Fakta Pajak Tanah: Realisasi PBB-P2 Kotim Capai 80 Persen, Bapenda Beri Hadiah Menarik!

Pemkab Rejang Lebong menargetkan penerimaan PBB sebesar Rp3,2 miliar pada tahun 2026, naik signifikan dari tahun sebelumnya. Akankah target ambisius penerimaan PBB Rejang Lebong ini tercapai?

Pemerintah Kota Madiun meluncurkan layanan pajak keliling untuk mendongkrak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Upaya ini diharapkan mempermudah wajib pajak dan mencapai target Rp22,36 miliar.

Pemerintah Kota Palangka Raya memberlakukan kebijakan penghapusan denda PBB hingga 30 Juni, langkah strategis untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah Kota Bandarlampung menargetkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp130 miliar pada tahun 2026, dengan berbagai strategi inovatif untuk mencapai Target PBB Bandarlampung 2026.

Pemerintah Kota Bengkulu menetapkan target ambisius Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp400 miliar untuk tahun 2026, didukung strategi inovatif dan optimalisasi sektor pajak. Bagaimana Pemkot Bengkulu akan mencapai target PAD Bengkulu 2026 ini?

Realisasi PAD Kota Jayapura 2025 berhasil melampaui target yang ditetapkan, menunjukkan kinerja positif pemerintah daerah dan partisipasi aktif wajib pajak. Simak detail pencapaiannya!

Realisasi Pendapatan PBB Temanggung telah melampaui target APBD 2025 dengan capaian Rp28,6 miliar, menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat membayar pajak.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi mengumumkan realisasi PBB Jambi telah melampaui target, mencapai Rp32,66 miliar dan berupaya optimalkan pendapatan daerah.

Realisasi PAD Bangka Barat per 10 November 2025 telah mencapai 70,87 persen dari target. Simak strategi Pemkab untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah di tahun mendatang.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menetapkan 30 Oktober 2025 sebagai batas akhir pembayaran PBB-P2. Wajib pajak diimbau segera melunasi agar terhindar dari denda dan mendukung peningkatan PAD.

Penerimaan PBB-P2 Sleman melampaui target 2025 dengan realisasi Rp87,4 miliar, menunjukkan komitmen wajib pajak dan dukungan Pemkab. Simak detail pencapaian luar biasa ini!

Bapenda Batu mengumumkan realisasi pajak daerah per Agustus 2025 telah mencapai 62,07 persen. Angka ini menunjukkan progres signifikan, terutama dari PBJT makanan dan minuman serta kesenian dan hiburan.

Pemerintah Kota Sorong berkolaborasi dengan BNI untuk meluncurkan layanan pajak digital. Inovasi ini bertujuan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sorong.

Pemerintah Kabupaten Kudus mencatat Realisasi Pajak Daerah Kudus hingga April 2026 mencapai 30,08 persen dari target. Sektor mana saja yang berkontribusi besar dan mana yang butuh optimalisasi?

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menerima setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) senilai Rp1,4 miliar dari PT Sukajadi Sawit Mekar (SSM) usai libur Lebaran, menjadi angin segar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kot

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palangka Raya menyederhanakan proses pembayaran PBB-P2 mulai tahun 2026, cukup dengan NOP tahun sebelumnya, untuk meningkatkan layanan dan kepatuhan pajak warga.

Pemerintah Kabupaten Lebak resmi memberlakukan Pembebasan PBB-P2 Sawah Lebak untuk lahan di bawah 5.000 m2, bertujuan meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani, serta mendukung kedaulatan pangan daerah.

Pemerintah Kota Bandarlampung mendistribusikan 213.839 Stiker Barcode PBB Bandarlampung kepada wajib pajak, bertujuan melancarkan pelayanan PBB-P2 dan memudahkan pembayaran tagihan pajak mulai tahun 2026.