LIVE

Fintech Dana Syariah Indonesia Gagal Bayar, OJK Minta PPATK Telusuri Transaksi Keuangan

Hingga saat ini, OJK telah mengeluarkan 15 sanksi pengawasan terhadap perusahaan pengembang platform pembiayaan daring tersebut.

dana syariah indonesia
Fintech Dana Syariah Indonesia Gagal Bayar, OJK Minta PPATK Telusuri Transaksi Keuangan
Fintech Dana Syariah Indonesia Gagal Bayar, OJK Minta PPATK Telusuri Transaksi Keuangan (merdeka.com)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri transaksi keuangan pada rekening milik platform fintech lending PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang kini menghadapi kasus gagal bayar.

"OJK sudah meminta PPATK untuk melakukan penelusuran transaksi keuangan DSI dan PPATK telah melakukan pemblokiran rekening DSI,” kata Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK, Rizal Ramadhani dikutip dari Antara, Kamis (1/1).

Ia menuturkan hingga saat ini pihaknya telah mengeluarkan 15 sanksi pengawasan terhadap perusahaan pengembang platform pembiayaan daring tersebut. Sanksi tersebut termasuk Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sejak 15 Oktober 2025 agar perusahaan fokus menyelesaikan kewajiban kepada para investor atau pemberi dana (lender) dan tidak melakukan kegiatan penyaluran pendanaan baru selama masa pembekuan.

Berdasarkan sanksi tersebut, DSI dilarang melakukan penggalangan dana baru dari pemberi dana maupun penyaluran pendanaan baru kepada peminjam (borrower) dalam bentuk apa pun, termasuk melalui website, aplikasi, atau media lainnya.

Perusahaan tersebut juga dilarang melakukan pengalihan, pengaburan, pengurangan nilai, atau pemindahan kepemilikan aset, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari OJK, kecuali untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan.

DSI Tak Boleh Ubah Susunan Direksi

Selain itu, DSI tidak diperkenankan melakukan perubahan susunan direksi, dewan komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan pemegang saham yang telah tercatat dalam data pengawasan OJK, kecuali dalam rangka memperbaiki kinerja, memperkuat permodalan, serta menyelesaikan permasalahan dan kewajiban perusahaan.

OJK memerintahkan DSI untuk tetap menjalankan operasional perusahaan secara normal, melayani dan menyelesaikan setiap pengaduan lender dan pihak terkait, serta tidak menutup kantor layanan.

Perusahaan fintech lending tersebut juga wajib menyediakan saluran pengaduan yang aktif, seperti telepon, WhatsApp, e-mail, dan media sosial, serta memberikan tanggapan dan penyelesaian atas setiap pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, Rizal mengatakan, pihaknya telah meningkatkan status pengawasan platform fintech lending tersebut menjadi pengawasan khusus serta melakukan pemeriksaan khusus terkait transaksi yang dilakukan oleh DSI.

OJK Terbitkan Instruksi Tertulis

OJK juga menerbitkan instruksi tertulis bagi direksi, komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta pemegang saham PT DSI Pada 10 Desember 2025.

Instruksi tersebut memerintahkan jajaran manajemen dan pemegang saham perusahaan untuk melaksanakan seluruh kewajiban terkait penyelesaian dan pengembalian hak lender dan menyusun rencana aksi dan upaya konkret pengembalian dana lender secara jelas, terukur, dalam kerangka waktu yang jelas.

Terbaru, OJK kembali memfasilitasi pertemuan antara manajemen DSI dan Paguyuban Lender DSI untuk membahas perkembangan pengembalian dana para pemberi dana yang berlangsung di Kantor Pusat OJK, Jakarta, Selasa (30/12).

"Sebagai otoritas, kami harus hadir baik di sisi pelindungan konsumen atau pengawas sektor jasa keuangan. Untuk urusan dana lender DSI ini, kami sudah melakukan berbagai hal sesuai kewenangan kami," ujar Rizal Ramadhani.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Idris Rusadi Putra
Editor Idris Rusadi Putra
I
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
DPR Setujui Ribuan Motor Listrik BGN Dihibahkan ke Guru Honorer

{{caption}}
Operasional MBG Depok Berhenti Sementara, Pekerja Dapur Ikut Diliburkan

{{caption}}
Klasemen Moto3 Ceko 2026: Cemerlang di Brno, Veda Ega Pratama Didekati Rider Malaysia

{{caption}}
LRT Velodrome-Manggarai Diresmikan Agustus 2026

{{caption}}
Ibu dan Dua Anak Diduga Keracunan Susu MBG, Ini Kata Pengelola SPPG

{{caption}}
Pramono Beri Diskon Pajak 50 Persen untuk Film Nasional

Topik Terkait
{{caption}}
OJK Panggil Pinjol Solusiku, Minta Klarifikasi soal Dugaan Langgar Proses Penagihan

Langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan OJK dan tindak lanjut atas pengaduan konsumen.

