Dana Desa Gunung Mas 2026 Capai Rp34,9 Miliar, Ini Prioritas Penggunaannya

Dana Desa (DD) sebesar Rp34,9 miliar siap digelontorkan untuk 114 desa di Kabupaten Gunung Mas pada tahun anggaran 2026. Simak rincian alokasi dan prioritas Dana Desa Gunung Mas demi pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah pusat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Kalimantan Tengah, mengalokasikan Dana Desa (DD) reguler sebesar Rp34,9 miliar untuk 114 desa di wilayah tersebut pada tahun anggaran 2026. Alokasi ini bertujuan untuk mendukung pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Setiap desa akan menerima besaran dana yang bervariasi, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Gunung Mas, Inda Setio Wahono, menjelaskan bahwa besaran DD yang diterima desa-desa di Gumas rata-rata berkisar antara Rp200-an juta hingga Rp500-an juta. Distribusi dana ini dirancang untuk memastikan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warga. Penyaluran DD ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi kemajuan desa.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk penanganan kemiskinan ekstrem dan penguatan desa berketahanan iklim dan tangguh bencana. Selain itu, dana ini juga akan dimanfaatkan untuk peningkatan layanan dasar kesehatan, program ketahanan pangan, serta pengembangan infrastruktur digital. Pemanfaatan DD harus sesuai dengan aturan yang berlaku demi menghindari masalah hukum di kemudian hari.

Distribusi Dana Desa di Gunung Mas

DPMD Kabupaten Gunung Mas telah merinci besaran Dana Desa yang diterima oleh 114 desa di wilayahnya untuk tahun anggaran 2026. Total alokasi mencapai sekitar Rp34,9 miliar, dengan setiap desa menerima jumlah yang berbeda sesuai kriteria yang ditetapkan. Variasi alokasi ini mencerminkan perbedaan karakteristik dan kebutuhan antar desa.

Desa Teluk Kanduri di Kecamatan Miri Manasa tercatat sebagai penerima DD terkecil, yakni sekitar Rp210 juta. Menyusul kemudian Desa Tumbang Jalemu Kajuei Kecamatan Rungan Barat dengan alokasi sekitar Rp225 juta, serta Desa Jalemu Masulan Kecamatan Rungan Barat yang menerima sekitar Rp230 juta. Perbedaan ini menunjukkan adanya perhitungan yang cermat dalam penetapan besaran dana.

Sebaliknya, Desa Harowu di Kecamatan Miri Manasa menjadi penerima DD terbesar dengan jumlah sekitar Rp518 juta. Desa Tumbang Manyoi Kecamatan Miri Manasa juga menerima alokasi yang signifikan, yaitu sekitar Rp455 juta, diikuti oleh Desa Tumbang Lapan Kecamatan Miri Manasa dengan Rp447 juta. Data ini memberikan gambaran jelas mengenai sebaran dana di Kabupaten Gunung Mas.

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Berkelanjutan

Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor vital. Salah satu fokus utama adalah penanganan kemiskinan ekstrem, termasuk melalui penyaluran bantuan langsung tunai desa (BLT Desa). Selain itu, penguatan desa berketahanan iklim dan tangguh bencana juga menjadi prioritas penting.

Peningkatan promosi serta penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa juga menjadi bagian integral dari pemanfaatan DD. Program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan pengembangan lembaga ekonomi desa lainnya turut didukung. Implementasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga mendapat perhatian khusus dalam alokasi dana ini.

Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui program padat karya tunai desa menjadi agenda penting lainnya. Dana Desa juga dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di desa. Berbagai program sektor prioritas lainnya, termasuk pengembangan potensi dan keunggulan desa, juga menjadi sasaran penggunaan DD.

Kepatuhan Regulasi dan Perbedaan Dana Desa dengan Alokasi Dana Desa

Inda Setio Wahono mengingatkan seluruh kepala desa dan perangkat pemerintahan desa untuk selalu berpegang pada aturan dan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan dalam mengelola Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sangat krusial. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari.

Dana Desa (DD) merupakan anggaran yang bersumber langsung dari Pemerintah Pusat. Sementara itu, desa juga menerima Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari pemerintah kabupaten setempat. Penting bagi perangkat desa untuk memahami perbedaan sumber dan peruntukan kedua jenis dana ini agar pengelolaan dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi kunci keberhasilan program Dana Desa. Dengan mematuhi setiap regulasi, desa dapat memaksimalkan manfaat dana untuk kesejahteraan masyarakat tanpa menimbulkan masalah hukum. Ini juga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih.

Sumber: AntaraNews