Kekhawatiran Pekerja Tembakau Jika Layer Baru Tarif Cukai Rokok Diterapkan

Agus Sarjono menambahkan bahwa penambahan layer cukai berpotensi menciptakan distorsi baru.

Purbaya mengaku telah merampungkan proposal penambahan layer cukai rokok dan akan segera membawanya ke DPR.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji rencana penambahan layer baru pada struktur tarif cukai rokok, sebagai langkah strategis memerangi peredaran rokok ilegal dan menjaga keberlangsungan industri.

CHED ITB Ahmad Dahlan menyoroti rencana penambahan layer cukai rokok, menilai tidak sejalan dengan RPJMN 2025-2029 dan berpotensi memperburuk masalah kesehatan masyarakat.

Peneliti Universitas Brawijaya menyoroti dampak serius jika penindakan rokok ilegal tidak dituntaskan, mengancam penerimaan negara dan keberlangsungan sektor Industri Hasil Tembakau (IHT).

Rencana pemerintah menambah layer Cukai Hasil Tembakau (CHT) perlu dirancang hati-hati. Akademisi Unpad menyoroti penambahan layer CHT harus transisional dan berkeadilan, agar tidak memicu pasar ilegal.

Pemusnahan rokok ilegal dilakukan demi memberi keadilan bagi industri yang taat.

Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kebijakan kenaikan cukai rokok harus dibarengi perlindungan pekerja, khawatir PHK massal

Struktur tarif yang saat ini berlapis-lapis dinilai tidak hanya menyulitkan pengawasan, tetapi juga membuka celah penghindaran pajak.

Rencana kenaikan tarif cukai rokok bakal menjadi beban tambahan Industri Hasil Tembakau.

Pengusaha berharap agar kenaikan cukai didasarkan pada tingkat inflasi yang berada di bawah 10 persen.

Ternyata kenaikan tarif cukai rokok juga ditanggung masyarakat yang mengonsumsi rokok.

Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) menyuarakan kekhawatiran mendalam terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang **Penyeragaman Kemasan Rokok** yang dinilai akan membebani jutaan pedagang kecil dan berpotensi memicu peredaran rokok ileg

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan (Bea Cukai Sulbagsel) berhasil menyita 43,39 juta batang rokok ilegal hingga April 2026, menimbulkan potensi kerugian negara yang fantastis. Peningkatan penindakan rokok ilegal ini menunjukkan komi

Komnas Pengendalian Tembakau menyatakan belanja rokok menjadi pemicu kemiskinan rumah tangga di Indonesia, bahkan melebihi pengeluaran pangan bergizi. Simak analisis lengkap dampaknya.

Langkah agresif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menelusuri dugaan penyalahgunaan pengurusan cukai rokok di Jawa Timur mengungkap praktik "beternak pita cukai" dan jaringan kejahatan ekon

Penambahan layer baru cukai rokok hingga keputusan Kementerian Pekerjaan Umum tidak menerapkan WFH bagi ASN menjadi sorotan utama berita ekonomi nasional kemarin. Simak detail kebijakan penting ini yang akan berdampak luas.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, keterangan yang bersangkutan dibutuhkan untuk membuat terang perkara.

Universitas Sebelas Maret (UNS) menekankan pentingnya Perlindungan Industri Tembakau, menyoroti kontribusi ekonomi signifikan sektor ini sekaligus urgensi mencari titik temu antara aspek kesehatan dan ekonomi.

DPRD Jatim menyoroti ketidakadilan dalam pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Provinsi penyumbang terbesar ini hanya menerima sebagian kecil, mendorong tuntutan keadilan fiskal. Mengapa ini terjadi?

Agus menyoroti bahwa dalam lima tahun terakhir, kenaikan tarif CHT tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi dan daya beli.

Wisnu menambahkan bahwa kebijakan tersebut tidak mencerminkan realitas di Indonesia, yang merupakan negara penghasil tembakau.

Tembakau sebagai ekosistem yang memiliki jutaan nasib.

Aturan ini dianggap diskriminatif terhadap produk tembakau.