OJK Telah Blokir 1.332 Entitas Keuangan Ilegal, Paling Banyak Pinjol

OJK Jabar mengimbau masyarakat untuk rajin mengecek laman otoritas berwenang guna mengantisipasi tawaran pinjol dan investasi ilegal yang berpotensi menjebak, mengingat kerugian yang telah mencapai triliunan rupiah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhasil hentikan 2.263 entitas pinjol ilegal sepanjang tahun 2025. Langkah tegas ini diambil untuk melindungi masyarakat dari praktik keuangan merugikan, dengan ribuan pengaduan telah ditindaklanjuti.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang menerima 53,08 persen pengaduan kasus keuangan ilegal akibat masyarakat terjebak pinjaman online (pinjol) ilegal, menunjukkan urgensi literasi keuangan.

Ada 1.840 entitas keuangan ilegal diblokir di antaranya terdiri dari 1.556 pinjol ilegal, dan 284 investasi ilegal.

Dari jumlah tersebut pihaknya melaporkan dan menghentikan sebanyak 1.556 entitas pinjaman online ilegal.

Friderica menyebutkan, dalam periode 1 Januari hingga 23 Agustus 2024, OJK telah mengeluarkan 195 surat peringatan tertulis kepada 144 PUJK.

Perbankan diminta segera melakukan Enhance Due Diligence (EDD) dan melaporkan hasilnya kepada pengawas OJK.

Berdasarkan data OJK, tercatat ada 1.367 investasi ilegal sejak tahun 2017-2023.

Dari pengaduan tersebut, sebanyak 4.193 berasal dari sektor perbankan, 4.275 berasal dari industri financial technology.

Salah satu ciri pinjaman online ilegal adalah penawaran layanan melalui pesan singkat, baik dalam bentuk SMS dan Whatsapp.

Salah satu ciri pinjaman online ilegal adalah penawaran layanan melalui pesan singkat.

Sejak 2016 hingga Agustus 2023 situs pinjol yang telah di takedown oleh Kominfo sebanyak 14.297 situs produk keuangan ilegal.

Berau gencar mempercepat Digitalisasi Keuangan via Laku Pandai, mendekatkan layanan perbankan dan transaksi non-tunai bagi masyarakat terpencil, mendorong tata kelola pemerintahan modern dan transparan.

Satgas PASTI Sulawesi Tengah menertibkan sejumlah usaha pergadaian ilegal di Palu yang beroperasi tanpa izin resmi OJK, bertujuan melindungi masyarakat dari potensi kerugian finansial dan memastikan kepatuhan regulasi.

Bareskrim Polri resmi menahan tersangka FH, founder dan advisor PT Dana Syariah Indonesia, terkait dugaan penyaluran pendanaan bermasalah yang merugikan banyak korban. Kasus penipuan ini melibatkan proyek fiktif dan data peminjam eksisting PT Dana Syariah

Pemerintah memandang evaluasi tersebut sebagai bagian dari proses reformasi yang memang sedang dijalankan.

OJK menilai hasil MSCI 2026 menegaskan arah reformasi pasar modal Indonesia. Mayoritas aspek aksesibilitas pasar tetap terjaga.

Kiki lantas menyebut Jeffrey Hendrik yang terpilih sebagai Direktur Utama BEI. Kemudian ada nama Saidu Solihin.

Langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan OJK dan tindak lanjut atas pengaduan konsumen.

Maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Perlindungan konsumen pinjol menjadi krusial di tengah modus penipuan yang kian kompleks dan adaptif.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Papua gencar mengajak petani di wilayahnya untuk memahami dan memanfaatkan Akses Keuangan Petani Papua secara formal demi kesejahteraan dan perlindungan dari pinjaman online ilegal.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi gencar ingatkan masyarakat untuk waspada terhadap maraknya pinjol ilegal dan investasi bodong yang berpotensi merugikan, dengan data pengaduan yang terus meningkat.

Berikut adalah tujuh risiko yang perlu diperhatikan terkait gagal bayar pinjaman online (pinjol) ilegal.

Tak hanya itu saja, pinjol ilegal itu mengirimkan gambar porno hasil manipulasi wajah korban kemudian disebar lewat kontak HP.