OJK
{{caption}}
Indosaku Perkuat Tata Kelola dan Perlindungan Konsumen Pasca Sanksi OJK

Indosaku menegaskan komitmen memperkuat tata kelola perusahaan serta perlindungan konsumen, menindaklanjuti sanksi dan arahan OJK terkait praktik penagihan yang tidak sesuai standar.

Indosaku
{{caption}}
OJK Terus Monitor RUPD DSI Demi Pastikan Pengembalian Dana Lender

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara ketat memantau rencana Rapat Umum Pemberi Dana (RUPD) PT Dana Syariah Indonesia (DSI) untuk memastikan kewajiban pengembalian dana lender terpenuhi, menyusul dugaan fraud yang sedang diusut Bareskrim Polri.

OJK DSI Dana Lender
{{caption}}
Kasus Dana Masyarakat, Bareskrim Resmi Menahan Pimpinan PT Dana Syariah Indonesia

Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan penahanan terhadap kedua orang tersangka (TA dan ARL) di Rutan Bareskrim Polri selama 20 hari ke depan.

Ade Safri Simanjuntak
{{caption}}
Polri Periksa 28 Saksi dalam Penyelidikan Kasus Fraud PT DSI, Blokir Rekening Terkait

Bareskrim Polri terus mendalami Kasus Fraud PT DSI dengan memeriksa puluhan saksi dan memblokir rekening. Apa saja temuan terbaru dalam penyelidikan ini?

Kasus Fraud PT DSI
{{caption}}
Polri Geledah Kantor Dana Syariah Indonesia Terkait Dugaan Fraud, Kerugian Capai Triliunan Rupiah

Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di kantor PT Dana Syariah Indonesia (DSI) terkait dugaan fraud, menyusul laporan kerugian lender yang mencapai triliunan rupiah, dalam kasus Penggeledahan Dana Syariah Indonesia.

Penggeledahan Dana Syariah Indonesia
{{caption}}
Polri Bongkar Modus Fraud PT DSI Gunakan Proyek Fiktif, Ribuan Korban Terjebak

Bareskrim Polri mengungkap modus Fraud PT DSI Proyek Fiktif yang menjerat 15.000 korban, menimbulkan kerugian besar bagi para lender.

Fraud PT DSI
{{caption}}
Sudah Melapor ke Polisi, OJK Pastikan Kawal Tuntas Kasus Fraud Dana Syariah Indonesia

OJK telah meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri transaksi yang dilakukan oleh PT DSI.

OJK
{{caption}}
Kerugian Lender Dana Syariah Indonesia Capai Rp1,4 Triliun, OJK dan Bareskrim Turun Tangan

Paguyuban Lender PT Dana Syariah Indonesia melaporkan kerugian fantastis Rp1,4 triliun yang menimpa ribuan anggotanya. Simak detail kasus kerugian lender Dana Syariah Indonesia yang kini ditangani serius oleh OJK dan Bareskrim Polri.

Dana Syariah Indonesia
{{caption}}
PPATK Blokir 33 Rekening Bersaldo Rp4 Miliar, Terafiliasi dengan PT Dana Syariah Indonesia

Sepanjang periode 2021-2025, Danang melaporkan bahwa DSI telah menghimpun dana lender mencapai Rp7,48 triliun.

Rekening Bank
{{caption}}
Paguyuban Lender Desak Pertanggungjawaban PT Dana Syariah Indonesia atas Krisis Gagal Bayar DSI Senilai Rp815,2 Miliar

Paguyuban Lender DSI menuntut pertanggungjawaban PT Dana Syariah Indonesia (DSI) atas krisis gagal bayar DSI yang merugikan 2.500 lender hingga Rp815,2 miliar.

Gagal Bayar DSI
{{caption}}
OJK Jatuhkan Sanksi kepada Akseleran, Tegaskan Komitmen Awasi Ketat Industri Pinjaman Daring

Melalui langkah-langkah ini, OJK berharap industri Pindar dapat berkembang secara sehat, transparan, dan akuntabel.

