Gubernur Khofifah Dorong Penguatan Perhutanan Sosial Jawa Timur untuk Kesejahteraan Petani Hutan

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara konsisten mendorong penguatan mitra kelompok petani hutan di wilayahnya. Upaya ini bertujuan untuk mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan.

Inisiatif ini disampaikan Gubernur Khofifah saat membuka Jambore Perhutanan Sosial Jatim 2026 di Alun-Alun Reksogati, Caruban, Kabupaten Madiun, pada Sabtu malam. Acara tersebut menjadi momentum penting untuk mengkonsolidasikan berbagai pihak terkait perhutanan sosial.

Jawa Timur telah membuktikan diri sebagai provinsi terdepan dalam perhutanan sosial di Indonesia, baik dari sisi luasan maupun nilai transaksi ekonomi. Keberhasilan ini menjadi dasar kuat untuk terus mengembangkan sektor strategis tersebut.

Jawa Timur menonjol sebagai provinsi dengan luasan perhutanan sosial terbesar di Indonesia, mencapai hampir 30 persen dari total nasional. Capaian ini menunjukkan komitmen dan keberhasilan daerah dalam mengelola hutan secara partisipatif.

Tidak hanya itu, nilai transaksi ekonomi dari sektor perhutanan sosial di Jawa Timur juga tercatat paling tinggi dibandingkan provinsi lain. Hal ini mengindikasikan dampak ekonomi positif yang signifikan bagi masyarakat lokal.

Sektor perhutanan sosial di Jawa Timur memegang peranan vital, terutama dalam mendukung produksi kopi. Sekitar 62 persen kopi di Jawa Timur berasal dari perhutanan sosial, bahkan secara nasional, kontribusi ini mencapai sekitar 60 persen.

Kontribusi besar terhadap komoditas kopi ini menjadikan perhutanan sosial sebagai tulang punggung ekonomi bagi banyak petani. Potensi ini perlu terus dikembangkan melalui berbagai program penguatan.

Gubernur Khofifah menekankan pentingnya peningkatan akses bagi Kelompok Tani Hutan (KTH) untuk mengembangkan usaha agroforestri. Fokus utama adalah komoditas kopi, yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan potensi pasar luas.

Penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan perguruan tinggi dinilai krusial dalam meningkatkan kualitas produk. Kolaborasi ini juga berperan penting dalam memperluas akses pasar bagi produk-produk perhutanan sosial.

Intervensi teknologi dan pendampingan akademisi menjadi kunci dalam pengembangan hilirisasi produk. Dengan demikian, nilai tambah produk tidak lagi hanya bergantung pada penjualan bahan mentah.

Melalui hilirisasi yang didukung teknologi dan kerja sama industri, produk olahan dapat memiliki nilai jual yang jauh lebih tinggi. Hal ini akan secara langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani.

Jambore Perhutanan Sosial Jatim 2026 di Kabupaten Madiun mengusung tema "Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera". Acara ini menjadi platform penting untuk konsolidasi para pelaku perhutanan sosial.

Berbagai pihak seperti Kelompok Tani Hutan (KTH), perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemerintah daerah turut serta dalam ajang ini. Tujuannya adalah memperkuat pengelolaan hutan yang berkelanjutan secara kolektif.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang berkontribusi. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dalam pengembangan perhutanan sosial.

Salah satu penerima penghargaan adalah Bupati Madiun Hari Wuryanto, yang diakui sebagai Kepala Daerah Terbaik dalam Pendampingan Perhutanan Sosial. Penghargaan ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Bupati Hari Wuryanto menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Madiun sebagai tuan rumah jambore. Beliau menegaskan komitmen untuk terus mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Sumber: AntaraNews