Anggaran Desa

Proses pencairan Dana Desa Blora tahun 2026 terus bergulir. Sebanyak 155 desa telah mengajukan, namun baru 70 desa yang berhasil mencairkan dana untuk pembangunan. Simak detailnya!

BPJS Ketenagakerjaan Cikarang gencar merangkul pekerja rentan desa di Kabupaten Bekasi. Upaya jemput bola ini memastikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan, mewujudkan cakupan universal di wilayah tersebut.

Anggaran Dana Desa (ADD) di Bangka Tengah pada tahun 2026 mengalami penurunan signifikan dari Rp50 miliar menjadi Rp40 miliar, berdampak langsung pada kemampuan desa untuk membiayai program prioritas.

Pemerintah Kabupaten Bantul masih menanti petunjuk dari kementerian terkait penggunaan Dana Desa 2026 untuk mendukung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di tengah penyesuaian anggaran negara.

Pemerintah desa di Blora dihadapkan pada tantangan besar dengan adanya pengurangan Dana Desa hingga 65% pada tahun 2026, mendorong efisiensi dan prioritas pembangunan yang lebih selektif.

Sebanyak 25 desa di Kabupaten Batang terancam kehilangan alokasi Dana Desa Tahap II senilai Rp7,5 miliar karena terganjal aturan baru Pemerintah pusat, memicu dilema operasional di lapangan.

Dinas PMD Rejang Lebong melaporkan satu desa gagal ajukan pencairan Dana Desa tahap II tahun 2025, sementara 101 desa lainnya terkendala PMK 81/2025 yang membatasi penggunaan dana.

Inspektorat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sedang memetakan kerawanan penggunaan dana desa (DD) tahun anggaran 2025 di 122 desa, mengaudit tahap I untuk mencegah potensi penyalahgunaan.

DPRD Jabar turun tangan menyerap aspirasi warga terkait parahnya kondisi jalan rusak Kuningan dan keterbatasan anggaran desa. Apa langkah selanjutnya untuk perbaikan?

Kementerian Desa PDT bertekad mengubah 15 ribu desa maju menjadi desa mandiri dalam lima tahun ke depan, didukung anggaran fantastis dan kerja sama dengan Bank Dunia.