Menko Airlangga: THR Beda dengan Gaji ke-13 PNS, Cair Juni 2026

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp55 triliun untuk membayar THR tahun 2026. Jumlah ini meningkat sekitar 10 persen dibandingkan tahun lalu sebesar Rp49 triliun.

Menko Airlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa gaji ke-13 untuk ASN akan dicairkan pada Juni 2026, setelah THR yang mulai disalurkan pada akhir Februari.

Adapun pemerintah menyiapkan anggaran Rp55 triliun untuk menyalurkan THR kepada 10,5 juta penerima.

Pemerintah menyiapkan Rp55 triliun untuk THR ASN 2026. Tunjangan dibayarkan 100 persen kepada 10,5 juta PNS, TNI, Polri, PPPK, dan pensiunan.

THR wajib diberikan kepada pekerja swasta masa kerja minimal 1 tahun dengan besaran satu bulan upah.

Regi menyampaikan bahwa THR bukan sekadar bonus tahunan, melainkan sudah menjadi bagian dari perencanaan finansial, utamanya menjelang Lebaran.

Perkiraan kebutuhan anggaran THR adalah sekitar Rp17,7 triliun untuk ASN pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri.

Saat itu, Prabowo mengumumkan pencairan THR, gaji ke-13, serta tukin ASN. Namun, berapa besar pencairan tukin, Prabowo lupa mengumumkan.

Adapun gaji ke-13 terdiri dari, gaji pokok, tunjangan melekat dan tunjangan kinerja.

THR dan gaji ke-13 tersebut bakal diberikan kepada seluruh ASN pusat dan daerah.

Pemberian tunjangan kinerja bagi ASN daerah mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Namun, THR tetap diberikan secara penuh kepada PNS maupun pensiunan meski pembayaran di lakukan setelah Lebaran.

Relaksasi ini diberikan usai harga avtur selaku bahan bakar pesawat mengalami lonjakan tajam.

Optimalisasi ini merupakan bagian dari kebijakan transformasi budaya kerja dan hemat energi.

Ketegangan yang terjadi di Timur Tengah akibat serangan antara Iran dan AS-Israel mulai memberikan dampak serius bagi Indonesia.

Tak hanya harga BBM, ia juga tidak memungkiri jika konflik AS-Israel dan Iran bakal turut membuat harga minyak dunia melambung.

Kondisi tersebut menyusul langkah Iran yang menutup Selat Hormuz yang selama ini berperan sebagai jalur utama distribusi minyak dunia.

Airlangga mengatakan bahwa dalam dokumen ART, kedua negara memiliki waktu 60 hari untuk meratifikasi perjanjian tersebut.

Menko Airlangga Hartarto mengimbau masyarakat untuk menjalankan efisiensi energi dalam kehidupan sehari-hari.

Kebijakan ini telah diatur dalam surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Dalam perjanjian tersebut, Indonesia telah meminta agar skema tarif 0 persen yang sudah disepakati untuk sejumlah komoditas tetap dipertahankan.

Menko Airlangga berharap paket stimulus ekonomi lainnya dapat menopang pertumbuhan ekonomi pada triwulan ini.

Menko Airlangga hari ini menghadiri acara China Conference di Jakarta yang diselenggarakan oleh South China Morning Post.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan itu diluncurkan untuk mengoptimalkan mobilitas masyarakat saat mudik.