BKAD Bandung Pastikan Gaji ASN Januari 2026 Lancar Terbayar, Ini Penjelasannya

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung menjamin pembayaran gaji ASN Januari 2026 akan segera tuntas, meskipun sempat tertunda karena proses administrasi anggaran baru.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung memastikan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bulan Januari 2026 akan segera diselesaikan. Keterlambatan ini terjadi karena adanya proses administrasi terkait anggaran tahun baru yang harus dilewati. Sekretaris BKAD Kabupaten Bandung, Asep Setiyadi Sudrajat, menyampaikan hal ini di Bandung pada Kamis (9/1).

Proses administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang baru menjadi penyebab utama penundaan pembayaran gaji ASN ini. Namun, seluruh proses pembayaran gaji ditargetkan akan rampung pada Jumat esok hari. Ini memberikan kepastian bagi ribuan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Meskipun ada sedikit penundaan, Pemkab Bandung menegaskan bahwa hal ini bukan karena kekurangan dana. Komitmen untuk memastikan hak-hak pegawai terpenuhi tetap menjadi prioritas utama.

Proses Administrasi dan Target Penyelesaian Pembayaran Gaji ASN Bandung

Sekretaris BKAD Kabupaten Bandung, Asep Setiyadi Sudrajat, menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran gaji ASN Januari 2026 murni disebabkan oleh proses administrasi APBD baru. Proses ini memerlukan validasi dan verifikasi yang cermat untuk memastikan semua alokasi anggaran sesuai ketentuan. Sebagian gaji ASN sebenarnya sudah mulai terbayarkan sejak awal bulan.

Hingga tanggal 8 Januari, sebagian pembayaran gaji masih dalam tahap validasi dan verifikasi akhir. Pihak BKAD terus bekerja keras untuk mempercepat proses ini agar tidak berlarut-larut. Target penyelesaian seluruh pembayaran gaji ASN Kabupaten Bandung ditetapkan pada Jumat, 10 Januari 2026.

Keterlambatan ini merupakan hal yang lumrah terjadi setiap awal tahun anggaran baru. Hal ini mengingat perlunya penyesuaian sistem dan dokumen keuangan. Pemkab Bandung berupaya meminimalisir dampak penundaan ini terhadap para pegawai.

Anggaran Gaji ASN dan Tunjangan yang Terjamin

Pemerintah Kabupaten Bandung telah menganggarkan belanja gaji dan tunjangan ASN untuk 14 bulan sesuai regulasi penyusunan APBD 2026. Anggaran ini mencakup gaji pokok, tunjangan, serta alokasi untuk bulan ke-13 dan ke-14. Ini menunjukkan perencanaan keuangan yang matang dari Pemkab Bandung.

Tambahan Penghasilan (TPP) bagi ASN juga telah dianggarkan selama 12 bulan sesuai regulasi yang berlaku. Sementara itu, anggaran untuk bulan ke-13 dan ke-14 masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) yang biasanya terbit menjelang bulan Ramadan atau bersamaan dengan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR). Hal ini merupakan prosedur standar yang diterapkan pemerintah pusat.

Asep Setiyadi Sudrajat menegaskan bahwa tidak ada isu kekurangan dana yang menyebabkan keterlambatan gaji ASN Bandung. Pemkab Bandung memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar 103 miliar rupiah. Angka ini jauh melebihi kebutuhan gaji bulanan ASN yang berkisar 77 miliar rupiah, sehingga menjamin ketersediaan dana.

Prioritas Pembayaran di Tengah Pengurangan Transfer ke Daerah

Meskipun terjadi pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) yang signifikan, Pemkab Bandung tetap berkomitmen penuh. Pengurangan TKD hampir 1 triliun rupiah, tepatnya 935 miliar rupiah, menjadi tantangan tersendiri bagi keuangan daerah. Namun, hak-hak pegawai tetap menjadi prioritas utama.

Untuk memastikan kelancaran pembayaran gaji dan tunjangan ASN, Pemkab Bandung akan memprioritaskan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU). DAU akan dialokasikan secara khusus untuk belanja pegawai. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas finansial para ASN di Kabupaten Bandung.

Upaya ini menunjukkan komitmen Pemkab Bandung dalam mengelola keuangan daerah secara bijaksana. Meskipun menghadapi tantangan fiskal, pemerintah daerah memastikan bahwa kesejahteraan ASN tetap terjaga. Kelancaran gaji ASN Bandung menjadi indikator penting pelayanan publik.

Sumber: AntaraNews