Sorot
{{caption}}
Siang Dampingi Prabowo Makan MBG, Malamnya Dadan Dicopot dari Kepala BGN

{{caption}}
Prabowo Rombak Pimpinan BGN, Tekankan Perbaikan Kinerja dan Tata Kelola

{{caption}}
3 Petinggi BGN Dicopot di Tengah Isu Jual Beli Titik SPPG, Ini Jawaban Istana

{{caption}}
Profil Mayjen TNI Trenggono, Wakil Kepala BGN yang Baru

{{caption}}
Alasan Dadan Hindayana Dicopot dari Kepala BGN

{{caption}}
Profil dan Sepak Terjang Nanik S Deyang Kepala BGN yang Baru

Topik Terkait
{{caption}}
Distribusi SPPT PBB Mataram 2026 Capai Rp34,46 Miliar, BKD Optimistis Target Tercapai

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram telah memulai **distribusi SPPT PBB Mataram 2026** sebanyak 99.059 lembar dengan total nilai mencapai Rp34,46 miliar lebih, menunjukkan peningkatan potensi pajak daerah dan optimisme pencapaian target.

{{caption}}
DJPb Catat Realisasi Pajak Sultra Tembus Rp551 Miliar per Februari 2026, Didorong PBB dan Impor Smelter

Realisasi Pajak Sultra menunjukkan performa positif, mencapai Rp551,09 miliar per Februari 2026, didorong pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta aktivitas impor pembangunan smelter.

{{caption}}
Pemkab Kotim Andalkan Retribusi PBG untuk Dongkrak PAD, Target Miliaran Rupiah

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menjadikan Retribusi PBG dan SLF sebagai tumpuan baru untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Potensi miliaran rupiah dari sektor ini siap dioptimalkan, menjadikan Retribusi PBG Kotim sebagai andala

{{caption}}
Gubernur Babel Apresiasi PT Timah atas Kepatuhan Pembayaran Pajak Air Permukaan

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung memberikan penghargaan kepada PT Timah Tbk atas kepatuhan pembayaran Pajak Air Permukaan, menegaskan peran krusial perusahaan dalam peningkatan PAD.

{{caption}}
Pemkab Kotim Genjot Optimasi Retribusi Bangunan Gedung, Targetkan PAD Miliar Rupiah

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) serius menggenjot optimasi Retribusi Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) demi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah, mengingat potensi besar yang belum tergali.

{{caption}}
Hebat! Realisasi PBB-P2 Sleman Sudah Lampaui Target 2025, Capai Rp87,4 Miliar Lebih Awal

Penerimaan PBB-P2 Sleman melampaui target 2025 dengan realisasi Rp87,4 miliar, menunjukkan komitmen wajib pajak dan dukungan Pemkab. Simak detail pencapaian luar biasa ini!

{{caption}}
Fakta Pajak Tanah: Realisasi PBB-P2 Kotim Capai 80 Persen, Bapenda Beri Hadiah Menarik!

Bapenda Kotim mengumumkan realisasi PBB-P2 telah mencapai 80 persen dari target. Simak strategi menarik Bapenda untuk mendorong pembayaran pajak dan hadiah yang menanti wajib pajak!

{{caption}}
Realisasi Pajak Daerah Kudus Capai 30,08 Persen per April 2026, BPHTB Jadi Penopang Utama

Pemerintah Kabupaten Kudus mencatat Realisasi Pajak Daerah Kudus hingga April 2026 mencapai 30,08 persen dari target. Sektor mana saja yang berkontribusi besar dan mana yang butuh optimalisasi?

{{caption}}
Palangka Raya Hapus Denda PBB: Dorong Kepatuhan Warga dan Tingkatkan PAD

Pemerintah Kota Palangka Raya memberlakukan kebijakan penghapusan denda PBB hingga 30 Juni, langkah strategis untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

{{caption}}
Bapenda Palangka Raya Sederhanakan Pembayaran PBB-P2, Tingkatkan Layanan Digital

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palangka Raya menyederhanakan proses pembayaran PBB-P2 mulai tahun 2026, cukup dengan NOP tahun sebelumnya, untuk meningkatkan layanan dan kepatuhan pajak warga.

{{caption}}
Pemkab Lebak Bebaskan PBB-P2 Sawah di Bawah 5.000 m2, Dorong Kedaulatan Pangan

Pemerintah Kabupaten Lebak resmi memberlakukan Pembebasan PBB-P2 Sawah Lebak untuk lahan di bawah 5.000 m2, bertujuan meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani, serta mendukung kedaulatan pangan daerah.

{{caption}}
Pemkot Bandarlampung Bagikan Ratusan Ribu Stiker Barcode PBB untuk Kemudahan Wajib Pajak

Pemerintah Kota Bandarlampung mendistribusikan 213.839 Stiker Barcode PBB Bandarlampung kepada wajib pajak, bertujuan melancarkan pelayanan PBB-P2 dan memudahkan pembayaran tagihan pajak mulai tahun 2026.

{{caption}}
Digitalisasi Pajak GIS Kabupaten Bandung: Strategi Pemkab Genjot PAD 2026

Pemerintah Kabupaten Bandung mengimplementasikan Digitalisasi Pajak GIS sebagai strategi utama untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2026, dengan fokus pada akurasi data dan kemudahan akses bagi wajib pajak.