Transformasi Ekonomi

Anggota DPR RI Nurdin Halid dukung penuh pembentukan UU Sistem Ekonomi Nasional. Ini krusial untuk mengukuhkan Ekonomi Pancasila, komitmen Presiden Prabowo Subianto sesuai konstitusi.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono meminta Koperasi Nasional Laskar Juang Indonesia fokus pada sektor hulu hingga hilir, mewujudkan ekonomi Pancasila dan kemandirian bangsa.

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menegaskan Pertanian Kutai Timur dalam arti luas menjadi bagian penting transformasi ekonomi untuk menggeser dominasi sektor pertambangan di daerah tersebut.

Bappenas menegaskan transformasi menuju ekonomi hijau bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis Indonesia untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan perlindungan lingkungan di tengah ancaman perubahan iklim.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya penguatan Kerja Sama SDM Indonesia Azerbaijan untuk membangun angkatan kerja yang tangguh dan kompetitif di kancah global.

Indonesia berambisi menjadikan KEK Kura Kura Bali sebagai Pusat Keuangan Internasional, sebuah langkah strategis untuk menarik arus modal dan investasi global, memperkuat posisi ekonomi di tengah persaingan ketat.

Pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan dana sebesar Rp62 miliar untuk program **Beasiswa Pemprov Riau** pada tahun 2026, menyasar 3.644 mahasiswa sebagai upaya strategis mewujudkan target pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan janji 'Satu Rumah Satu S

Indonesia Financial Center Bali di KEK Kura Kura Bali diproyeksikan menjadi pusat keuangan internasional baru di Asia, mengubah Pulau Dewata dari destinasi pariwisata menjadi magnet investasi global.

Anggota DPR RI mendesak penguatan kebijakan terpadu untuk menjaga Stabilitas Rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global, menekankan pentingnya langkah strategis jangka panjang.

Dinas Pariwisata Kutai Kartanegara (Dispar Kukar) serius menggarap pengembangan ekonomi kreatif (ekraf) sebagai pilar utama transformasi ekonomi daerah, bertujuan mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan.

Menteri PPN Rachmat Pambudy menyebut Program Makan Bergizi Gratis sebagai 'game changer' untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, mendorong transformasi signifikan di sektor pangan dan peternakan nasional.

Presiden Prabowo Subianto menilai krisis global justru mendorong percepatan Indonesia dalam mencapai Swasembada Pangan dan Energi. Simak strategi pemerintah untuk kemandirian nasional.

Genap satu tahun, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara menjadi sorotan. Sejauh mana lembaga investasi negara ini mampu menata masa depan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan?

OJK Sumut terus memperkuat Literasi Keuangan di sektor pendidikan, khususnya daerah 3T, untuk membekali generasi muda agar terhindar dari ancaman kejahatan digital dan investasi ilegal.

Menteri Bahlil Lahadalia mengkaji rencana setop ekspor timah mentah untuk memperkuat hilirisasi industri dalam negeri, sebuah langkah krusial dalam transformasi ekonomi nasional yang diharapkan menciptakan nilai tambah.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menyoroti potensi strategis ekonomi kreatif sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan. Simak bagaimana sektor ini menjadi fondasi kuat bagi masa depan Indonesia.

Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan kesiapan Kalimantan Timur menjadi pioner Kemandirian Pangan Nasional dan pusat industri pangan untuk mendukung kebutuhan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini sejalan dengan visi transformasi ekonomi daerah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Utara memperkuat literasi keuangan kepala sekolah di Humbang Hasundutan, langkah strategis dorong transformasi ekonomi daerah dan lindungi masyarakat dari praktik ilegal.

Bank Indonesia (BI) terus memperkuat pengelolaan cadangan devisa secara adaptif dan berhati-hati di tengah ketidakpastian global, menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional melalui sinergi kebijakan transformatif.

Pemprov Kalbar berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi impresif sebesar 5,3 persen, mendorong percepatan RPJMD 2025-2029. Bagaimana strategi Pemprov Kalbar menjaga stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Kalbar yang inklusif?