OJK Cirebon Gencarkan Edukasi KUR UMKM di Kuningan, Dorong Akses Pembiayaan Formal

OJK Cirebon intensifkan program edukasi KUR UMKM di Kabupaten Kuningan. Langkah strategis ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan akses pembiayaan formal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon aktif mengintensifkan program edukasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Inisiatif ini bertujuan kuat untuk meningkatkan pemahaman serta memperluas akses pembiayaan formal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) setempat. Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, menyatakan bahwa edukasi ini adalah langkah strategis.

Program edukasi KUR ini dilaksanakan secara kolaboratif bersama Komisi XI DPR RI, perbankan nasional, pemerintah daerah, dan berbagai lembaga jasa keuangan. Kegiatan ini berhasil melibatkan sekitar 300 pelaku UMKM dari beragam sektor usaha yang ada di Kabupaten Kuningan. Mereka diberikan pemahaman mendalam tentang skema KUR.

Agus Muntholib menekankan bahwa UMKM tidak hanya memerlukan pembiayaan, tetapi juga pemahaman memadai tentang tata cara pengajuan serta kewajiban yang melekat. Edukasi ini diharapkan mampu mendorong UMKM untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan perbankan secara optimal dan berkelanjutan. Hal ini juga penting untuk menghindarkan UMKM dari praktik pinjaman ilegal.

Pentingnya Edukasi KUR bagi UMKM Lokal

Edukasi KUR yang digencarkan OJK Cirebon memiliki tujuan multifaset untuk kemajuan UMKM di Kuningan. Kegiatan ini secara spesifik dirancang untuk mendorong UMKM agar dapat naik kelas dan meningkatkan daya saing mereka di pasar. Peningkatan daya saing sangat krusial dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat.

Selain itu, program edukasi ini juga berperan penting dalam melindungi pelaku usaha dari praktik rentenir dan pinjaman online ilegal yang merugikan. Dengan pemahaman yang baik, UMKM dapat membuat keputusan finansial yang lebih aman. Ini menjadi benteng pertahanan bagi keberlanjutan usaha mereka.

Agus Muntholib menambahkan bahwa edukasi ini juga diarahkan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan UMKM. Tujuannya agar mereka lebih siap dalam mengakses pembiayaan formal yang sesuai dengan kebutuhan usahanya. Peningkatan literasi keuangan adalah kunci utama.

Tantangan dan Potensi Penyaluran KUR di Kuningan

Berdasarkan data OJK, penyaluran KUR di Provinsi Jawa Barat hingga akhir November 2025 mencapai Rp25,97 triliun dengan outstanding sebesar Rp21,84 triliun. Angka ini menunjukkan besarnya potensi pembiayaan bagi UMKM di Jawa Barat.

Namun, penyaluran KUR di Kabupaten Kuningan pada periode yang sama baru terealisasi sebesar Rp810,15 miliar. Dengan outstanding sebesar Rp687,54 miliar, OJK menilai pemanfaatan KUR di Kuningan masih perlu didorong. Hal ini mengindikasikan adanya ruang besar untuk optimalisasi.

Agus Muntholib mengakui bahwa tantangan utama di lapangan adalah rendahnya pemahaman pelaku UMKM terkait skema KUR. Termasuk juga persoalan kualitas kredit debitur yang tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Pemahaman yang kurang seringkali menjadi hambatan utama.

Meskipun demikian, OJK menegaskan bahwa SLIK bukanlah satu-satunya parameter dalam pemberian KUR. OJK juga tidak pernah mengeluarkan kebijakan pemutihan atau penghapusan data SLIK debitur. UMKM didorong untuk menyelesaikan kewajiban kreditnya agar peluang akses KUR semakin besar.

Sinergi untuk Akses Pembiayaan yang Merata

Anggota Komisi XI DPR RI, Shohibul Imam, menekankan pentingnya konsistensi dalam menjalankan program edukasi KUR. Konsistensi ini krusial agar kebijakan pembiayaan pemerintah benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh UMKM. Terutama bagi pelaku usaha mikro di wilayah pinggiran yang seringkali terlewatkan.

Shohibul Imam juga menyoroti pentingnya implementasi kebijakan program KUR yang efektif. Implementasi tersebut harus mampu menyerap aspirasi dari masyarakat secara langsung. Hal ini memastikan bahwa program KUR sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Sinergi antara DPR, OJK, perbankan, serta lembaga terkait sangat diperlukan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa akses pembiayaan ini dapat dirasakan langsung oleh UMKM di daerah. Kolaborasi ini menjadi kunci keberhasilan program KUR secara keseluruhan.

Sumber: AntaraNews