LIVE

Disnakertrans Kotim Buka Kanal Daring: Pelaporan THR 2026 Lebih Mudah dan Efisien

Disnakertrans Kotim menyediakan kanal pelaporan daring untuk Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 2026, memastikan hak-hak pekerja terpenuhi secara cepat dan efisien.

kalimantan tengah
Disnakertrans Kotim menyediakan kanal pelaporan daring untuk Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 2026, memastikan hak-hak pekerja terpenuhi secara cepat dan efisien.
Disnakertrans Kotim menyediakan kanal pelaporan daring untuk Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 2026, memastikan hak-hak pekerja terpenuhi secara cepat dan efisien. (AntaraNews)

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) telah menginisiasi kanal pelaporan daring khusus bagi para pekerja. Saluran ini diperuntukkan bagi mereka yang mungkin tidak menerima Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 2026. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan seluruh hak pekerja dapat terpenuhi tepat waktu.

Langkah strategis ini memungkinkan pekerja di wilayah Kotim untuk melaporkan pelanggaran pembayaran THR tanpa harus datang langsung ke kantor dinas. Proses pelaporan daring diharapkan dapat mempercepat validasi data serta tindak lanjut oleh tim pengawas. Efisiensi menjadi kunci utama dalam upaya pengawasan ini.

Kabid Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Disnakertrans Kotim, Gatut Setyo Utomo, menegaskan pentingnya laporan cepat dari karyawan. Pihaknya siap memberikan penjelasan dan mediasi bagi pekerja yang menghadapi masalah terkait pembayaran THR. Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam melindungi hak-hak buruh.

Efisiensi Pelaporan THR Melalui Kanal Daring

Disnakertrans Kotim secara resmi membuka kanal pelaporan daring untuk Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 2026. Inovasi ini dirancang untuk memudahkan pekerja melaporkan jika hak THR mereka tidak terpenuhi oleh perusahaan. Pekerja tidak perlu lagi datang ke kantor, menghemat waktu dan tenaga.

Gatut Setyo Utomo menjelaskan bahwa sistem pelaporan daring ini akan mempercepat proses validasi data. Selain itu, tindak lanjut oleh tim pengawas Disnakertrans Kotim dapat dilakukan dengan lebih efisien. Hal ini krusial untuk penanganan kasus pembayaran THR yang cepat.

Pihaknya berharap karyawan yang mengalami masalah pembayaran THR segera memanfaatkan kanal ini. Disnakertrans Kotim siap memberikan konsultasi dan mediasi melalui bidang hubungan industrial. Dukungan penuh diberikan kepada pekerja untuk mendapatkan hak mereka.

Aturan dan Kewajiban Pembayaran THR Perusahaan

Seluruh perusahaan di Kotawaringin Timur diwajibkan untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 2026 tepat waktu. Pembayaran THR keagamaan ini harus dilakukan paling lambat tujuh hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri. Ketentuan ini mengacu pada Permenaker Nomor 6 Tahun 2016.

Hak THR berlaku untuk semua pekerja, tanpa memandang status pekerjaan, asalkan masa kerja telah mencapai minimal satu bulan. Bagi karyawan dengan masa kerja di bawah satu tahun, THR akan diberikan secara proporsional. Perhitungan proporsional dilakukan dengan rumus masa kerja dibagi 12 bulan, kemudian dikalikan satu bulan upah.

Sementara itu, pekerja yang telah mengabdi selama satu tahun atau lebih berhak menerima THR penuh. Besaran THR penuh adalah satu bulan gaji tanpa potongan. Perusahaan wajib mematuhi ketentuan ini demi menjaga kesejahteraan para pekerjanya di Kotim.

Pengawasan dan Sanksi Pelanggaran THR

Guna mengawal hak-hak pekerja terkait THR, Disnakertrans Kotim telah menyebarkan surat imbauan kepada seluruh perusahaan. Selain itu, posko pengaduan THR juga telah dibentuk sebagai wadah konsultasi dan pelaporan. Posko ini menjadi garda terdepan dalam menindaklanjuti perusahaan yang mangkir dari kewajiban.

Jika terjadi pelanggaran pembayaran THR, pekerja diminta untuk segera melapor ke pengawas Disnakertrans. Lokasi pengawas berada di UPTD Kotim, tepatnya di belakang kantor Kodim. Laporan ini akan menjadi dasar bagi tindakan lebih lanjut.

