Menkeu Purbaya Tolak Biayai Family Office dengan APBN

Purbaya menjelaskan bahwa dirinya dan Luhut memiliki jarak dua kursi. Di antara Purbaya dan Luhut, duduk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan santai merespons usulan Ketua DEN Luhut tersebut.

Menurut Luhut, langkah ini murni ditujukan untuk menciptakan ekosistem investasi yang lebih kompetitif dan menarik bagi para investor asing.

Luhut mengaku sempat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI), yakni ChatGPT, untuk mencari referensi awal dan pemetaan masalah terkait kebijakan tersebut.

Pelajari apa itu family office dan rencana Luhut Binsar Pandjaitan untuk menjadikan Bali sebagai pusat keuangan.

Menurut Mari, proyek tersebut masih berada di tahap awal, bahkan tahap penganggarannya belum ditentukan apakah menggunakan APBN atau tidak.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan mengalokasikan APBN untuk pembangunan Family Office di Bali, meskipun diusulkan Luhut Binsar Pandjaitan. Mengapa demikian?

Pada Juli 2024, Luhut mengungkapkan, sudah ada beberapa konglomerat asing yang berminat mendaftar program family office.

Luhut mengatakan, dalam mewujudkan suatu rencana selalu saja ada kendala, salah satunya koordinasi antar Kementerian Lembaga.

Luhut berharap regulasi terkait pembentukan family office di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Pemerintah masih mengkaji payung hukum terbentuknya family office sebelum resmi beroperasional.

Respons Sri Mulyani saat Luhut bilang family office akan terbentuk sebelum Jokowi lengser.

Menkeu Purbaya mengingatkan generasi Z yang kini berkecimpung di pasar modal perlu membekali diri dengan pengetahuan.

Menkeu Purbaya membuka peluang insentif pasar modal, namun menunggu evaluasi Program PINTAR selama enam bulan untuk melihat efektivitasnya.

Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan isu negatif tak memengaruhi fokus pemerintah. Ekonomi RI diyakini tetap tumbuh di atas 5% dengan fundamental kuat.

Gagasan ini mencuat seiring posisi strategis Indonesia dalam jalur perdagangan dan energi dunia layaknya seperti di Selat Hormuz.

Menkeu Purbaya copot dua Dirjen Kemenkeu, Febrio Kacaribu dan Luky Alfirman. Posisi kini diisi Plh sambil menunggu penunjukan resmi.

Ia bakal meminta Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) untuk melakukan analisis lebih lanjut sebelum kebijakan tersebut diputuskan.

Pemerintah resmi menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tiket pesawat ekonomi domestik selama 60 hari melalui PMK 24/2026, bertujuan menjaga keterjangkauan harga dan keberlangsungan industri penerbangan nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengupas tuntas makna 'Survival Mode' Ekonomi Indonesia, strategi pemerintah mengoptimalkan sumber daya di tengah gejolak global untuk menjaga pertumbuhan dan efisiensi.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau lebih dari setengah juta penerima manfaat di Sulawesi Tengah, menunjukkan dampak positifnya terhadap gizi dan ekonomi lokal.

Industri hulu migas terbukti menjadi pilar penting bagi ekonomi daerah. Simak bagaimana kontribusi hulu migas, mulai dari DBH hingga PBB, secara signifikan mendongkrak pendapatan daerah dan pembangunan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan kesiapan penuh untuk menerapkan aturan pajak marketplace, namun implementasinya masih menanti keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mempertimbangkan stabilitas ekonomi.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan capaian signifikan Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 yang mencapai 11,22 juta, serta 18,05 juta aktivasi akun Coretax per 14 April 2026, dengan relaksasi sanksi hingga akhir April.