Data OJK: Total Kerugian Akibat Investasi Ilegal Tembus Rp139,67 Triliun

OJK Jabar mengimbau masyarakat untuk rajin mengecek laman otoritas berwenang guna mengantisipasi tawaran pinjol dan investasi ilegal yang berpotensi menjebak, mengingat kerugian yang telah mencapai triliunan rupiah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhasil hentikan 2.263 entitas pinjol ilegal sepanjang tahun 2025. Langkah tegas ini diambil untuk melindungi masyarakat dari praktik keuangan merugikan, dengan ribuan pengaduan telah ditindaklanjuti.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang menerima 53,08 persen pengaduan kasus keuangan ilegal akibat masyarakat terjebak pinjaman online (pinjol) ilegal, menunjukkan urgensi literasi keuangan.

Ada 1.840 entitas keuangan ilegal diblokir di antaranya terdiri dari 1.556 pinjol ilegal, dan 284 investasi ilegal.

Dari jumlah tersebut pihaknya melaporkan dan menghentikan sebanyak 1.556 entitas pinjaman online ilegal.

Pihaknya menemukan nomor kontak pihak penagih atau debt collector pinjol dan telah mengajukan pemblokiran terhadap 1.643 nomor.

Friderica menyebutkan, dalam periode 1 Januari hingga 23 Agustus 2024, OJK telah mengeluarkan 195 surat peringatan tertulis kepada 144 PUJK.

Perbankan diminta segera melakukan Enhance Due Diligence (EDD) dan melaporkan hasilnya kepada pengawas OJK.

Untuk mewaspadai investasi ilegal, masyarakat perlu mengenali karakter dan modus investasi ilegal.

Masyarakat diharapkan selalu waspada dan tidak menggunakan pinjaman online ilegal karena berpotensi merugikan.

Salah satu ciri pinjaman online ilegal adalah penawaran layanan melalui pesan singkat, baik dalam bentuk SMS dan Whatsapp.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) secara masif melaksanakan edukasi keuangan kepada lebih dari 142.000 orang sepanjang tahun 2025, sebagai upaya krusial melindungi masyarakat dari risiko pinjaman daring ilegal dan investasi b

OJK Sumut terus memperkuat Literasi Keuangan di sektor pendidikan, khususnya daerah 3T, untuk membekali generasi muda agar terhindar dari ancaman kejahatan digital dan investasi ilegal.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat aset perbankan Sultra tumbuh ekspansif mencapai Rp61,68 triliun per Januari 2026, didorong penguatan aset, DPK, dan penyaluran kredit yang positif.

Polres Pangandaran terus mendalami kasus dugaan penipuan investasi aplikasi MBA yang telah merugikan ribuan korban dari berbagai daerah. Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap modus penawaran investasi ilegal.

Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) mengumumkan tingkat inklusi keuangan Sumut telah mencapai 80 persen, menandai kemajuan signifikan menuju target nasional sambil mewaspadai ancaman investasi ilegal, pinjaman online, dan judi online.

Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) mengumumkan tingkat inklusi keuangan Sumut telah mencapai 80 persen, menandai kemajuan signifikan menuju target nasional sambil mewaspadai ancaman investasi ilegal, pinjaman online, dan judi online.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka ruang dialog langsung dengan pengusaha Amerika Serikat (AS) di Washington D.C., mempererat hubungan ekonomi dan membuka peluang investasi. Simak komitmen Indonesia menjaga stabilitas ekonomi dan reformasi struktural

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan strategi Indonesia menggeser fokus pembangunan menuju Pertumbuhan Ekonomi Produktif Berkelanjutan, didorong oleh investasi, industrialisasi, dan peningkatan produktivitas untuk masa depan yang lebih tang

Rizki menjelaskan bahwa selama 20 tahun terakhir, pemerintah telah membangun jaringan lembaga khusus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

PT Astra Otoparts Tbk (AUTO) mengumumkan pembagian Astra Otoparts dividen tunai sebesar Rp1,1 triliun dari laba bersih 2025. Simak rincian jadwal pembayaran dan perombakan direksi terbaru yang disetujui RUPST.

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) kembali menunjukkan dominasinya di pasar keuangan dengan meraih empat penghargaan bergengsi dari Kemenkeu sebagai Mitra Distribusi dan Dealer Utama SUN, menegaskan komitmennya terhadap pembangunan nasional.

Pemerintah Kabupaten Bogor serius mempercepat alur perizinan untuk mendorong investasi dan meningkatkan pendapatan daerah. Kebijakan Percepatan Perizinan Kabupaten Bogor ini diharapkan membawa dampak positif bagi ekonomi lokal serta memberikan kepastian h