Pengawas tingkat provinsi memiliki kewenangan penuh untuk menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. Mereka juga berhak memberikan sanksi kepada perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan pembayaran THR. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi hak-hak pekerja.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Ketua DPRD Magetan Jadi Tersangka Korupsi, Wakilnya Ditunjuk Jadi Plt

{{caption}}
Benjamin Netanyahu Diam-Diam Jalani Pengobatan Kanker

{{caption}}
Demo Ricuh di Makassar, Massa Berjaket Ojol Kejar Mahasiswa hingga Masuk Kampus

{{caption}}
Bahlil Tanggapi Usulan KPK: Di Golkar Ketum Bisa Cuma Satu Periode

{{caption}}
Warga Tangkap Ikan Sapu-Sapu, Dijual ke Penampung Rp 15 Ribu per Kg

{{caption}}
Bertambah 1, Ini Profil 4 Anggota TNI yang Gugur di Lebanon

Topik Terkait
{{caption}}
Disnakertrans Tulungagung Tangani Dua Aduan THR Perusahaan Jelang Idul Fitri 2026

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tulungagung menerima dua aduan terkait pembayaran THR perusahaan jelang Idul Fitri 2026, menunjukkan fokus pada kepatuhan perusahaan.

THR Tulungagung
{{caption}}
Pemkot Bengkulu Pastikan Hak THR Pekerja Terpenuhi Jelang Idul Fitri 2026

Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Tenaga Kerja membuka posko pengaduan untuk memastikan hak THR Pekerja Bengkulu terpenuhi menjelang Idul Fitri 1447 H, serta mengawasi kepatuhan perusahaan.

THR Pekerja Bengkulu
{{caption}}
Disnaker Mataram Ingatkan Perusahaan: Pastikan Pembayaran THR Tepat Waktu Jelang Idul Fitri 2026

Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram mengingatkan seluruh perusahaan untuk memastikan Pembayaran THR Mataram tepat waktu, paling lambat H-10 Idul Fitri 2026, serta membuka posko pengaduan untuk menjamin hak pekerja terpenuhi.

THR
{{caption}}
Disnakertrans Rejang Lebong Buka Posko Pengaduan THR 2026, Pastikan Hak Pekerja Terpenuhi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Rejang Lebong telah membuka Posko Pengaduan THR 2026 untuk memastikan pembayaran Tunjangan Hari Raya pekerja terpenuhi menjelang Idul Fitri 1447 H.

Disnakertrans Rejang Lebong
{{caption}}
Disnaker Kota Madiun Ingatkan Perusahaan Wajib Bayar Penuh THR Karyawan Tepat Waktu

Disnaker-KUM Kota Madiun menegaskan perusahaan harus membayarkan THR Karyawan paling lambat H-7 Idul Fitri 1447 H secara penuh sesuai regulasi pemerintah dan tidak boleh dicicil, memastikan hak pekerja terpenuhi.

THR Karyawan
{{caption}}
Disnaker Kabupaten Bekasi Buka Posko THR Pekerja Jelang Idul Fitri 1447 H

Disnaker Kabupaten Bekasi resmi membuka Posko THR Pekerja untuk memfasilitasi pengaduan dan konsultasi terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya jelang Idul Fitri 1447 H, memastikan hak buruh terpenuhi dan kewajiban perusahaan dipatuhi.

Disnaker Bekasi
{{caption}}
Disnakertrans Kaltim Catat Rata-rata 30 Aduan THR Kaltim Tiap Tahun

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Timur mencatat sekitar 30 Aduan THR Kaltim setiap tahun yang didominasi keterlambatan pembayaran, mendorong pemerintah membuka posko pengaduan.

Aduan THR Kaltim
{{caption}}
Pemprov Sumsel Buka Posko Pengaduan THR, Kawal Hak Pekerja

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) resmi membuka Posko Pengaduan THR Sumsel untuk memastikan pemenuhan hak Tunjangan Hari Raya (THR) bagi seluruh pekerja di wilayahnya.

THR Sumsel
{{caption}}
Jelang Lebaran 2026, Pemkot Bandarlampung Buka Posko Pengaduan THR

Pemerintah Kota Bandarlampung proaktif membuka posko pengaduan THR untuk memastikan hak pekerja terpenuhi jelang Idul Fitri 1447 H/2026, beroperasi seminggu sebelum Lebaran.

