Rojali-Rohana di Mana-mana, Kok Bisa Ekonomi Tumbuh 5,12 Persen?
INDEF menilai angka tersebut tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mempertanyakan validitas data pertumbuhan ekonomi nasional kuartal II 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), yakni sebesar 5,12 persen (YoY).
Lembaga kajian ekonomi itu menilai angka tersebut tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Sorotan utama datang dari maraknya fenomena Rojali (rombongan jarang beli) dan Rohana (rombongan hanya nanya-nanya) yang merefleksikan lemahnya daya beli masyarakat di sektor perdagangan.
Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF, Andry Satrio Nugroho, menyoroti kinerja lima sektor utama yang menyumbang 32 persen dari pertumbuhan ekonomi, terutama dua sektor yang disebut tumbuh di atas rata-rata nasional: industri pengolahan (5,68 persen) dan perdagangan besar dan eceran (5,37 persen).
“Kami konfirmasi ke pelaku ritel dan asosiasi, mereka justru melihat triwulan II tidak setinggi itu. Fenomena Rojali dan Rohana jadi indikator lemahnya transaksi riil,” kata Andry dalam webinar, Rabu (6/8).
Andry juga menyoroti lonjakan sektor akomodasi dan makan minum yang dilaporkan tumbuh 8,04 persen secara tahunan di kuartal II 2025. Padahal, menurutnya, efisiensi anggaran pemerintah justru menekan belanja perjalanan dan konsumsi luar rumah.
“Dengan adanya restriksi dan efisiensi dari pemerintah, seharusnya sektor akomodasi dan makan minum melemah. Tapi datanya justru sangat mencengangkan, tumbuh tinggi di atas rata-rata ekonomi,” jelas dia
Melebihi Ramadhan dan Lebaran, Data Dinilai Janggal
INDEF juga mempertanyakan mengapa pertumbuhan ekonomi kuartal II justru lebih tinggi dibanding kuartal I 2025 yang mencakup Ramadhan dan Lebaran — momen yang biasanya menjadi pendorong konsumsi masyarakat.
Sebagai perbandingan, pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I 2025 hanya mencapai 4,87 persen.
“Apakah ini anomali atau window dressing? Semua proyeksi konsensus ekonom dan perbankan memperkirakan di bawah 5 persen, tapi semua meleset,” ujar Andry.
Atas ketidaksesuaian data dengan kondisi lapangan, INDEF mendesak BPS memberikan klarifikasi menyeluruh terkait metode penghitungan dan keabsahan data yang dirilis.
“Ini perlu dipertanyakan. Apakah data yang disampaikan betul-betul mencerminkan realita? Ini menyangkut kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap data pemerintah,” ungkap Andry.