Gaji ke-13 PNS Kena Pangkas? Begini Penjelasan Menkeu Purbaya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan wacana kenaikan gaji ASN 2026 akan sangat bergantung pada evaluasi kinerja keuangan negara di kuartal pertama tahun depan.

Purbaya mengatakan, pihaknya telah menerima surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini.

Penyaluran gaji ke-13 untuk ASN daerah belum sepenuhnya terlaksana karena baru 264 dari 546 pemerintah daerah (pemda) yang telah melakukan pembayaran.

Gaji ketiga belas ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi kepada bangsa dan negara dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

Kepastian mengenai pencairan gaji ke-13 ini tertuang dalam beberapa peraturan yang berlaku.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan ini diambil sebagai langkah dukungan ekonomi di tengah tantangan inflasi yang sedang dihadapi.

Gaji PNS, termasuk gaji ke-13 dan THR (gaji ke-14), tidak masuk dalam kebijakan penghematan yang dimaksud Presiden.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sedang menunggu teknis terkait pengumuman kepastian gaji ASN tersebut.

Istana Negara menyatakan gaji ke-13 dan ke-14 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan bagian dari efisiensi yang dimaksud Prabowo.

Pemberian gaji ke-13 dianggap sebagai solusi untuk meringankan beban ekonomi

Hal ini merujuk dari penghematan besar-besaran yang tengah dilakukan pemerintah Prabowo Subianto.

Pemerintah belum merinci besaran kenaikan gaji PNS pada tahun depan. Pemrintah hanya mengatakan bahwa penyesuaian gaji akan bersifat naik ke atas.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengalokasikan dana sebesar Rp51,5 miliar untuk pembayaran gaji ke-13 ASN Tangsel dan pensiunan, siap dicairkan bagi belasan ribu penerima.

PT Taspen Kantor Cabang Jayapura telah menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) senilai Rp93,6 miliar kepada 32 ribu pensiunan di Tanah Papua, sekaligus mengimbau penerima THR Taspen Pensiunan Papua untuk waspada modus penipuan.

Pemerintah Provinsi Gorontalo memastikan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN Gorontalo akan tuntas sebelum libur Lebaran, sesuai instruksi Gubernur.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat gencar lakukan harmonisasi Ranperkada THR dan gaji ke-13 untuk ASN, memastikan regulasi daerah selaras dengan aturan pusat dan memberikan kepastian hukum.

Menko Airlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa gaji ke-13 untuk ASN akan dicairkan pada Juni 2026, setelah THR yang mulai disalurkan pada akhir Februari.

Adapun untuk pembayaran THR ASN 2026, pemerintah telah mulai mencairkannya sejak 26 Februari 2026 lalu, dan akan terus berlanjut.

Menkeu Purbaya mengesahkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 372 Tahun 2025, yang memberikan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 7,6 triliun.

Selain ASN, gaji ke-13 juga akan diberikan kepada pejabat negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan Rp24,4 triliun untuk menggulirkan lima paket stimulus ekonomi.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan secara resmi mulai mencairkan gaji ke-13 ASN dan pensiunan sejak 2 Juni 2025.

Terdapat kelompok tertentu yang tidak memperoleh hak atas gaji ke-13.

Proses pencairan dilakukan secara bertahap dan ditargetkan selesai paling lambat akhir Juli 2025.