Posko Pengaduan THR
{{caption}}
ASN Barito Timur Wajib Kenakan Batik dan Busana Adat Peringati Hari Kartini 2026

Pemerintah Kabupaten Barito Timur mewajibkan seluruh ASN mengenakan busana adat dan batik khas daerah untuk memperingati Hari Kartini 2026, sebagai bentuk penghormatan dan pelestarian budaya lokal.

asn
{{caption}}
BMKG Kalteng Ingatkan Potensi Hujan Lebat dan Angin Kencang Seminggu ke Depan

BMKG Kalimantan Tengah memprakirakan potensi hujan lebat disertai angin kencang dan petir di sebagian besar wilayah Kalteng hingga sepekan mendatang, masyarakat diimbau waspada.

angin kencang
{{caption}}
Palangka Raya Masuk 13 Besar Kota Paling Maju di Luar Jawa, Ini Kata Wali Kota

Palangka Raya dinobatkan sebagai salah satu Palangka Raya Kota Maju di luar Jawa berdasarkan Indeks Daya Saing Daerah 2025 BRIN, membuka peluang investasi dan pembangunan.

brin
{{caption}}
Pemkot Palangka Raya Komitmen Berikan Layanan Terbaik bagi Calon Haji 2026

Pemerintah Kota Palangka Raya berkomitmen penuh memberikan Layanan Calon Haji terbaik bagi 296 jamaah yang akan berangkat ke Tanah Suci pada musim haji 1447 H/2026 M, memastikan perjalanan ibadah yang aman dan nyaman.

achmad zaini
{{caption}}
Dana Desa Gunung Mas 2026 Capai Rp34,9 Miliar, Ini Prioritas Penggunaannya

Dana Desa (DD) sebesar Rp34,9 miliar siap digelontorkan untuk 114 desa di Kabupaten Gunung Mas pada tahun anggaran 2026. Simak rincian alokasi dan prioritas Dana Desa Gunung Mas demi pembangunan berkelanjutan.

anggaran desa
{{caption}}
FDKT Barito Selatan: Wadah Pelestarian Budaya dan Penguatan UMKM Lokal

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sukses menggelar FDKT Barito Selatan sebagai upaya nyata melestarikan identitas daerah sekaligus mendorong UMKM kerajinan anyaman rotan dan purun naik kelas.

budaya indonesia
{{caption}}
Disnaker Sumut Desak Kemenaker Evaluasi Perusahaan Alih Daya Bermasalah

Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sumatera Utara (Sumut) meminta Kemenaker segera mengevaluasi perusahaan alih daya yang terbukti merugikan pekerja, mengungkap berbagai pelanggaran serius.

bobby nasution
{{caption}}
Disnaker Lampung Tindak Lanjuti 13 Pengaduan THR Pekerja, Perusahaan Terlambat Bayar Terancam Sanksi

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Lampung menindaklanjuti 13 pengaduan terkait pembayaran THR Pekerja yang belum diterima. Perusahaan yang telat bayar wajib melunasi atau hadapi sanksi.

disnaker lampung
{{caption}}
Wamenaker Investigasi Gaji THR PT Hillcon yang Belum Dibayar di Morowali Utara

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor segera mengirimkan tim untuk menginvestigasi dugaan belum dibayarkannya gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) pekerja PT Hillcon Jaya Shakti, sebuah kasus yang mencuat di Morowali Utara dan melibatkan

bpjs ketenagakerjaan
{{caption}}
Menaker Tegaskan WFH Perusahaan Swasta Fleksibel, Tak Harus Ikut ASN

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa kebijakan WFH Perusahaan Swasta memberikan keleluasaan penuh bagi entitas bisnis untuk menentukan hari pelaksanaannya sendiri, berbeda dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), dan berlaku efektif mulai 1 April

evaluasi wfh
{{caption}}
Menaker Tegaskan Kebijakan WFH Karyawan Swasta Hanya Imbauan, Bukan Kewajiban

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan kebijakan WFH karyawan swasta satu hari seminggu bersifat imbauan, diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan demi menjaga produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

efisiensi energi
{{caption}}
Disnakertrans Jambi Tuntaskan 19 Aduan THR, Tiga Perusahaan Masih Bandel

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi telah menuntaskan 19 aduan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1447 H. Simak detail penyelesaian aduan THR Jambi dan langkah selanjutnya.

aduan thr