Harga Avtur

Pemerintah resmi menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tiket pesawat ekonomi domestik selama 60 hari melalui PMK 24/2026, bertujuan menjaga keterjangkauan harga dan keberlangsungan industri penerbangan nasional.

Kenaikan tersebut membebani operasional maskapai dan berpotensi mengganggu layanan penerbangan domestik di Nigeria.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memastikan kenaikan biaya haji akibat lonjakan harga avtur tidak dibebankan kepada jemaah, menjaga keberpihakan negara.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) sedang mengkaji usulan tambahan **Biaya Haji** dari Garuda Indonesia dan Saudia Airlines akibat lonjakan harga avtur global, pemerintah berkomitmen mencari solusi agar tidak membebani jamaah.

Avtur adalah bahan bakar yang tidak disubsidi. Sehingga, harga bahan bakar tersebut tidak mengikuti pasar.

Pemerintah berencana menghapus bea masuk impor suku cadang pesawat hingga 0 persen sebagai langkah untuk merespons kenaikan harga avtur yang terjadi.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, memberikan tanggapan terkait kenaikan harga avtur Pertamina yang mencapai 70% pada bulan April 2026.

Pertamina mengumumkan bahwa mulai 1 hingga 30 April, harga avtur untuk pasar domestik akan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 70%.

PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku memberikan diskon Avtur 10 persen di Bandara Sentani dan Frans Kaisiepo, Papua. Kebijakan ini bertujuan mendukung harga tiket pesawat lebih terjangkau, terutama saat Lebaran.

Melalui kebijakan harga khusus avtur ini, Pertamina Patra Niaga berharap dapat membantu maskapai penerbangan dalam mengoptimalkan biaya operasionalnya.