Disnakertrans Kaltim Catat Rata-rata 30 Aduan THR Kaltim Tiap Tahun

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Timur mencatat sekitar 30 Aduan THR Kaltim setiap tahun yang didominasi keterlambatan pembayaran, mendorong pemerintah membuka posko pengaduan.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Timur melaporkan adanya sekitar 30 aduan terkait sengketa Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan setiap tahunnya. Pengaduan ini didominasi oleh kasus keterlambatan pembayaran dari pihak perusahaan kepada pekerja.

Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Kaltim, Arismunandar, menyampaikan informasi ini di Samarinda. Pemerintah daerah secara proaktif membentuk Posko Satuan Tugas Ketenagakerjaan untuk menangani masalah ini.

Posko tersebut telah beroperasi sejak Selasa (3/3), bertujuan mempercepat layanan konsultasi. Ini juga untuk mengawal penegakan hukum bagi pekerja yang merasa haknya terancam menjelang jatuh tempo pembayaran THR.

Pentingnya Posko Pengaduan THR Keagamaan

Pemerintah daerah setiap tahun secara konsisten membentuk Posko Satuan Tugas Ketenagakerjaan di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Keberadaan posko ini krusial untuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi menjelang hari raya.

Fasilitas Posko THR Keagamaan ini didirikan untuk memberikan layanan konsultasi yang cepat dan efektif. Selain itu, posko juga berfungsi sebagai garda terdepan dalam mengawal penegakan hukum bagi pekerja. Pekerja sangat diimbau untuk aktif berkonsultasi sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran.

Tanggal jatuh tempo pembayaran THR diperkirakan jatuh pada 12 Maret mendatang, sehingga konsultasi dini menjadi sangat penting. Posko ini menjadi jembatan antara pekerja dan perusahaan dalam menyelesaikan potensi sengketa.

Regulasi dan Sanksi Pelanggaran Pembayaran THR

Pembayaran THR merupakan kewajiban pengusaha yang diatur secara ketat oleh pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, pengusaha wajib menunaikan THR.

Pembayaran tersebut harus dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya. Bidang Pengawasan Disnakertrans Kaltim siap menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi.

Sanksi yang diberikan berupa denda, di mana dananya akan dikembalikan untuk kepentingan buruh. Penting untuk dicatat bahwa denda ini tidak akan memotong nominal THR yang seharusnya diterima pekerja.

Pemerintah juga menekankan bahwa pembayaran hak tahunan ini harus diberikan secara penuh dalam wujud uang tunai. Pembayaran THR tidak boleh berupa parsel atau bentuk non-uang lainnya.

Hak Pekerja dan Tantangan dalam Pelaporan

Setiap karyawan memiliki hak atas THR sesuai dengan masa kerjanya. Karyawan dengan masa mengabdi lebih dari satu tahun dipastikan berhak menerima satu bulan gaji pokok.

Sementara itu, pekerja baru akan mendapatkan nominal THR secara proporsional sesuai dengan masa kerjanya. Transparansi dalam perhitungan ini menjadi kunci untuk menghindari sengketa.

Meskipun pemerintah telah membuka saluran khusus melalui layanan nomor cepat daerah dan portal resmi Disnakertrans Kalimantan Timur, ada tantangan dalam penegakan. Petugas pengawas di lapangan kerap kesulitan memproses kasus.

Hal ini disebabkan oleh pengadu yang seringkali menyamarkan identitas dan nomor kontak mereka. Ketakutan dipecat oleh manajemen perusahaan menjadi alasan utama di balik keengganan ini.

Status THR Pengemudi Ojek Daring

Isu mengenai status bonus hari raya bagi pengemudi ojek daring menjadi perhatian khusus pemerintah provinsi. Hal ini menunjukkan dinamika ketenagakerjaan yang terus berkembang di era digital.

Pemerintah provinsi secara intensif melakukan rapat daring bersama pihak aplikator. Diskusi ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik terkait hak-hak pengemudi ojek daring.

Upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan keadilan bagi semua jenis pekerja. Termasuk mereka yang bekerja dalam ekosistem ekonomi gig.

Sumber: AntaraNews