Luhut: Family Office Tidak Ada Urusan dengan APBN
Menurut Luhut, langkah ini murni ditujukan untuk menciptakan ekosistem investasi yang lebih kompetitif dan menarik bagi para investor asing.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa inisiatif pembentukan Family Officedi Indonesia sama sekali tidak berkaitan dengan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, langkah ini murni ditujukan untuk menciptakan ekosistem investasi yang lebih kompetitif dan menarik bagi para investor asing.
“Kita harus friendly ke foregn investment itu harus jalan bagus. Oleh sebabnya saya usulin buatlah family office. Family office tidak ada urusan dengan APBN,” kata Luhut dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Jakarta, Kamis (16/10).
Luhut menambahkan, kebijakan ini diharapkan dapat menjadi terobosan baru dalam mengalirkan dana investasi global ke dalam negeri tanpa menambah beban fiskal negara.
Luhut kemudian menyoroti terkait pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut enggan membiayai pembentukan Family Office dengan APBN. Menurutnya, hal itu hanya salah paham.
“Kita ramai bertengkar ini itu apa, sebenarnya enggak ada urusannya, itu kita urusannya supaya orang-orang kita atau asing taruh duitnya di Indonesia dengan zero tax nanti di dalam dia baru kena tax karena dia investasi dibanyak proyek di Indonesia,” ujar dia.
Jiplak Negara Maju
Luhut mengungkapkan, ide Family Office terinspirasi dari keberhasilan pusat keuangan dunia seperti Singapura, Hong Kong, dan Abu Dhabi yang berhasil menarik dana pribadi miliarder dunia untuk dikelola di negara mereka. Dengan skema ini, menurut Luhut, investor dapat menempatkan asetnya dengan perlakuan pajak yang lebih bersahabat.
“Orang asing bikin family office banyak sekali di Singapura, di Hongkong, di Abu Dhabi. Mereka juga ingin mengapa hanya di Singapura aja? proyeknya kurang, di Indonesia proyeknya banyak ya kenapa enggak kita tarik kemari, logikanya di situ,” kata Luhut.
Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Luhut mengungkapkan upaya mendorong pembentukan Family Office merupakan bagian dari strategi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen.
Luhut menekankan bahwa porsi peran pemerintah melalui APBN hanya sekitar 10–15 persen terhadap total pembiayaan pembangunan, sehingga sisanya harus digerakkan oleh sektor swasta.
Dengan terbukanya kanal investasi baru melalui Family Office, Luhut optimistis Indonesia dapat memperkuat daya saing, memperluas basis investor, dan menumbuhkan kepercayaan global terhadap perekonomian nasional.
“Kita melihat pertumbuhan Indonesia menuju 8 persen ini tentu peranan swasta masih sangat besar. Peranan Pemerintah APBN kan cuma 10-15 persen dari APBN yang di swasta, sisanya harus private sector,” pungkasnya.