Data OJK: 167 Pelaku Usahah Jasa Keuangan Ganti Rugi Konsumen Rp112 Miliar

OJK Jabar mengimbau masyarakat untuk rajin mengecek laman otoritas berwenang guna mengantisipasi tawaran pinjol dan investasi ilegal yang berpotensi menjebak, mengingat kerugian yang telah mencapai triliunan rupiah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memblokir lebih dari 127 ribu rekening terkait penipuan (scam) dengan total kerugian fantastis Rp9 triliun, menegaskan komitmen memberantas kejahatan keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhasil hentikan 2.263 entitas pinjol ilegal sepanjang tahun 2025. Langkah tegas ini diambil untuk melindungi masyarakat dari praktik keuangan merugikan, dengan ribuan pengaduan telah ditindaklanjuti.

Sanksi tersebut mencakup 157 peringatan tertulis kepada 130 PUJK, 37 instruksi tertulis kepada 37 PUJK, serta 43 sanksi denda kepada 40 PUJK.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhasil mencegah kerugian penipuan online sebesar Rp377 miliar dalam setahun terakhir, menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi konsumen dari berbagai modus kejahatan siber.

Nilai ini merupakan total kerugian para korban yang melapor ke Indonesia Anti-Scam Center sejak dibentuk OJK setahun lalu.

Ada 1.840 entitas keuangan ilegal diblokir di antaranya terdiri dari 1.556 pinjol ilegal, dan 284 investasi ilegal.

Modus yang digunakan pelaku sangat beragam, termasuk pinjaman online ilegal, investasi bodong, hingga manipulasi data dan identitas.

Dari jumlah tersebut pihaknya melaporkan dan menghentikan sebanyak 1.556 entitas pinjaman online ilegal.

Layanan ini menjadi pusat pelaporan bagi masyarakat yang menjadi korban kejahatan keuangan, khususnya yang berkaitan dengan rekening mencurigakan.

Pihaknya menemukan nomor kontak pihak penagih atau debt collector pinjol dan telah mengajukan pemblokiran terhadap 1.643 nomor.

OJK telah menerima 288.000 permintaan layanan melalui aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK).

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Aceh, gencar memperkuat Literasi Pasar Modal Syariah Nagan Raya guna meningkatkan pemahaman generasi muda dalam berinvestasi saham dan mendorong kemandirian ekonomi daerah.

Kondisi tersebut antara lain ditopang Posisi Devisa Neto (PDN) rendah dan berada jauh di bawah ambang batas ditetapkan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan keputusan ini mencerminkan kepercayaan investor global terhadap ketahanan ekonomi nasional.

Aktivitas gadai swasta ilegal berpotensi menimbulkan kerugian masyarakat mengingat pengenaan bunga yang tinggi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyita 41 aset diduga terkait tindak pidana perbankan syariah BPRS GP Medan. Langkah ini wujud penegakan hukum dan pemulihan kerugian bank.

Berau gencar mempercepat Digitalisasi Keuangan via Laku Pandai, mendekatkan layanan perbankan dan transaksi non-tunai bagi masyarakat terpencil, mendorong tata kelola pemerintahan modern dan transparan.

OJK mendesak Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) menyelaraskan produk dengan kebutuhan masyarakat demi mempercepat **inklusi keuangan** dan melindungi konsumen dari penipuan. Simak selengkapnya!

OJK Lawan Rentenir dengan mengajak Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) memperluas akses pembiayaan kredit yang cepat dan mudah bagi masyarakat, demi kesejahteraan dan literasi keuangan.