THR untuk PNS, TNI/Polri Serta Pensiunan Habiskan Anggaran Hampir Rp50 Triliun

Penyaluran THR ASN Idul Fitri 1447 H telah mencapai Rp3,1 triliun per 6 Maret 2026. Simak detail target penyelesaian dan total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk memastikan hak para abdi negara terpenuhi.

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp55 triliun untuk membayar THR tahun 2026. Jumlah ini meningkat sekitar 10 persen dibandingkan tahun lalu sebesar Rp49 triliun.

Menko Airlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa gaji ke-13 untuk ASN akan dicairkan pada Juni 2026, setelah THR yang mulai disalurkan pada akhir Februari.

Adapun untuk pembayaran THR ASN 2026, pemerintah telah mulai mencairkannya sejak 26 Februari 2026 lalu, dan akan terus berlanjut.

Pemerintah menyiapkan Rp55 triliun untuk THR ASN 2026. Tunjangan dibayarkan 100 persen kepada 10,5 juta PNS, TNI, Polri, PPPK, dan pensiunan.

Komponen THR meliputi gaji, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja sebesar 100 persen.

Saat itu, Prabowo mengumumkan pencairan THR, gaji ke-13, serta tukin ASN. Namun, berapa besar pencairan tukin, Prabowo lupa mengumumkan.

Adapun gaji ke-13 terdiri dari, gaji pokok, tunjangan melekat dan tunjangan kinerja.

THR dan gaji ke-13 tersebut bakal diberikan kepada seluruh ASN pusat dan daerah.

Sri Mulyani tak mengungkapkan kapan Prabowo akan mengumumkan pencairan THR ASN.

Realisasi pembayaran THR untuk pensiun telah mencapai Rp11,33 triliun atau 99,76 persen, yang disalurkan melalui PT Taspen dan PT Asabri.

Pemberian tunjangan kinerja bagi ASN daerah mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Airlangga optimistis ekonomi RI tumbuh hingga 5,5% di kuartal I 2026, didorong konsumsi, THR, dan belanja negara di tengah ketidakpastian global.

Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) mengatur berbagai hak yang harus diterima oleh para pekerja di sektor ini.

Dengan adanya undang-undang ini, para PRT kini berhak atas jam kerja yang manusiawi, cuti, THR, serta jaminan sosial melalui BPJS.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti praktik pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) oleh Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (GSW) kepada Forkopimda, menilai GSW tak belajar dari kasus serupa di Cilacap pasca-OTT.

Beberapa ide usaha yang bisa dijalankan setelah Lebaran dengan menggunakan sisa THR dan modal kecil.

Dari total perusahaan yang diadukan, sebagian besar berasal dari sektor manufaktur. Selain itu, aduan juga datang dari berbagai sektor lain.

Purbaya menjelaskan, proses penyaluran THR masih terus berjalan karena sebagian instansi masih dalam tahap administrasi pencairan.

Adapun pemerintah menyiapkan anggaran Rp55 triliun untuk menyalurkan THR kepada 10,5 juta penerima.

Meski begitu, Purbaya memastikan dana senilai Rp55 triliun untuk THR ASN, TNI, dan Polri sudah siap untuk dicairkan.

Proyeksi belanja pemerintah untuk kuartal I 2026 diprediksi mencapai Rp809 triliun, di mana belanja untuk THR ASN, TNI, dan Polri termasuk dalam anggaran itu.

Pencairan PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025, yang mengatur rincian mengenai besaran dan waktu pencairan.

Perbedaan dalam komponen THR ini menjadi salah satu alasan utama mengapa total besaran THR yang diterima oleh PNS pusat dan daerah.