Sorot
{{caption}}
Argentina vs Austria: Lionel Messi Jujur Sangat Senang

{{caption}}
Rp 17,5 Triliun Bansos Pangan Siap Disebar ke 33,2 Juta Penerima

{{caption}}
Tujuan Prabowo Jadikan Himbara Perbankan Patriotik

{{caption}}
Kenalkan Perbankan Patriotik, Prabowo Ingin Himbara Tak Hanya Kejar Laba

{{caption}}
Stasiun JIS Mulai Beroperasi, Ini Rute dan Jadwal Perjalanannya

{{caption}}
Biaya Produksi Naik, Pemerintah Tahan Harga Minyakita

Topik Terkait
{{caption}}
Prabowo Setujui Pembentukan Family Office, Siap Rekrut Tokoh Senior Inggris

Prabowo menyetujui pembentukan family office yang tidak menggunakan APBN untuk menarik dana dari pasar global.

{{caption}}
Benarkah Menkeu Purbaya Tidak Tegur Sapa dengan Luhut? Begini Klarifikasinya

Purbaya menjelaskan bahwa dirinya dan Luhut memiliki jarak dua kursi. Di antara Purbaya dan Luhut, duduk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

{{caption}}
VIDEO: Respons Purbaya Soal Usulan Luhut Tentang Family Office "Tak Tahu, Tidak Ada Hubungannya"

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan santai merespons usulan Ketua DEN Luhut tersebut.

{{caption}}
Luhut: Family Office Tidak Ada Urusan dengan APBN

Menurut Luhut, langkah ini murni ditujukan untuk menciptakan ekosistem investasi yang lebih kompetitif dan menarik bagi para investor asing.

{{caption}}
Luhut Ungkap Rahasia di Balik Rencana Family Office Indonesia: Awalnya Iseng Tanya ChatGPT

Luhut mengaku sempat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI), yakni ChatGPT, untuk mencari referensi awal dan pemetaan masalah terkait kebijakan tersebut.

{{caption}}
Masih Dikaji Pemerintah, Apa Itu Family Office yang Diusulkan Luhut?

Pelajari apa itu family office dan rencana Luhut Binsar Pandjaitan untuk menjadikan Bali sebagai pusat keuangan.

{{caption}}
Mari Elka Bicara Rencana Pembentukan Family Office, Aturan hingga Anggarannya Masih Dibahas

Menurut Mari, proyek tersebut masih berada di tahap awal, bahkan tahap penganggarannya belum ditentukan apakah menggunakan APBN atau tidak.

{{caption}}
Mengapa Menkeu Purbaya Tak Gelontorkan APBN untuk Family Office di Bali?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan mengalokasikan APBN untuk pembangunan Family Office di Bali, meskipun diusulkan Luhut Binsar Pandjaitan. Mengapa demikian?

{{caption}}
Luhut Ingin Program Family Office Dimulai Bulan Depan, Banyak Konglomerat Dunia Diklaim Berminat

Pada Juli 2024, Luhut mengungkapkan, sudah ada beberapa konglomerat asing yang berminat mendaftar program family office.

{{caption}}
Menko Luhut Curhat Family Office Gagal Dibentuk, Terhenti di Salah Satu Kementerian

Luhut mengatakan, dalam mewujudkan suatu rencana selalu saja ada kendala, salah satunya koordinasi antar Kementerian Lembaga.

{{caption}}
Kebut Aturan Family Office, Luhut Incar Uang 28.000 Orang Kaya Dunia Masuk Indonesia

Luhut berharap regulasi terkait pembentukan family office di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

{{caption}}
Menko Luhut Ingin Family Office Jadi Sebelum Jokowi Lengser, Sri Mulyani Malah Bilang Begini

Respons Sri Mulyani saat Luhut bilang family office akan terbentuk sebelum Jokowi lengser.

{{caption}}
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui G20, Menkeu Purbaya Ungkap Kunci Stabilitas Nasional

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan **pertumbuhan ekonomi Indonesia** pada Kuartal I 2026 melampaui rata-rata G20, didukung stabilitas harga dan ketahanan kebijakan yang kredibel.

{{caption}}
Menkeu Purbaya Target Negara Bisa Kantongi USD 1 Miliar dari Panda Bonds

Pemerintah Indonesia diketahui menyiapkan rencana penerbitan surat utang 'Panda Bonds' di China demi memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah.

{{caption}}
Sambut Tahun Baru Islam 1448 H, Menkeu dan Menko Airlangga Sampaikan Pesan Ini

Menkeu Purbaya dan Menko Airlangga menyampaikan ucapan Tahun Baru Islam 1448 H serta mengajak masyarakat memperkuat semangat hijrah dan kepedulian sosial.

{{caption}}
Punya Impian Beli Motor Harley Davidson, Purbaya Mengaku Tak Direstui Istri

Keinginan pribadi Purbaya itu terungkap saat acara penyerahan hasil pemulihan aset negara.

{{caption}}
Strategi Menkeu Purbaya Genjot Rasio Pendapatan Negara, dari Coretax Hingga Perluasan Basis Pajak

Panja Defisit dan Pembiayaan juga menyepakati target defisit anggaran tahun 2027 pada kisaran 1,80 persen hingga 2,40 persen terhadap PDB.

{{caption}}
Purbaya Optimistis Rupiah Menguat pada Semester II 2026

Purbaya mengungkapkan cadangan devisa Indonesia hingga Mei 2026 mencapai US$144,9 miliar atau setara 5,6 bulan impor.

{{caption}}
Belanja Pegawai Pemkab Banggai Capai Rp1,13 Triliun, Melebihi Batas UU HKPD

Pemerintah Kabupaten Banggai mengalokasikan Rp1,13 triliun untuk belanja pegawai pada APBD 2026, mencapai 41,70% dari total belanja daerah, jauh di atas batas 30% sesuai UU HKPD.

{{caption}}
DJP Sumbar Jelaskan Tiga Tahap Buka Blokir Rekening Pajak WP Menunggak Rp70,2 Miliar

DJP Sumbar dan Jambi memblokir 571 rekening wajib pajak dengan tunggakan Rp70,2 miliar. Ketahui tiga tahap penting untuk membuka blokir rekening dan menghindari konsekuensi hukum.

{{caption}}
Kemenhub: Rencana Pajak Nol Persen Suku Cadang Pesawat Hampir Rampung, Efisiensi Industri Penerbangan Kian Dekat

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan rencana penerapan pajak nol persen suku cadang pesawat sedang dalam tahap finalisasi harmonisasi lintas kementerian, diharapkan segera terealisasi untuk efisiensi operasional maskapai dan penguatan industri pe

{{caption}}
Purbaya: Pelemahan Rupiah dan IHSG Tak Goyahkan Fundamental Ekonomi Indonesia

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pelemahan nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tidak mencerminkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang sebenarnya, melainkan dipicu oleh persepsi negatif.

{{caption}}
Menkeu Purbaya Dorong Penguatan Regulasi Lama Barang di Pelabuhan untuk Efisiensi Logistik

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendesak penguatan regulasi lama barang di pelabuhan guna mengatasi penumpukan kontainer dan meningkatkan efisiensi logistik nasional.

{{caption}}
DJPb Catat Penyaluran TKD Papua Barat Daya Capai Rp1,81 Triliun hingga April 2026

Kementerian Keuangan melalui DJPb melaporkan realisasi penyaluran TKD Papua Barat Daya mencapai Rp1,81 triliun hingga April 2026, memicu pertanyaan tentang percepatan distribusi dana.