1.000 Pinjol Ilegal Ditutup Setiap Tahun

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhasil hentikan 2.263 entitas pinjol ilegal sepanjang tahun 2025. Langkah tegas ini diambil untuk melindungi masyarakat dari praktik keuangan merugikan, dengan ribuan pengaduan telah ditindaklanjuti.

Ada 1.840 entitas keuangan ilegal diblokir di antaranya terdiri dari 1.556 pinjol ilegal, dan 284 investasi ilegal.

Dari jumlah tersebut pihaknya melaporkan dan menghentikan sebanyak 1.556 entitas pinjaman online ilegal.

Pihaknya menemukan nomor kontak pihak penagih atau debt collector pinjol dan telah mengajukan pemblokiran terhadap 1.643 nomor.

Entitas ilegal tersebut terdiri dari pinjol hingga pinjaman pribadi.

Berdasarkan data OJK, tercatat ada 1.367 investasi ilegal sejak tahun 2017-2023.

Masyarakat diharapkan selalu waspada dan tidak menggunakan pinjaman online ilegal karena berpotensi merugikan.

Salah satu ciri pinjaman online ilegal adalah penawaran layanan melalui pesan singkat, baik dalam bentuk SMS dan Whatsapp.

Penguatan modal dianggap sebagai salah satu elemen krusial agar BPR dapat mencapai skala usaha yang lebih baik dan memperkuat kapasitas.

OJK menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan PT BPR DCN dan menyerahkan tersangka serta barang bukti ke jaksa untuk proses hukum.

Masyarakat diminta tidak mudah tergiur dengan tawaran investasi maupun pekerjaan yang menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat.

OJK memperkuat pengawasan pasar modal melalui Bauran Kebijakan Integritas, termasuk membuka data investor di atas 1 persen untuk meningkatkan transparansi.

Keikutsertaan OJK dalam LCAW 2026 merupakan bagian dari penguatan pengelolaan risiko keuangan terkait perubahan iklim, serta penguatan ekosistem pasar karbon.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Aceh, gencar memperkuat Literasi Pasar Modal Syariah Nagan Raya guna meningkatkan pemahaman generasi muda dalam berinvestasi saham dan mendorong kemandirian ekonomi daerah.

Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution, mengajak generasi muda bijak kelola keuangan di era digital, menyoroti rendahnya literasi finansial yang memicu fenomena FOMO dan tingginya penggunaan pinjaman online.

Sebanyak 38 hingga 40 persen di antaranya adalah pelaku UMKM yang mendapatkan akses pendanaan untuk pertama kalinya.

OJK memanggil Solusiku untuk klarifikasi dugaan pelanggaran penagihan pinjaman online. Aduan konsumen menyoroti praktik tak sesuai ketentuan dan masalah perlindungan data pribadi.

Indosaku menegaskan komitmen memperkuat tata kelola perusahaan serta perlindungan konsumen, menindaklanjuti sanksi dan arahan OJK terkait praktik penagihan yang tidak sesuai standar.

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang mengambil langkah hukum dengan melaporkan pelaku prank kebakaran palsu ke Polrestabes Semarang. Damkar Semarang tidak akan menoleransi penyalahgunaan layanan darurat.

Order fiktif layanan Damkar ini sempat viral di media sosial. Dalam video yang beredar nampak seorang petugas Damkar menelepon balik pengorder tersebut.