Bapenda Palangka Raya Sederhanakan Pembayaran PBB-P2, Tingkatkan Layanan Digital

Pemerintah Kota Sorong berkolaborasi dengan BNI untuk meluncurkan layanan pajak digital. Inovasi ini bertujuan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sorong.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maluku secara masif memperluas akses pembayaran elektronik untuk pajak daerah, langkah strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mempermudah wajib pajak.

Pemerintah Kabupaten Barito Timur melalui Bapenda kini membuka layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) langsung di tingkat kecamatan. Inisiatif Layanan PBB P2 Barito Timur ini bertujuan memudahkan masyarakat dan meningk

Pemerintah Kota Madiun meluncurkan layanan pajak keliling untuk mendongkrak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Upaya ini diharapkan mempermudah wajib pajak dan mencapai target Rp22,36 miliar.

Pemerintah Kota Palangka Raya memberlakukan kebijakan penghapusan denda PBB hingga 30 Juni, langkah strategis untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah Kabupaten Bogor meluncurkan program Relaksasi PBB Bogor 2026, menawarkan pembebasan pajak hingga diskon besar untuk tunggakan demi meringankan beban warga dan meningkatkan kepatuhan pajak.

Bapenda Singkawang hadirkan layanan pajak keliling di Pekan Kebudayaan Daerah (PKD) 2025, mempermudah warga bayar PBB-P2 dan PKB. Inovasi ini tingkatkan PAD, penasaran?

Pemerintah Kabupaten Karo sukses melakukan ekspansi pasar pertanian Karo ke Kalimantan Tengah. Pengiriman 20 ton hortikultura ini diharapkan memangkas rantai distribusi dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Dinas Pendidikan Kalteng melakukan evaluasi mendalam terhadap sekolah menyusul beredarnya video viral pelajar yang melakukan tindakan tidak pantas di ruang kelas, memicu perhatian publik.

Pemerintah Kota Palangka Raya mengintegrasikan penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah melalui Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2026, demi mewujudkan pembangunan yang aman dan tangguh.

Anggota DPR RI mendesak pemerintah daerah untuk segera memproses perizinan demi mewujudkan kepastian hukum pertambangan rakyat, melindungi pilar ekonomi kerakyatan dan memastikan keberlanjutan usaha.

Pemerintah Kota Palangka Raya meluncurkan program Kelurahan Siaga TBC untuk mempercepat penemuan kasus dan edukasi, menjadi langkah strategis eliminasi TBC di Indonesia.

Kanwil Kemenkum Kalteng optimalkan bantuan hukum warga miskin melalui adendum kontrak anggaran 2026. Ini memastikan akses keadilan merata dan transparan bagi masyarakat kurang mampu.

Pemerintah Kabupaten Kudus mencatat Realisasi Pajak Daerah Kudus hingga April 2026 mencapai 30,08 persen dari target. Sektor mana saja yang berkontribusi besar dan mana yang butuh optimalisasi?

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menerima setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) senilai Rp1,4 miliar dari PT Sukajadi Sawit Mekar (SSM) usai libur Lebaran, menjadi angin segar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kot

Pemerintah Kabupaten Lebak resmi memberlakukan Pembebasan PBB-P2 Sawah Lebak untuk lahan di bawah 5.000 m2, bertujuan meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani, serta mendukung kedaulatan pangan daerah.

Pemerintah Kota Bandarlampung mendistribusikan 213.839 Stiker Barcode PBB Bandarlampung kepada wajib pajak, bertujuan melancarkan pelayanan PBB-P2 dan memudahkan pembayaran tagihan pajak mulai tahun 2026.

Pemerintah Kabupaten Bandung mengimplementasikan Digitalisasi Pajak GIS sebagai strategi utama untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2026, dengan fokus pada akurasi data dan kemudahan akses bagi wajib pajak.

Pemerintah Kota Pekanbaru menargetkan Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp1,3 triliun pada tahun 2026, sebuah peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya, dengan strategi pendataan terpadu dan fokus pada sektor potensial.