LIVE

Pemkab Batang Perketat Pengawasan THR 2026 untuk ASN dan Pekerja Swasta

Pemerintah Kabupaten Batang perketat pengawasan THR 2026 bagi ASN dan pekerja swasta, memastikan pembayaran tepat waktu serta menyiapkan sanksi tegas bagi perusahaan pelanggar.

pengawasan thr
Pemerintah Kabupaten Batang perketat pengawasan THR 2026 bagi ASN dan pekerja swasta, memastikan pembayaran tepat waktu serta menyiapkan sanksi tegas bagi perusahaan pelanggar.
Pemerintah Kabupaten Batang perketat pengawasan THR 2026 bagi ASN dan pekerja swasta, memastikan pembayaran tepat waktu serta menyiapkan sanksi tegas bagi perusahaan pelanggar. (AntaraNews)

Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, secara tegas menyatakan komitmennya untuk memperketat pengawasan terhadap pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2026. Langkah ini diambil guna memastikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta di wilayah tersebut menerima haknya secara tepat waktu menjelang Hari Raya Idul Fitri. Bupati Batang Faiz Kurniawan menekankan pentingnya kepatuhan dalam pembayaran THR ini.

Dalam upaya mewujudkan komitmen tersebut, Pemkab Batang telah menginstruksikan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk melakukan pemantauan intensif. Pengawasan ketat ini akan menyasar ratusan perusahaan, termasuk yang berskala besar, serta menyiapkan mekanisme pelaporan yang transparan. Kebijakan ini diharapkan dapat meminimalisir potensi keterlambatan atau bahkan peniadaan pembayaran THR.

Bupati Faiz Kurniawan juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ragu menindak tegas perusahaan yang terbukti mengabaikan kewajiban pembayaran THR kepada karyawannya. Sanksi keras akan diberlakukan bagi pelanggar regulasi, menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam melindungi hak-hak pekerja.

Mekanisme Pengawasan dan Sanksi Tegas

Pemerintah Kabupaten Batang melalui Dinas Tenaga Kerja akan mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dalam menuntaskan kewajiban THR 2026. Bupati Faiz Kurniawan secara langsung telah menginstruksikan jajaran Disnaker untuk melakukan pantauan menyeluruh di lapangan. Sistem pelaporan dari perusahaan kepada Disnaker juga akan diberlakukan untuk mempermudah monitoring.

Fokus pengawasan ini akan diarahkan pada sekitar 400 perusahaan yang beroperasi di wilayah Batang, termasuk 69 perusahaan berskala besar yang mempekerjakan lebih dari 100 orang. Tim petugas Disnaker juga akan diterjunkan secara langsung ke lapangan untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) guna memastikan pembayaran hak pekerja berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami akan memberikan peringatan keras kepada para pengusaha. Kami juga tidak segan menjatuhkan sanksi tegas bagi perusahaan yang terbukti melanggar regulasi yang telah ditetapkan," kata Bupati Faiz Kurniawan. Pernyataan ini menunjukkan keseriusan Pemkab Batang dalam menindak tegas setiap pelanggaran terkait pembayaran THR.

Untuk mengakomodasi keluhan dan pengaduan dari para pekerja, pemerintah daerah juga telah menyiapkan posko pengaduan dan layanan hotline. Fasilitas ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi buruh yang mengalami kendala terkait pembayaran THR, sehingga setiap masalah dapat segera ditindaklanjuti.

Kebijakan THR untuk ASN dan P3K

Terkait dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Bupati Faiz Kurniawan menjelaskan bahwa secara regulasi, pemberian untuk aparatur sipil negara pada momen Lebaran tidak disebut sebagai tunjangan hari raya. Mekanisme pembayaran untuk kelompok ini adalah melalui gaji ke-14.

Meskipun demikian, Pemkab Batang memastikan bahwa pencairan gaji ke-14 ini akan dilakukan tepat waktu, bertepatan dengan momen Hari Raya Idul Fitri 2026. Targetnya, gaji ke-14 tersebut sudah bisa diterima oleh para abdi negara paling cepat H-7 Lebaran 2026. Hal ini untuk memastikan ASN dan P3K dapat memenuhi kebutuhan Lebaran mereka.