Berita Update
{{caption}}
Bareskrim Sita Aset Rp300 Miliar Milik PT Dana Syariah Indonesia

Bareskrim Polri menyita aset sekitar Rp300 miliar milik PT Dana Syariah Indonesia dalam penyidikan kasus dugaan penipuan dan penggelapan investasi.

bareskrim polri
{{caption}}
Penyitaan Aset PT Dana Syariah Indonesia: Bareskrim Polri Amankan Kantor Terkait Kasus Penipuan Rp2,4 Triliun

Bareskrim Polri melakukan penyitaan aset kantor PT Dana Syariah Indonesia (DSI) di Jakarta Pusat. Langkah ini bagian dari penanganan kasus dugaan penipuan dan TPPU yang merugikan hingga Rp2,4 triliun.

bareskrim polri
{{caption}}
Kasus Penggelapan dan Penipuan Dana Syariah Indonesia, Bareskrim Sita Tiga Kantor dan Satu Ruko

Penyitaan ini berkaitan dengan proses penyidikan kasus dugaan penggelapan dan penipuan penyaluran dana masyarakat yang menyeret PT Dana Syariah Indonesia (DSI).

berita update
{{caption}}
Bareskrim Tahan Mantan Direktur PT DSI, Kasus Dana Syariah Indonesia Rugikan Rp2,4 Triliun

Bareskrim Polri menahan tersangka MY, mantan Direktur PT DSI, terkait kasus penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam skema Dana Syariah Indonesia yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Simak detail penahanan dan modus operandi kejahatan ini.

bareskrim polri
{{caption}}
3 Tersangka Kasus Dana Syariah Indonesia Bakal Diperiksa Senin Pekan Depan

Ketiga tersangka dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Senin, 9 Februari 2026 pada pukul 10.00 WIB di ruang pemeriksaan Dittipideksus Bareskrim Polri, Jakarta.

berita update
{{caption}}
Bareskrim Tetapkan 3 Petinggi Dana Syariah Tersangka Kasus Penggelapan Dana Lender

Bareskrim Polri menetapkan tiga petinggi PT Dana Syariah Indonesia sebagai tersangka dugaan penipuan dan penggelapan dana masyarakat periode 2018–2025.

berita update
{{caption}}
OJK Perketat Pengawasan: Delapan Pindar Masuk Daftar Khusus Akibat Masalah Permodalan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti delapan penyelenggara pinjaman daring (pindar) yang kini berada dalam pengawasan khusus, terutama karena isu permodalan dan tingginya tingkat risiko kredit macet. Simak langkah OJK dalam menjaga stabilitas industri p

agusman
{{caption}}
OJK Panggil Solusiku: Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Proses Penagihan Pinjaman Online

OJK memanggil Solusiku untuk klarifikasi dugaan pelanggaran penagihan pinjaman online. Aduan konsumen menyoroti praktik tak sesuai ketentuan dan masalah perlindungan data pribadi.

aduan konsumen
{{caption}}
Fintech Indonesia Masuk Fase Akuntabilitas, Inovasi Tak Lagi Jadi Penentu Utama

Berbagai sistem pembayaran digital seperti QRIS dan BI-FAST kini telah bertransformasi dari inovasi menjadi infrastruktur dasar ekonomi digital.

fintech
{{caption}}
Bank Mega Dukung Implementasi QRIS Antarnegara di China, Permudah Transaksi Lintas Negara

Bank Mega mendukung penuh implementasi QRIS Antarnegara di China, memberikan kemudahan transaksi lintas batas bagi nasabah tanpa perlu uang tunai lokal. Simak dampaknya!

bank indonesia
{{caption}}
Gap Kredit UMKM Masih Menganga, Fintech Disebut Dorong Inklusi Keuangan

Kesenjangan pembiayaan UMKM masih besar. Kebutuhan kredit Rp4.300 triliun, namun baru terpenuhi Rp1.900 triliun. Fintech dinilai jadi solusi.

amartha
{{caption}}
Bank Sampoerna Perbarui Mobile Banking: Desain Modern dan Fitur Unggulan untuk Transaksi Lebih Mudah

Bank Sampoerna Mobile Banking hadir dengan wajah baru! Aplikasi ini diperbarui dengan desain modern dan fitur canggih, menjanjikan kemudahan serta keamanan transaksi bagi seluruh nasabah.

aplikasi perbankan