Pertambangan dijalankan dengan prinsip pemerataan manfaat yang kuat. Selain itu, pemberdayaan masyarakat lokal menjadi fokus utama untuk memastikan mereka mendapatkan bagian yang adil dari proses industrialisasi ini.

Keberhasilan di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah membuktikan bahwa Hilirisasi Pertambangan mampu menjadi motor penggerak transformasi ekonomi daerah yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi 20 persen di daerah tersebut menunjukkan potensi besar sektor ini untuk meningkatkan kesejahteraan.

Bahlil menjelaskan bahwa strategi ini merupakan upaya untuk melakukan transformasi ekonomi Indonesia, dari yang sebelumnya banyak bergantung pada jasa konstruksi menjadi negara industri. Jika konsistensi dalam Hilirisasi Pertambangan dapat dipertahankan, Indonesia optimis dapat mencapai target menjadi salah satu negara dengan GDP (gross domestic product) masuk 10 besar pada tahun 2045.

Transformasi ini tidak hanya berfokus pada peningkatan nilai tambah produk, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kapabilitas industri dalam negeri. Hal ini sejalan dengan visi jangka panjang pemerintah untuk membangun ekonomi yang lebih mandiri dan berdaya saing global.

Pemerintah saat ini sedang menyusun peta jalan Hilirisasi Pertambangan pascatambang, yang mencakup rencana pembangunan industri baru setelah masa pertambangan berakhir. Langkah ini krusial untuk menjaga keberlanjutan ekonomi daerah agar tidak bergantung pada kegiatan tambang semata.

Peta jalan tersebut dirancang untuk memastikan bahwa daerah-daerah penghasil tambang memiliki fondasi ekonomi yang kuat dan beragam. Tujuannya adalah agar ketika sumber daya tambang menipis, perekonomian lokal tetap dapat tumbuh dan berkembang melalui sektor-sektor industri lainnya.

“Upaya ini menjadi bagian dari implementasi sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” sebut Menteri Bahlil, menegaskan kembali komitmen pemerintah terhadap pemerataan dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang.

Sumber: AntaraNews