"Memang secara istilah tidak ada THR untuk ASN tetapi ada gaji ke-14 yang diberikan menjelang Lebaran, silakan ditafsirkan sebagai THR," jelas Faiz Kurniawan. Bupati juga mengingatkan bahwa realisasi pencairan gaji ke-14 masih menunggu payung hukum resmi dari pemerintah pusat.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Ngos-ngosan Dapat Rp150 Ribu, Driver Ojol Menanti Janji Potongan 8 Persen

{{caption}}
Prajurit TNI Diduga Cabuli Bocah SD di Konawe Selatan, Kabur Saat Diperiksa

{{caption}}
Ibadah Haji dan Obat Penunda Haid, Ini yang Perlu Dipahami Jemaah Perempuan

{{caption}}
Bandung Ricuh: Gerombolan Pakaian Hitam Ditangkap, Bawa Molotov

{{caption}}
Kerusuhan Hari Buruh di Bandung, Polisi Bubarkan Massa Ricuh Berpakaian Hitam

{{caption}}
Fenomena Awan Pelangi Hiasi Langit Jonggol, Warna-warni Memikat Warga

Topik Terkait
{{caption}}
Disnakertrans Jabar Terima Ratusan Aduan THR Lebaran 2026, Perusahaan Terancam Sanksi Berat

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat mencatat 157 perusahaan diadukan terkait masalah pembayaran Aduan THR Lebaran 2026, mulai dari penundaan hingga tidak dibayar penuh. Apa sanksi yang menanti?

THR Lebaran 2026
{{caption}}
Disnaker Makassar Buka Posko Pengaduan THR Pekerja Jelang Idul Fitri 2026

Dinas Ketenagakerjaan Makassar membuka posko pengaduan THR pekerja menjelang Idul Fitri 2026. Langkah ini memfasilitasi pelaporan bagi pekerja yang belum menerima hak tunjangan hari raya mereka, sekaligus memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi.

THR Pekerja Makassar
{{caption}}
Pemkab Pasuruan Intensifkan Pemantauan Kesiapan Perusahaan Bayar THR Lebaran 2026

Jelang Idul Fitri 1447 H, Pemerintah Kabupaten Pasuruan gencar memantau kesiapan perusahaan dalam pembayaran THR Lebaran 2026 kepada pekerja, memastikan hak karyawan terpenuhi.

THR Lebaran Pasuruan
{{caption}}
Pemkab Banyumas Hitung Kemampuan Anggaran untuk THR ASN Jelang Idul Fitri 2026

Pemerintah Kabupaten Banyumas tengah menghitung kemampuan anggaran daerah untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, memastikan pencairan THR ASN Banyumas dilakukan sebelum Leba

THR ASN Banyumas
{{caption}}
Bupati Karawang Tegaskan Perusahaan Wajib Bayar Penuh Pembayaran THR Karawang Jelang Lebaran

Jelang Idul Fitri, Bupati Karawang Aep Syaepuloh mendesak seluruh perusahaan untuk segera melunasi Pembayaran THR Karawang secara penuh. Dinas Ketenagakerjaan siapkan posko aduan. Simak selengkapnya!

THR Karawang
{{caption}}
Pemkot Palangka Raya Bentuk Posko Pengaduan THR Lebaran 2026, Pastikan Hak Karyawan Terpenuhi

Menjelang Lebaran 2026, Pemerintah Kota Palangka Raya membentuk Posko Pengaduan THR Lebaran 2026 melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Langkah ini diambil untuk memastikan setiap karyawan mendapatkan hak Tunjangan Hari Raya mereka sesuai ketentuan yang b

Hak Karyawan
{{caption}}
Disnaker Babel Imbau Perusahaan Percepat Pembayaran THR Idul Fitri 2026

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyurati ratusan perusahaan untuk mempercepat pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 2026, guna mendukung perekonomian pekerja jelang Lebaran.

Kemnaker
{{caption}}
Jadwal Resmi dan Ketentuan Pencairan THR, Jangan Kelewat!

Perhatikan jadwal resmi pencairan THR 2026 bagi ASN dan karyawan swasta, yang mencakup rincian nominal, metode perhitungan, serta aturan terbaru yang berlaku.

