Ekspor Indonesia

Pemerintah meluncurkan Kebijakan Ekspor Satu Pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai eksportir tunggal komoditas strategis, bertujuan optimalkan penerimaan negara dan berantas praktik ilegal.

Hal ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang menetapkan harga gas bagi industri pupuk di kisaran USD 6 per MMBTU guna menjaga HET.

Di tengah ketidakpastian geopolitik, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mengajak eksportir untuk melakukan ekspansi pasar nontradisional demi menjaga kinerja ekspor nasional.

PT Sucofindo (Persero) melakukan **Sucofindo Ekspansi Jepang** melalui kolaborasi dengan JQA, bertujuan memperkuat akses pasar global bagi produk Indonesia dan daya saing industri nasional.

HIMKI mendorong pengembangan hub distribusi global. Strategi ini krusial untuk memperkuat ketahanan industri mebel dan kerajinan nasional menghadapi dinamika geopolitik serta ketidakpastian ekonomi dunia.

Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat lonjakan nilai ekspor yang fantastis pada Februari 2026, dengan ekspor tembaga menjadi penyumbang utama yang mendominasi lebih dari separuh total penjualan luar negeri.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan perang global berkepanjangan berpotensi menekan pertumbuhan ekspor Indonesia, meski permintaan masih stabil, dengan tantangan utama pada logistik dan diversifikasi pasar.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan selalu mengutamakan kepentingan nasional dalam setiap kebijakan, termasuk Perjanjian Dagang RI-AS, demi kedaulatan ekonomi bangsa dan manfaat bagi rakyat.

Pemerintah Indonesia mengambil langkah proaktif melibatkan pelaku usaha dan asosiasi industri untuk merespons investigasi dagang AS Section 301, guna mempersiapkan posisi terbaik dalam konsultasi dengan Amerika Serikat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimis dampak penyelidikan dagang AS tidak akan mengganggu prospek perdagangan Indonesia. Simak alasannya di sini.

Kementerian Perdagangan mengumumkan produk kertas beralur Indonesia resmi terbebas dari Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) Filipina, menandakan daya saing dan praktik perdagangan adil di pasar global.

Presiden Prabowo Subianto menjadi satu-satunya kepala negara yang melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden AS Donald Trump, menghasilkan kesepakatan tarif dagang resiprokal 19 persen untuk produk Indonesia dan tarif 0 persen untuk 1.819 produk unggul

Wakil Ketua Komisi VII DPR menilai Kesepakatan Bebas Bea Masuk RI-AS untuk lebih dari 1.000 produk Indonesia ke Amerika Serikat adalah bukti komitmen Presiden Prabowo Subianto melindungi industri dalam negeri.

Kadin Indonesia dan US-ASEAN Business Council (US-ABC) menandatangani Memorandum of Agreement (MoA) strategis untuk memperluas akses produk industri Indonesia ke pasar Amerika Serikat, sekaligus mendorong investasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia-AS murni membahas perdagangan dan investasi, berbeda dari perjanjian lain yang melibatkan isu non-ekonomi.

Keputusan penetapan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) dengan Indonesia dinilai ekonom sebagai instrumen negosiasi krusial untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan kepastian dagang. Kebijakan tarif resiprokal AS ini membuka peluang baru bagi diver

Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan optimisme terhadap peningkatan Ekspor Indonesia ke AS pasca penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART), membuka peluang tarif 0 persen bagi komoditas unggulan.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengonfirmasi Indonesia berhasil mendapatkan bebas bea masuk AS untuk 1.819 lini tarif, membuka peluang ekspor besar dan memperkuat ekonomi nasional.

Diplomasi Prabowo Subianto di kancah internasional berhasil mempercepat finalisasi sejumlah perjanjian dagang strategis, termasuk komitmen besar dengan AS yang siap dongkrak ekspor nasional.

Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat resmi menyepakati penghapusan Tarif 0 Persen Tekstil dan garmen asal Indonesia melalui skema kuota tertentu, membuka peluang besar bagi industri dalam negeri.