pegawai pemerintah
-
Politik •Kemenag Sulsel Serahkan SK Redistribusi 66 PPPK, Perkuat Kinerja Pelayanan PublikKantor Wilayah Kemenag Sulsel menyerahkan SK Redistribusi 66 PPPK untuk optimalkan penempatan ASN, perkuat kinerja, dan pelayanan publik, serta mendekatkan pegawai dengan keluarga.
-
Politik •BKD Kaltim Jamin Keberlanjutan PPPK Kaltim, Ribuan Pegawai Tetap BertugasBadan Kepegawaian Daerah Kalimantan Timur (BKD Kaltim) menegaskan jaminan keberlanjutan PPPK Kaltim, memastikan ribuan pegawai tetap bekerja maksimal di tengah isu efisiensi anggaran, menepis kekhawatiran pemangkasan.
-
Politik •Pemprov Sulbar Terapkan Kebijakan WFH PPPK Selama Dua Bulan Akibat Kondisi Fiskal DaerahPemerintah Provinsi Sulawesi Barat memberlakukan kebijakan WFH PPPK selama dua bulan. Langkah ini diambil karena kondisi fiskal daerah yang menantang dan potensi dampak kenaikan harga BBM, serta ketidakmampuan membayar THR dan gaji ke-13.
-
News •Gubernur Babel Pastikan Seluruh THR P3K Cair Jelang Idul Fitri 2026Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menegaskan seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkungannya telah menerima THR Idul Fitri 2026. Simak bagaimana Pemerintah Provinsi Babel mengelola anggaran di tengah keterbatasa
-
Politik •DPRD Dorong Kenaikan TPP PPPK Tangerang, Menanti Restu Kemendagri dan KemenkeuUsulan tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Tangerang telah diajukan dan kini menunggu persetujuan Kemendagri serta Kemenkeu, memicu harapan peningkatan kesejahteraan.
-
News •Pemprov Sumsel Jamin Gaji PPPK Paruh Waktu Cair Sebelum Lebaran 2026Kabar baik bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Sumatera Selatan! Pemprov Sumsel menjamin gaji PPPK paruh waktu yang tertunda akan cair sebelum Idul Fitri 2026 secara rapel hingga Februari.
-
News •Disdik Mataram Pastikan Gaji Guru PPPK Paruh Waktu Tak Lagi dari BOSDinas Pendidikan Kota Mataram menegaskan Gaji Guru PPPK Paruh Waktu tidak akan lagi bersumber dari dana BOS, melainkan APBD, memberikan kepastian status ASN bagi para pengajar dan menjamin kesejahteraan mereka.
-
News •Pemkab Kapuas Matangkan Sosialisasi PT Taspen untuk PPPK Penuh Waktu, Pastikan Pemahaman MenyeluruhPemerintah Kabupaten Kapuas mematangkan persiapan Sosialisasi PT Taspen bagi PPPK Penuh Waktu, memastikan setiap aparatur memahami hak dan kewajiban mereka demi kesejahteraan dan peningkatan kualitas SDM.
-
Politik •Optimalisasi SDM Pemprov Bali Hadapi Lonjakan Pensiun ASN dengan Manajemen TalentaMenghadapi lonjakan pensiun ASN, Pemprov Bali mengambil langkah strategis melalui optimalisasi SDM yang ada, memastikan pelayanan publik tetap prima tanpa rekrutmen baru.
-
News •Kisah Inspiratif: Guru NTT PPPK Asnat Nenabu, 36 Tahun Mengabdi Kini Direspons PresidenAsnat Nenabu, seorang Guru NTT PPPK yang telah mengabdi 36 tahun di PAUD, akhirnya diangkat setelah videonya viral dan ditanggapi Presiden. Simak kisah inspiratif dedikasinya!
-
Politik •Sekda DIY Dorong ASN DIY Kontribusi Strategis, Tinggalkan Sekadar RutinitasSekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti meminta ASN DIY kontribusi strategis dalam menyelesaikan isu-isu daerah, tidak hanya berkutat pada rutinitas birokrasi.
-
Politik •Pemkab Wondama: Validasi Berkas 546 Honorer CASN Masih Berlangsung di BKNPemerintah Kabupaten Teluk Wondama mengumumkan bahwa validasi berkas 546 honorer calon ASN (CASN) masih diproses BKN, menjadi tahapan krusial sebelum pengangkatan.
-
Politik •Ribuan Calon PPPK Paruh Waktu Banjarmasin Lulus Seleksi Administrasi, SK Segera DiserahkanSebanyak 1.861 calon PPPK Paruh Waktu Banjarmasin dinyatakan lulus seleksi administrasi dan akan segera menerima SK, menandai langkah penting dalam pengangkatan pegawai.
-
News •Jaga Profesionalisme, Pemkab Pasaman Barat Batasi Medsos dan Konten Kreator ASNPemerintah Kabupaten Pasaman Barat memberlakukan Pembatasan Medsos ASN Pasaman Barat serta aktivitas konten kreator untuk menjaga profesionalisme dan integritas abdi negara.
-
News •Fakta Menarik: 265 PPPK UNG Resmi Tandatangani Perjanjian Kerja, Siap Tingkatkan Kinerja KampusRatusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) UNG resmi menandatangani surat perjanjian kerja, menandai komitmen baru untuk meningkatkan kualitas layanan akademik dan administrasi kampus.