Kesepakatan Energi Indonesia AS USD15 Miliar: KemenESDM Tegaskan Tak Goyahkan Kemandirian Energi

Jakarta, 20 Februari 2026 – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KemenESDM) Indonesia mengumumkan bahwa perjanjian perdagangan energi senilai USD15 miliar dengan Amerika Serikat (AS) tidak akan mengubah komitmen negara terhadap kemandirian energi. Perjanjian ini justru dilihat sebagai langkah strategis untuk menyeimbangkan tarif perdagangan bilateral antara kedua negara. Juru Bicara KemenESDM, Dwi Anggia, menjelaskan bahwa impor energi dari AS merupakan bagian dari “Agreement between the United States of America and the Republic of Indonesia on Reciprocal Trade”.

Kesepakatan ini bertujuan untuk menyeimbangkan kembali tarif bilateral yang ada. Anggia menegaskan bahwa keputusan untuk membeli bahan bakar dari AS sejalan dengan perjanjian perdagangan tersebut. Namun, ia juga menekankan bahwa langkah ini sama sekali tidak berarti Indonesia mengabaikan agenda swasembada energi yang telah dicanangkan.

Indonesia menyepakati impor produk energi senilai sekitar USD15 miliar dari AS. Impor ini mencakup USD3,5 miliar untuk gas minyak cair (LPG), USD4,5 miliar untuk minyak mentah, dan USD7 miliar untuk bensin olahan. KemenESDM memastikan bahwa kebijakan untuk menekan ketergantungan pada impor bahan bakar tertentu, termasuk penghentian impor solar, tetap berlaku dan tidak terpengaruh oleh kesepakatan ini.

Kesepakatan energi antara Indonesia dan AS ini merupakan bagian integral dari upaya yang lebih luas untuk menyeimbangkan tarif perdagangan kedua negara. Juru Bicara KemenESDM, Dwi Anggia, menjelaskan bahwa komitmen pembelian bahan bakar dari AS adalah respons langsung terhadap “Agreement between the United States of America and the Republic of Indonesia on Reciprocal Trade”. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan yang lebih adil dalam hubungan dagang bilateral.

Di bawah perjanjian ini, Indonesia akan mengimpor berbagai produk energi dari AS dengan total nilai sekitar USD15 miliar. Rincian impor tersebut mencakup USD3,5 miliar untuk liquefied petroleum gas (LPG), USD4,5 miliar untuk minyak mentah, dan USD7 miliar untuk bensin olahan. Anggia menegaskan bahwa keputusan ini tidak lantas mengindikasikan pengabaian terhadap visi kemandirian energi nasional.

Meskipun ada komitmen impor, KemenESDM secara tegas menyatakan bahwa ini tidak akan mengganggu agenda kemandirian energi Indonesia. Pembelian bahan bakar dari AS dipandang sebagai tindakan komersial yang tidak secara otomatis mengubah bauran energi domestik, kerangka subsidi, atau strategi jangka panjang sektor energi Indonesia. Ini adalah dua hal yang berbeda, yaitu perjanjian perdagangan dan kebijakan kemandirian energi.

Agenda kemandirian energi Indonesia tetap menjadi prioritas utama bagi pemerintah, meskipun adanya kesepakatan perdagangan dengan AS. Juru Bicara KemenESDM, Dwi Anggia, menegaskan bahwa rencana untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar tertentu, termasuk kebijakan untuk menghentikan impor solar, tetap utuh. Kesepakatan yang baru saja disetujui tidak mencakup kewajiban untuk mengimpor solar, sehingga tidak memengaruhi arah kebijakan ini.

KemenESDM menjelaskan bahwa sifat perjanjian ini adalah komersial murni. Oleh karena itu, kesepakatan tersebut tidak secara otomatis akan mengubah komposisi bauran energi domestik Indonesia. Selain itu, kerangka subsidi energi yang berlaku saat ini dan strategi jangka panjang untuk sektor energi juga tidak akan terpengaruh.

Anggia kembali menekankan perbedaan fundamental antara perjanjian perdagangan dan kebijakan kemandirian energi. Fokus utama Indonesia tetap pada penguatan ketahanan energi dalam negeri melalui diversifikasi sumber energi dan peningkatan produksi domestik. Langkah-langkah ini akan terus dijalankan tanpa terhambat oleh perjanjian impor yang bersifat penyeimbang tarif.

Selain sektor minyak dan gas, perjanjian antara Indonesia dan AS juga mencakup area kerja sama yang lebih luas, termasuk mineral kritis. Fokus utama dalam komponen ini adalah investasi dan integrasi rantai pasok, khususnya dalam kapasitas pengolahan dan pemurnian. Ini menunjukkan komitmen untuk mengembangkan sektor hilir mineral di Indonesia.

Dokumen perjanjian tidak menetapkan kewajiban ekspor bahan mentah atau nilai transaksi spesifik untuk komponen mineral. Anggia menjelaskan bahwa bagian ini lebih berorientasi pada kerja sama investasi, dan rinciannya akan dibahas lebih lanjut di kemudian hari. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi Indonesia untuk mengelola sumber daya mineralnya.

Mengenai komoditas energi terbarukan seperti bioetanol, Anggia menyatakan bahwa belum ada keputusan final mengenai skema perdagangan atau komitmen pasokan ke AS. Negosiasi terkait hal ini masih terus berlangsung, menunjukkan bahwa aspek energi terbarukan masih dalam tahap penjajakan lebih lanjut. Pemerintah akan mengungkapkan detail lengkap perjanjian dan langkah tindak lanjut setelah koordinasi antar-kementerian dan negosiasi selesai.

Sumber: AntaraNews