Gaji Ke-13 Cair Juni 2026, Ini Rincian dan Besaran Diterima ASN

Menurut Purbaya, keputusan apakah gaji ke-13 akan dikenai efisiensi atau tidak saat ini masih dalam tahap pembahasan.

Menko Airlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa gaji ke-13 untuk ASN akan dicairkan pada Juni 2026, setelah THR yang mulai disalurkan pada akhir Februari.

Adapun untuk pembayaran THR ASN 2026, pemerintah telah mulai mencairkannya sejak 26 Februari 2026 lalu, dan akan terus berlanjut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan wacana kenaikan gaji ASN 2026 akan sangat bergantung pada evaluasi kinerja keuangan negara di kuartal pertama tahun depan.

Gaji ketiga belas ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi kepada bangsa dan negara dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

Kepastian mengenai pencairan gaji ke-13 ini tertuang dalam beberapa peraturan yang berlaku.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan ini diambil sebagai langkah dukungan ekonomi di tengah tantangan inflasi yang sedang dihadapi.

Saat itu, Prabowo mengumumkan pencairan THR, gaji ke-13, serta tukin ASN. Namun, berapa besar pencairan tukin, Prabowo lupa mengumumkan.

Kabar penghapusan gaji ke-13 dan 14 menjadi perbincangan hangat di kalangan ASN dan masyarakat umum.

Gaji ke-13 pensiunan ini tidak dikenakan potongan iuran, kredit pensiun, dan potongan sejenis lainnya. Pembayarannya hanya dikenakan pajak penghasilan.

Pemberian tunjangan kinerja bagi ASN daerah mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Mengenai besarannya baik untuk THR dan gaji ke-13, Kementerian Keuangan masih menunggu pengumuman dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara langsung.

Pemerintah Kabupaten Serang secara resmi mengalihkan pengelolaan kas daerah dan gaji ASN ke Bank Banten. Pengalihan Kas Daerah Pemkab Serang ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap bank milik provinsi.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung menjamin pembayaran gaji ASN Januari 2026 akan segera tuntas, meskipun sempat tertunda karena proses administrasi anggaran baru.

Kenaikan gaji pensiunan PNS pada 2025 masih dalam isu, belum ada regulasi resmi yang mengesahkan perubahan tersebut.

Pemprov Sulut tidak pangkas gaji ASN meski efisiensi anggaran. Sekretaris Daerah Tahlis Gallang menjamin kesejahteraan 16 ribu pegawai tetap jadi prioritas. Bagaimana strategi Pemprov menjaga motivasi mereka?

Purbaya mengungkapkan, bahwa kebijakan terkait hal itu masih perlu dibahas secara mendalam bersama jajaran internal Kementerian Keuangan.

BPKAD Papua siapkan Rp46 miliar untuk pembayaran TPP ASN Papua periode Juli-Agustus 2025, menindaklanjuti arahan Gubernur demi kesejahteraan pegawai.

Pelatihan bagi ASN Komcad akan berlangsung selama satu setengah bulan.

Pemerintah Kabupaten Barito Timur mewajibkan seluruh ASN mengenakan busana adat dan batik khas daerah untuk memperingati Hari Kartini 2026, sebagai bentuk penghormatan dan pelestarian budaya lokal.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mengusulkan agar gaji PPPK diambil alih pemerintah pusat. Hal ini menyusul kebijakan pembatasan belanja pegawai daerah yang akan berlaku mulai tahun 2027.

Pemerintah Kota Kediri resmi memberlakukan skema WFH 40 persen bagi ASN setiap Jumat mulai 17 April 2026, bertujuan optimalkan kinerja dan efisiensi energi tanpa mengganggu produktivitas.

Bupati Bogor Rudy Susmanto berkomitmen wujudkan birokrasi bersih dengan pengisian Jabatan ASN Berbasis Kompetensi melalui meritokrasi transparan, menindak tegas praktik menyimpang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti modus pemerasan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, yang dinilai mengerikan karena melibatkan surat pernyataan pengunduran diri ASN tanpa tanggal.