Indonesia Impor Migas dari AS, Menteri Bahlil Pastikan Harga Pertalite dan LPG 3 Kg Tak akan Naik
Demi negosiasi tarif Trump, Pemerintah RI coba mengalihkan impor mgias untuk mendatangkan langsung dari Amerika Serikat.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memastikan, Indonesia bakal melakukan impor energi dari Amerika Serikat (AS) untuk komoditas minyak mentah (crude) dan LPG, termasuk impor BBM. Nilai pembelian di kisaran USD 10 miliar hingga USD15 miliar.
Proposal ini diajukan seiring dengan kesuksesan pemerintah melobi Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk menurunkan impor tarif dari barang-barang Indonesia ke Negeri Paman Sam, dari 32 persen menjadi 19 persen.
"Sudah barang tentu dalam negosiasi itu salah satu materinya adalah proposal Indonesia kepada Amerika, yang membeli kurang lebih sekitar USD 10 miliar - USD 15 miliar (untuk) LPG, kemudian BBM dan crude," jelas Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (18/7).
Adapun sebelumnya, Indonesia banyak melakukan impor BBM dari negara tetangga, Singapura. Namun demi negosiasi tarif Trump, Pemerintah RI coba mengalihkannya untuk mendatangkan langsung dari Amerika Serikat.
Upaya itu ditengarai bakal membuat ongkos transportasi untuk mendatangkan LPG dan BBM impor menjadi lebih tinggi. Kendati begitu, Bahlil menjamin pemerintah telah membuat hitungan agar skenario tersebut tidak sampai mengganggu alokasi subsidi untuk barang-barang seperti LPG 3 Kg hingga Pertalite.
"Semuanya kita akan hitung sesuai dengan harga keekonomian yang sama. Harus saling menguntungkan. Dan, kita pingin negara kita juga mendapatkan harga yang seefisien mungkin," urai Bahlil.
Berikan Arahan Teknis Pada Pertamina
Untuk itu, Kementerian ESDM nantinya bakal memberikan arahan teknis kepada Pertamina, selaku Holding BUMN penyalur komoditas energi bersubsidi semisal LPG 3 Kg dan BBM jenis Pertalite.
Sehingga, impor energi dari Amerika Serikat nantinya tidak sampai merusak harga LPG dan BBM subsidi.
"Dengan proses deal negosiasi ini, maka kami dari ESDM sudah harus melakukan langkah-langkah dalam rangka menindaklanjuti, dengan khususnya Pertamina. Setelah itu baru saya akan melaporkan perkembangan terhadap perkembangan terakhir," tuturnya.