THR
{{caption}}
Anggota DPR Dorong Sanksi Pidana untuk Pelanggaran THR, Bukan Lagi Administratif

Anggota DPR Edy Wuryanto mengusulkan agar pelanggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dijadikan pidana, bukan hanya sanksi administratif, karena sanksi yang ada saat ini dinilai tidak efektif dan tidak memberikan efek jera.

dpr ri
{{caption}}
Disnakertrans Sulsel Buka Posko Aduan THR 2026, Pastikan Hak Pekerja Terpenuhi

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Selatan kembali mengaktifkan Posko Aduan THR 2026. Posko ini siap menampung keluhan pekerja dan memastikan hak tunjangan hari raya terpenuhi sesuai ketentuan.

aduan thr
{{caption}}
Disnaker Kota Madiun Ingatkan Perusahaan Wajib Bayar Penuh THR Karyawan Tepat Waktu

Disnaker-KUM Kota Madiun menegaskan perusahaan harus membayarkan THR Karyawan paling lambat H-7 Idul Fitri 1447 H secara penuh sesuai regulasi pemerintah dan tidak boleh dicicil, memastikan hak pekerja terpenuhi.

disnaker kota madiun
{{caption}}
Disnakertrans Kotim Buka Kanal Daring: Pelaporan THR 2026 Lebih Mudah dan Efisien

Disnakertrans Kotim menyediakan kanal pelaporan daring untuk Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 2026, memastikan hak-hak pekerja terpenuhi secara cepat dan efisien.

aturan thr
{{caption}}
Anggota DPR Tegaskan Pembayaran THR Pekerja Swasta Wajib Dua Minggu Sebelum Lebaran

Anggota DPR RI menegaskan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja swasta harus dilakukan paling lambat dua minggu sebelum Idul Fitri sesuai regulasi Kementerian Ketenagakerjaan, dengan sanksi tegas bagi pelanggar.

dpr ri
{{caption}}
90 Perusahaan Diadukan ke Disnaker Jateng Tak Bayar THR, Ada Instasi Pemerintah

Perusahaan diadukan ke Posko Konsultasi dan Pengaduan THR Disnakertrans Jateng antara lain bergerak di sektor manufaktur dan pelayanan medis.

aturan thr
{{caption}}
Disnakertrans Rejang Lebong Buka Posko Pengaduan THR 2026, Pastikan Hak Pekerja Terpenuhi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Rejang Lebong telah membuka Posko Pengaduan THR 2026 untuk memastikan pembayaran Tunjangan Hari Raya pekerja terpenuhi menjelang Idul Fitri 1447 H.

bengkulu
{{caption}}
Informasi Penting soal THR 2026, Termasuk Aturan dan Estimasi Besaran Nominal Diterima

Estimasi pencairan THR 2026 biasanya disesuaikan dengan kalender keagamaan dan jadwal operasional perusahaan serta instansi pemerintah.

berita update
{{caption}}
Pemprov Banten Pastikan PPPK Paruh Waktu Terima THR 2026, Anggaran Rp9,5 Miliar Disiapkan

Kabar gembira bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Banten! Pemprov Banten memastikan PPPK paruh waktu akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun 2026. Simak detail alokasi anggaran dan mekanisme pencairannya.

administrasi kepegawaian
{{caption}}
Komisaris Taspen Pantau Penyaluran THR Pensiunan di Makassar, Pastikan Layanan Optimal

Komisaris Independen PT Taspen memantau langsung penyaluran THR pensiunan di Makassar. Pemantauan ini untuk memastikan kelancaran serta kualitas layanan prima bagi para pensiunan.

bank mandiri taspen
{{caption}}
Strategi Cerdas: Prioritas Pelunasan Utang THR Menurut Perencana Keuangan

Perencana keuangan Rista Zwestika CFP WMI memberikan panduan penting tentang prioritas pelunasan utang menggunakan dana Tunjangan Hari Raya (THR). Pahami cara mengelola Prioritas Pelunasan Utang THR Anda agar keuangan tetap sehat dan likuiditas terjaga.

konten ai