Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Prabowo Tiba di Jatim Resmikan Museum Ibu Marsinah

{{caption}}
Prabowo Bakal Resmikan Museum dan Rumah Singgah Marsinah di Nganjuk, Sabtu 16 Mei 2026

{{caption}}
Prabowo Terima Delegasi Hisense di Kertanegara, Saksikan Penandatanganan MoU

{{caption}}
Aston Villa vs Liverpool: Ollie Watkins Menggila, The Reds Merana

{{caption}}
Kapolda Lampung Ancam Tembak Begal: Silakan Kalau Mau Coba-Coba

{{caption}}
Penyesalan Anggota DPRD Jember Merokok dan Main Game saat Rapat

Topik Terkait
{{caption}}
OJK Panggil Pinjol Indosaku

OJK memanggil Indosaku serta Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) untuk menjelaskan persoalan ini.

{{caption}}
OJK Terus Monitor RUPD DSI Demi Pastikan Pengembalian Dana Lender

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara ketat memantau rencana Rapat Umum Pemberi Dana (RUPD) PT Dana Syariah Indonesia (DSI) untuk memastikan kewajiban pengembalian dana lender terpenuhi, menyusul dugaan fraud yang sedang diusut Bareskrim Polri.

{{caption}}
OJK Panggil MTF Terkait Dugaan Tindakan Kekerasan Debt Collector

Dari permintaan keterangan yang dilakukan, OJK tengah mendalami informasi yang disampaikan MTF dengan menyesuaikan pada ketentuan yang berlaku.

OJK
{{caption}}
Sudah Melapor ke Polisi, OJK Pastikan Kawal Tuntas Kasus Fraud Dana Syariah Indonesia

OJK telah meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri transaksi yang dilakukan oleh PT DSI.

OJK
{{caption}}
PPATK Blokir 33 Rekening Bersaldo Rp4 Miliar, Terafiliasi dengan PT Dana Syariah Indonesia

Sepanjang periode 2021-2025, Danang melaporkan bahwa DSI telah menghimpun dana lender mencapai Rp7,48 triliun.

{{caption}}
OJK Blokir Ratusan Ribu Rekening Penipuan, Kerugian Capai Rp9 Triliun

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memblokir lebih dari 127 ribu rekening terkait penipuan (scam) dengan total kerugian fantastis Rp9 triliun, menegaskan komitmen memberantas kejahatan keuangan.

{{caption}}
Fintech Dana Syariah Indonesia Gagal Bayar, OJK Minta PPATK Telusuri Transaksi Keuangan

Hingga saat ini, OJK telah mengeluarkan 15 sanksi pengawasan terhadap perusahaan pengembang platform pembiayaan daring tersebut.

{{caption}}
OJK Jatuhkan Sanksi kepada Akseleran, Tegaskan Komitmen Awasi Ketat Industri Pinjaman Daring

Melalui langkah-langkah ini, OJK berharap industri Pindar dapat berkembang secara sehat, transparan, dan akuntabel.

{{caption}}
Data OJK: 167 Pelaku Usahah Jasa Keuangan Ganti Rugi Konsumen Rp112 Miliar

Friderica menyebutkan, dalam periode 1 Januari hingga 23 Agustus 2024, OJK telah mengeluarkan 195 surat peringatan tertulis kepada 144 PUJK.

OJK
{{caption}}
DPR RI Tekankan Kapasitas Tata Kelola Kunci Utama Keberhasilan Otsus Papua

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menyoroti pentingnya kapasitas tata kelola, integritas, dan kontrol publik sebagai syarat mutlak Keberhasilan Otsus Papua dalam pengelolaan dana.

{{caption}}
Tito Karnavian Dorong Kompetisi Kepala Daerah untuk Tingkatkan Kinerja Nasional

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya Kompetisi Kepala Daerah sebagai kunci peningkatan kinerja pemerintah daerah, yang secara langsung berdampak pada pencapaian nasional dan kemajuan negara.

{{caption}}
Perkuat Efisiensi Belanja, Pemkab Banjar Terapkan Aturan PBJ Baru untuk Stabilkan Ekonomi

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar perkuat efisiensi belanja daerah melalui pembaruan regulasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) terbaru, sebagai strategi penting menjaga stabilitas ekonomi lokal di tengah tantangan.

{{caption}}
Peningkatan Pelayanan Publik Daerah Mendesak, Menko Abdul Muhaimin Iskandar: Perlu Reformasi Cepat

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menekankan urgensi Peningkatan Pelayanan Publik Daerah di seluruh Indonesia, mendorong reformasi menyeluruh demi efektivitas kebijakan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

{{caption}}
OTT KPK Tulungagung Jadi Momentum Pembenahan Tata Kelola Pemerintahan

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menyatakan OTT KPK terhadap bupati nonaktif menjadi momentum penting bagi pembenahan tata kelola pemerintahan di Tulungagung, meskipun menimbulkan trauma bagi ASN.

{{caption}}
KPK Ungkap Motif Korupsi Kepala Daerah: Tak Hanya Biaya Politik Mahal

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.