THR ASN Sudah Cair Sejak 26 Februari, Berikut Rincian Besarannya

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) senilai Rp96,4 miliar, memastikan hak pegawai terpenuhi jelang Idul Fitri 2026 dan mendorong perputaran ekonomi daerah.

Penyaluran THR ASN Idul Fitri 1447 H telah mencapai Rp3,1 triliun per 6 Maret 2026. Simak detail target penyelesaian dan total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk memastikan hak para abdi negara terpenuhi.

Menko Airlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa gaji ke-13 untuk ASN akan dicairkan pada Juni 2026, setelah THR yang mulai disalurkan pada akhir Februari.

Adapun pemerintah menyiapkan anggaran Rp55 triliun untuk menyalurkan THR kepada 10,5 juta penerima.

Pemerintah menyiapkan Rp55 triliun untuk THR ASN 2026. Tunjangan dibayarkan 100 persen kepada 10,5 juta PNS, TNI, Polri, PPPK, dan pensiunan.

THR wajib diberikan kepada pekerja swasta masa kerja minimal 1 tahun dengan besaran satu bulan upah.

Perhatikan jadwal resmi pencairan THR 2026 bagi ASN dan karyawan swasta, yang mencakup rincian nominal, metode perhitungan, serta aturan terbaru yang berlaku.

Komponen THR meliputi gaji, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja sebesar 100 persen.

Perkiraan kebutuhan anggaran THR adalah sekitar Rp17,7 triliun untuk ASN pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri.

THR dan gaji ke-13 tersebut bakal diberikan kepada seluruh ASN pusat dan daerah.

Sri Mulyani tak mengungkapkan kapan Prabowo akan mengumumkan pencairan THR ASN.

Realisasi pembayaran THR untuk pensiun telah mencapai Rp11,33 triliun atau 99,76 persen, yang disalurkan melalui PT Taspen dan PT Asabri.

Perusahaan diadukan ke Posko Konsultasi dan Pengaduan THR Disnakertrans Jateng antara lain bergerak di sektor manufaktur dan pelayanan medis.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Rejang Lebong telah membuka Posko Pengaduan THR 2026 untuk memastikan pembayaran Tunjangan Hari Raya pekerja terpenuhi menjelang Idul Fitri 1447 H.

Pemerintah Kabupaten Batang perketat pengawasan THR 2026 bagi ASN dan pekerja swasta, memastikan pembayaran tepat waktu serta menyiapkan sanksi tegas bagi perusahaan pelanggar.

Estimasi pencairan THR 2026 biasanya disesuaikan dengan kalender keagamaan dan jadwal operasional perusahaan serta instansi pemerintah.

Kabar gembira bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Banten! Pemprov Banten memastikan PPPK paruh waktu akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun 2026. Simak detail alokasi anggaran dan mekanisme pencairannya.

Komisaris Independen PT Taspen memantau langsung penyaluran THR pensiunan di Makassar. Pemantauan ini untuk memastikan kelancaran serta kualitas layanan prima bagi para pensiunan.

Kantor Wilayah DJPb Kemenkeu Lampung terus menggenjot Realisasi THR ASN Lampung, kini mencapai Rp279,11 miliar. Percepatan ini dorong ekonomi daerah jelang Lebaran 2026.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) telah mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp54,8 miliar untuk ASN, P3K, PJLP, perangkat desa, dan DPRD. Langkah ini diharapkan dapat mendorong daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan Penyaluran THR Lebaran 2026 bagi ASN dan bonus khusus untuk pengemudi daring harus tepat waktu, wujud komitmen pemerintah pada kesejahteraan pekerja.

Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna, menekankan pentingnya pematangan persiapan Lebaran 2026, termasuk diskon transportasi, bantuan sosial, THR, dan stabilitas pangan untuk kelancaran mudik.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat gencar lakukan harmonisasi Ranperkada THR dan gaji ke-13 untuk ASN, memastikan regulasi daerah selaras dengan aturan pusat dan memberikan kepastian hukum.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Pemprov DKI akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait pencairan THR bagi ASN pada 2026.