OJK Minta Google dan Induk Perusahaan Facebook Setop Iklan Pinjol Ilegal

OJK Jabar mengimbau masyarakat untuk rajin mengecek laman otoritas berwenang guna mengantisipasi tawaran pinjol dan investasi ilegal yang berpotensi menjebak, mengingat kerugian yang telah mencapai triliunan rupiah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi gencar ingatkan masyarakat untuk waspada terhadap maraknya pinjol ilegal dan investasi bodong yang berpotensi merugikan, dengan data pengaduan yang terus meningkat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhasil hentikan 2.263 entitas pinjol ilegal sepanjang tahun 2025. Langkah tegas ini diambil untuk melindungi masyarakat dari praktik keuangan merugikan, dengan ribuan pengaduan telah ditindaklanjuti.

Ada 1.840 entitas keuangan ilegal diblokir di antaranya terdiri dari 1.556 pinjol ilegal, dan 284 investasi ilegal.

Komunitas Galbay akan berdampak serius terhadap kelangsungan industri dan kepercayaan masyarakat.

Pihaknya menemukan nomor kontak pihak penagih atau debt collector pinjol dan telah mengajukan pemblokiran terhadap 1.643 nomor.

Dedi Mulyadi mengajak OJK untuk menertibkan lembaga keuangan non-perbankan seperti koperasi simpan pinjam (kosipa).

Dalam perjalanannya, sebut Lukmanul, pinjol bergeser ke kebutuhan konsumtif, bukan produktif.

Tanpa adanya regulasi yang jelas, konsumen tidak terlindungi dengan baik.

Friderica menyebutkan, dalam periode 1 Januari hingga 23 Agustus 2024, OJK telah mengeluarkan 195 surat peringatan tertulis kepada 144 PUJK.

Perbankan diminta segera melakukan Enhance Due Diligence (EDD) dan melaporkan hasilnya kepada pengawas OJK.

Salah satu ciri pinjaman online ilegal adalah penawaran layanan melalui pesan singkat, baik dalam bentuk SMS dan Whatsapp.

Menurut Direktur Utama BRI Hery Gunardi, stabilitas pasar yang terjaga merupakan faktor penting dalam mendukung iklim investasi yang sehat.

Selain penegakan hukum, OJK juga gencar melakukan edukasi. Literasi keuangan kepada masyarakat disebut menjadi kunci agar warga tidak terjebak investasi bodong.

Bareskrim menetapkan FH, founder PT Dana Syariah Indonesia dan mantan petinggi OJK serta BEI, sebagai tersangka baru kasus dugaan penipuan Rp2,4 triliun.

Nilai tersebut setara dengan 30,25% dari total dana buyback yang telah dialokasikan oleh emiten sejak kebijakan buyback tanpa RUPS diberlakukan pada Maret 2025.

OJK melihat market sudah rebound setelah BI menaikkan suku bunga.

Pihak otoritas juga bakal memantau ketahanan sektor jasa keuangan nasional. Terutama untuk bank yang punya exposure terhadap nilai tukar cukup banyak.

OJK sedang membangun National Fraud Portal di IASC untuk penanganan kasus penipuan yang lebih cepat dan terkoordinasi, meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen.

Kodam XXII/Tambun Bungai mencatat penurunan signifikan pada angka Pelanggaran TNI Kalimantan Tengah, namun pengawasan ketat dan penegakan hukum terus diperkuat untuk menjaga disiplin prajurit.

OJK Cirebon intensifkan program edukasi KUR UMKM di Kabupaten Kuningan. Langkah strategis ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan akses pembiayaan formal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Berikut adalah tujuh risiko yang perlu diperhatikan terkait gagal bayar pinjaman online (pinjol) ilegal.

OJK Jawa Barat apresiasi Home Credit tingkatkan Literasi Keuangan Mahasiswa di Unpar Bandung. Ini krusial karena indeks literasi mahasiswa Jabar di bawah rata-rata nasional, dorong pemahaman finansial bijak.

Satgas Pasti Kepri mencatat 127 laporan kasus pinjaman online ilegal dan 25 investasi ilegal hingga Juni 2025, dengan perempuan sebagai korban terbanyak. Waspada terhadap Pinjaman Online Ilegal!