Pemerintah Siapkan Rp55 Triliun untuk THR ASN 2026

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) senilai Rp96,4 miliar, memastikan hak pegawai terpenuhi jelang Idul Fitri 2026 dan mendorong perputaran ekonomi daerah.

Penyaluran THR ASN Idul Fitri 1447 H telah mencapai Rp3,1 triliun per 6 Maret 2026. Simak detail target penyelesaian dan total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk memastikan hak para abdi negara terpenuhi.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Pemprov DKI akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait pencairan THR bagi ASN pada 2026.

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp55 triliun untuk membayar THR tahun 2026. Jumlah ini meningkat sekitar 10 persen dibandingkan tahun lalu sebesar Rp49 triliun.

Menko Airlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa gaji ke-13 untuk ASN akan dicairkan pada Juni 2026, setelah THR yang mulai disalurkan pada akhir Februari.

Adapun untuk pembayaran THR ASN 2026, pemerintah telah mulai mencairkannya sejak 26 Februari 2026 lalu, dan akan terus berlanjut.

Adapun pemerintah menyiapkan anggaran Rp55 triliun untuk menyalurkan THR kepada 10,5 juta penerima.

THR wajib diberikan kepada pekerja swasta masa kerja minimal 1 tahun dengan besaran satu bulan upah.

Untuk THR pegawai negeri sipil (PNS) pusat Rp6,24 triliun untuk 734 ribu pegawai.

Komponen THR meliputi gaji, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja sebesar 100 persen.

Perkiraan kebutuhan anggaran THR adalah sekitar Rp17,7 triliun untuk ASN pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri.

THR dan gaji ke-13 tersebut bakal diberikan kepada seluruh ASN pusat dan daerah.

Airlangga optimistis ekonomi RI tumbuh hingga 5,5% di kuartal I 2026, didorong konsumsi, THR, dan belanja negara di tengah ketidakpastian global.

Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) mengatur berbagai hak yang harus diterima oleh para pekerja di sektor ini.

Dengan adanya undang-undang ini, para PRT kini berhak atas jam kerja yang manusiawi, cuti, THR, serta jaminan sosial melalui BPJS.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti praktik pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) oleh Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (GSW) kepada Forkopimda, menilai GSW tak belajar dari kasus serupa di Cilacap pasca-OTT.

Beberapa ide usaha yang bisa dijalankan setelah Lebaran dengan menggunakan sisa THR dan modal kecil.

Dari total perusahaan yang diadukan, sebagian besar berasal dari sektor manufaktur. Selain itu, aduan juga datang dari berbagai sektor lain.

Kementerian Agama (Kemenag) membuka Seleksi Pejabat Eselon II untuk enam jabatan penting, termasuk Kepala Kanwil Provinsi dan Kepala Biro PTKN. Pendaftaran dilakukan secara daring hingga 26 Juni 2026.

Perhatikan langkah-langkah aktivasi ASN Digital yang harus diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara.

Menurut data Kementerian PANRB, 95 persen layanan publik secara nasional tetap stabil selama para ASN menjalankan WFH.

Menurut data, sebanyak 33 dari 35 instansi pusat telah mengadopsi sistem e-office terintegrasi.

Anggaran tersebut telah disalurkan kepada 2.400.920 pegawai dan personel di berbagai instansi pemerintah.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo membuka peluang bagi sipil profesional menduduki jabatan nonoperasional di Polri. Ini wujudkan asas resiprokal dan perkuat profesionalisme institusi.