Menkeu Purbaya Blak-Blakan Soal Gaji ASN di 2026

Menurut Purbaya, keputusan apakah gaji ke-13 akan dikenai efisiensi atau tidak saat ini masih dalam tahap pembahasan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan wacana kenaikan gaji ASN 2026 akan sangat bergantung pada evaluasi kinerja keuangan negara di kuartal pertama tahun depan.

Purbaya mengatakan, pihaknya telah menerima surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini.

Rini menekankan pentingnya diskusi dengan Menkeu Purbaya mengenai rencana kenaikan gaji PNS yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).

Purbaya menambahkan, jika memang ada keputusan final dari pemerintah, maka pihaknya akan menyesuaikan dengan mekanisme yang berlaku.

Kendati begitu, ia masih buka kemungkinan gaji PNS di tahun depan bakal naik, lagi-lagi tergantung kemampuan anggaran yang ada.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menyebut kenaikan gaji ASN 2025 belum dapat dipastikan, meski tercantum dalam Perpres. Simak alasannya!

Keputusan akhir akan sangat bergantung pada koordinasi antara Kementerian Keuangan dan KemenPAN-RB.

Kementerian PAN-RB perlu berkolaborasi terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajarannya.

BKN menegaskan bahwa keputusan mengenai kenaikan gaji ASN harus mendapat lampu hijau dari Kementerian Keuangan terlebih dahulu.

Pemerintah masih melakukan kajian apakah gaji PNS akan naik di tahun 2025.

Kenaikan gaji PNS 2025 tak dibahas Presiden Jokowi saat Sidang Paripurna DPR RI pada 16 Agustus 2024. Hasil akhir di tangan pemerintah Prabowo-Gibran.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Q1 2026 mencapai 5,61%, melampaui rata-rata G20 dan ASEAN, menunjukkan stabilitas makroekonomi dan inflasi terkendali di tengah ketidakpastian global.

Kenaikan harga Pertamax mulai 10 Juni 2026 diperkirakan menambah inflasi sekitar 0,3-0,7 poin, namun pakar menilai Dampak Inflasi Kenaikan Pertamax masih terkendali dan tidak akan memicu inflasi berkelanjutan.

Dia enggan menanggapi lebih lanjut soal kabar menggantikan Purbaya. Budi Gunadi menegaskan dirinya masih menjabat sebagai Menteri Kesehatan.

Pada dasarnya hanya berkutat pada tiga opsi utama dalam mengelola fiskal negara, yakni menaikkan penerimaan, memangkas belanja, atau menambah utang.

Chatib Basri merespons singkat isu penunjukannya sebagai Menteri Keuangan. Pemerintah menegaskan tidak ada rencana reshuffle kabinet.

Dinamika Politik Sepekan terakhir diwarnai pencopotan Kepala BGN Dadan Hindayana, bantahan Istana soal isu mundurnya Menkeu Purbaya, serta komitmen pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Purbaya mengatakan, pihaknya selalu menyampaikan analisis mengenai risiko fiskal dan dampak anggaran sebagai bahan pertimbangan presiden.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya menanggapi perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.

Purbaya menepis anggapan bahwa kebijakan tersebut setara dengan program pengampunan pajak atau tax amnesty yang pernah dijalankan pemerintah.

Bea Cukai masih melakukan pendalaman untuk mengidentifikasi dan menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Menurut Purbaya, salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan aparat penegak hukum adalah mengategorikan pakaian bekas impor ilegal sebagai sampah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan **pertumbuhan ekonomi Indonesia** pada Kuartal I 2026 melampaui rata-rata G20, didukung stabilitas harga dan ketahanan kebijakan yang kredibel.