Pengawasan THR

Anggota DPR Edy Wuryanto mengusulkan agar pelanggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dijadikan pidana, bukan hanya sanksi administratif, karena sanksi yang ada saat ini dinilai tidak efektif dan tidak memberikan efek jera.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Selatan kembali mengaktifkan Posko Aduan THR 2026. Posko ini siap menampung keluhan pekerja dan memastikan hak tunjangan hari raya terpenuhi sesuai ketentuan.

Disnaker-KUM Kota Madiun menegaskan perusahaan harus membayarkan THR Karyawan paling lambat H-7 Idul Fitri 1447 H secara penuh sesuai regulasi pemerintah dan tidak boleh dicicil, memastikan hak pekerja terpenuhi.

Pemerintah Kabupaten Batang perketat pengawasan THR 2026 bagi ASN dan pekerja swasta, memastikan pembayaran tepat waktu serta menyiapkan sanksi tegas bagi perusahaan pelanggar.

Disnakertrans Kotim menyediakan kanal pelaporan daring untuk Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 2026, memastikan hak-hak pekerja terpenuhi secara cepat dan efisien.

Anggota DPR RI menegaskan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja swasta harus dilakukan paling lambat dua minggu sebelum Idul Fitri sesuai regulasi Kementerian Ketenagakerjaan, dengan sanksi tegas bagi pelanggar.