Sulawesi Barat

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya Perlindungan Kekayaan Intelektual, mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi daerah di Hari KI Sedunia.

Empat Destinasi Wisata Sulbar berhasil masuk nominasi API Award 2026, bukti pengakuan nasional atas kekayaan alam dan budaya provinsi ini, memicu penasaran untuk menjelajahi keindahannya.

Pemerintah Kabupaten Mamuju fokus pada Peningkatan Profesionalisme UMKM Mamuju melalui pelatihan adaptasi digital dan pemahaman perpajakan, guna mendorong daya saing dan kepatuhan.

Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menyoroti sektor pertanian dan penegakan hukum sebagai fondasi utama untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan di Sulawesi Barat, mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan bersih.

Kemenkum Sulawesi Barat menyerahkan empat Sertifikat Hak Cipta Skripsi kepada alumni Universitas Tomakaka, menegaskan komitmen perlindungan kekayaan intelektual dan memacu kreativitas di kalangan akademisi.

Polresta Mamuju berhasil membongkar praktik penyalahgunaan BBM subsidi ilegal, menyita lima kendaraan modifikasi dan mengamankan tersangka. Penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkap jaringan lebih luas.

Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Barat tengah mengidentifikasi lokasi pembangunan Terminal CPO Pasangkayu di Desa Doda, Kabupaten Pasangkayu, untuk mendukung ekonomi biru dan efisiensi logistik.

Kesbangpol Sulbar menegaskan **peran pemuda tangkal radikalisme** sebagai garda terdepan, mengubah paradigma lama menjadi agen perubahan, persatuan, dan perdamaian demi masa depan bangsa.

Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Barat terus mengawasi dan memverifikasi pelaksanaan bantuan hukum tepat sasaran bagi masyarakat, memastikan anggaran negara digunakan secara akuntabel dan transparan.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Sulbar gencar mengedukasi masyarakat untuk mengoptimalkan peran SP4N LAPOR dalam membentengi diri dari penipuan digital yang marak terjadi.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat gencar lakukan harmonisasi Ranperkada THR dan gaji ke-13 untuk ASN, memastikan regulasi daerah selaras dengan aturan pusat dan memberikan kepastian hukum.

Kemenkum Sulbar terus memperketat Pengawasan Notaris di Sulawesi Barat, memastikan integritas dan profesionalisme demi kualitas layanan hukum terbaik bagi masyarakat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat mengimbau masyarakat untuk memantau prakiraan cuaca mudik dari BMKG demi mengantisipasi potensi cuaca ekstrem dan memastikan keselamatan perjalanan pulang kampung.

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Provinsi Sulawesi Barat mengambil langkah proaktif untuk meningkatkan antisipasi campak di Kabupaten Pasangkayu, menyusul potensi peningkatan kasus di awal tahun 2026.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Sulawesi Barat melakukan inventarisasi permasalahan hukum di Pasangkayu. Langkah ini strategis untuk memetakan persoalan dan menyusun program pembinaan hukum yang tepat sasaran.

Kementerian Hukum Sulawesi Barat gencar mendorong pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk memperkuat legalitas usaha melalui skema Perseroan Perorangan, tujuannya agar UMK naik kelas.

Dinas Kesehatan Sulbar berupaya meningkatkan akses kesehatan masyarakat di wilayah sulit terjangkau. Penilaian empat Puskesmas Kawasan Terpencil di Polewali Mandar dilakukan untuk pemerataan layanan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat (Kesbangpol Sulbar) meminta seluruh instansi melaporkan kegiatan yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA) sebagai upaya Pengawasan WNA Sulbar dan menjaga stabilitas daerah.

Polda Sulbar menggelar Apel Siaga Ramadhan 1447 H untuk memastikan keamanan dan kenyamanan ibadah masyarakat di Sulawesi Barat. Langkah ini menunjukkan komitmen kuat menjaga stabilitas Kamtibmas.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat (Kominfo Sulbar) intensifkan penyebaran informasi demi suksesnya Sensus Ekonomi 2026 yang krusial bagi pembangunan daerah.