Kenapa Besaran THR PNS Pusat dan Daerah Berbeda? Begini Penjelasannya

Perbedaan dalam komponen THR ini menjadi salah satu alasan utama mengapa total besaran THR yang diterima oleh PNS pusat dan daerah.

Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan momen yang ditunggu-tunggu oleh banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Namun, ada perbedaan mencolok dalam besaran THR antara PNS pusat dan PNS daerah. Perbedaan ini disebabkan oleh sumber anggaran yang berbeda serta komponen tunjangan yang diterima oleh masing-masing kelompok pegawai.

PNS pusat mendapatkan THR yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan PNS daerah menerima THR dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Komponen yang membentuk THR juga berbeda, di mana PNS pusat menerima gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja.

Di sisi lain, PNS daerah menerima komponen yang hampir sama, namun tunjangan kinerja digantikan dengan tambahan penghasilan yang bervariasi sesuai dengan kemampuan fiskal daerah masing-masing.

Perbedaan dalam komponen THR ini menjadi salah satu alasan utama mengapa total besaran THR yang diterima oleh PNS pusat dan daerah bisa berbeda secara signifikan.

Dengan adanya perbedaan kebijakan ini, diharapkan setiap instansi dapat memperhatikan kesejahteraan tenaga honorernya, meskipun kebijakan THR diserahkan kepada masing-masing instansi.

Komponen THR PNS Pusat dan Daerah

THR PNS pusat terdiri dari beberapa komponen penting, di antaranya:

1. Gaji Pokok: Besaran gaji pokok bervariasi tergantung pada golongan, masa kerja, dan jenjang pendidikan.
2. Tunjangan Keluarga: Tunjangan ini diberikan untuk mendukung kebutuhan keluarga pegawai.
3. Tunjangan Pangan: Tunjangan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pangan pegawai.
4. Tunjangan Jabatan: Tunjangan yang diterima berdasarkan jabatan yang diemban.
5. Tunjangan Kinerja: Merupakan komponen yang membedakan PNS pusat dengan PNS daerah.

Sementara itu, THR PNS daerah mencakup komponen-komponen berikut:

1. Gaji Pokok: Sama dengan PNS pusat, gaji pokok di PNS daerah juga bervariasi.
2. Tunjangan Keluarga: Tunjangan untuk mendukung kebutuhan keluarga pegawai.
3. Tunjangan Pangan: Tunjangan untuk kebutuhan pangan pegawai.
4. Tunjangan Jabatan: Tunjangan berdasarkan jabatan yang diemban.
5. Tambahan Penghasilan: Sebagai pengganti tunjangan kinerja, jumlahnya bervariasi tergantung kemampuan fiskal daerah.

Faktor Penentu Besaran THR

Besaran THR yang diterima oleh PNS pusat dan daerah juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya:

1. Kemampuan Fiskal Daerah: Daerah dengan APBD yang lebih besar dapat memberikan tambahan penghasilan yang lebih tinggi kepada PNS-nya.
2. Status Kepegawaian: PNS dan PPPK memiliki status kepegawaian yang jelas, sedangkan tenaga honorer memiliki status yang bervariasi di setiap instansi.
3. Kebijakan Instansi: Kebijakan THR disesuaikan dengan kondisi masing-masing instansi, sehingga ada perbedaan dalam penetapan besaran THR.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengungkapkan bahwa besaran THR antar instansi pemerintah terkesan masih jomplang.

"Saya masih melihat ketimpangan THR antara kementerian pusat (khususnya kementerian sultan) dengan pegawai daerah. Masih timpang untuk THR yang didapatkan," ujar Nailul dalam sebuah wawancara.

Dampak Pencairan THR bagi Ekonomi Daerah

Pencairan THR bagi ASN di daerah, seperti di Karawang, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian setempat. THR yang diterima dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan menjelang Lebaran, sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

Masyarakat yang memiliki daya beli yang lebih tinggi akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Jumlah THR yang diterima bervariasi, misalnya, untuk Eselon I bisa mencapai sekitar Rp20.738.550 dan hingga Rp26.299.000 untuk pimpinan lembaga non-struktural. Namun, angka-angka ini hanyalah contoh dan bisa berbeda-beda untuk setiap golongan PNS.