Pegawai Pemerintah

Kabar baik bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Sumatera Selatan! Pemprov Sumsel menjamin gaji PPPK paruh waktu yang tertunda akan cair sebelum Idul Fitri 2026 secara rapel hingga Februari.

Dinas Pendidikan Kota Mataram menegaskan Gaji Guru PPPK Paruh Waktu tidak akan lagi bersumber dari dana BOS, melainkan APBD, memberikan kepastian status ASN bagi para pengajar dan menjamin kesejahteraan mereka.

Pemerintah Kabupaten Kapuas mematangkan persiapan Sosialisasi PT Taspen bagi PPPK Penuh Waktu, memastikan setiap aparatur memahami hak dan kewajiban mereka demi kesejahteraan dan peningkatan kualitas SDM.

Menghadapi lonjakan pensiun ASN, Pemprov Bali mengambil langkah strategis melalui optimalisasi SDM yang ada, memastikan pelayanan publik tetap prima tanpa rekrutmen baru.

Asnat Nenabu, seorang Guru NTT PPPK yang telah mengabdi 36 tahun di PAUD, akhirnya diangkat setelah videonya viral dan ditanggapi Presiden. Simak kisah inspiratif dedikasinya!

Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti meminta ASN DIY kontribusi strategis dalam menyelesaikan isu-isu daerah, tidak hanya berkutat pada rutinitas birokrasi.

Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama mengumumkan bahwa validasi berkas 546 honorer calon ASN (CASN) masih diproses BKN, menjadi tahapan krusial sebelum pengangkatan.

Sebanyak 1.861 calon PPPK Paruh Waktu Banjarmasin dinyatakan lulus seleksi administrasi dan akan segera menerima SK, menandai langkah penting dalam pengangkatan pegawai.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memberlakukan Pembatasan Medsos ASN Pasaman Barat serta aktivitas konten kreator untuk menjaga profesionalisme dan integritas abdi negara.

Ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) UNG resmi menandatangani surat perjanjian kerja, menandai komitmen baru untuk meningkatkan kualitas layanan akademik dan administrasi kampus.