Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Buron Narkoba Lukmanul Hakim Sampai Operasi Plastik Demi Lolos Kejaran Polisi

{{caption}}
Arsenal Juara Premier League 2025/2026, tapi Tidak Dapat Hadiah Uang Tunai

{{caption}}
Prabowo Pidato di DPR Hari Ini, Sampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal

{{caption}}
Arsenal Kunci Gelar Juara Liga Inggris 2025/26, The Gunners Ciptakan Sejarah

{{caption}}
4 Prajurit TNI Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Andrie Yunus Hari Ini

{{caption}}
Prediksi IHSG dan Rekomendasi Saham Hari Ini 20 Mei 2026

Topik Terkait
{{caption}}
Bapenda Kota Jayapura Targetkan PAD Rp307,5 Miliar di 2026, Optimisme Meningkat

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Jayapura menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp307,5 miliar pada tahun 2026, menunjukkan tren positif di triwulan pertama.

{{caption}}
Pemkot Bandarlampung Targetkan PBB Rp130 Miliar di Tahun 2026, Optimalkan Pendapatan Daerah

Pemerintah Kota Bandarlampung menargetkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp130 miliar pada tahun 2026, dengan berbagai strategi inovatif untuk mencapai Target PBB Bandarlampung 2026.

{{caption}}
Pemkab Lebak Targetkan Penerimaan Pajak Daerah 2026 Capai Rp250 Miliar untuk Pembangunan

Pemerintah Kabupaten Lebak menargetkan penerimaan pajak daerah 2026 sebesar Rp250 miliar. Simak strategi Pemkab Lebak untuk mencapai target ambisius ini demi percepatan pembangunan daerah.

PBB
{{caption}}
Berau Targetkan Pendapatan Asli Daerah Rp450 Miliar di Tahun 2026

Pemerintah Kabupaten Berau berambisi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp450 miliar pada 2026 melalui berbagai strategi optimalisasi, guna menghadapi tantangan fiskal daerah.

{{caption}}
Pemkot Pekanbaru Bidik Pendapatan Pajak Daerah Rp1,3 Triliun di Tahun 2026

Pemerintah Kota Pekanbaru menargetkan Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp1,3 triliun pada tahun 2026, sebuah peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya, dengan strategi pendataan terpadu dan fokus pada sektor potensial.

{{caption}}
Bapenda Cianjur Siapkan Strategi Jitu untuk Peningkatan PAD Cianjur 2026

Badan Pendapatan Daerah Cianjur telah menyusun berbagai langkah strategis demi Peningkatan PAD Cianjur 2026, menargetkan optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.

{{caption}}
Capaian Gemilang: Realisasi PAD Kota Jayapura 2025 Lampaui Target, Bukti Sinergi Kuat

Realisasi PAD Kota Jayapura 2025 berhasil melampaui target yang ditetapkan, menunjukkan kinerja positif pemerintah daerah dan partisipasi aktif wajib pajak. Simak detail pencapaiannya!

{{caption}}
Realisasi PAD Bangka Barat Capai 70 Persen, Ini Strategi Peningkatan di Tahun Mendatang

Realisasi PAD Bangka Barat per 10 November 2025 telah mencapai 70,87 persen dari target. Simak strategi Pemkab untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah di tahun mendatang.

{{caption}}
Fakta Pajak Tanah: Realisasi PBB-P2 Kotim Capai 80 Persen, Bapenda Beri Hadiah Menarik!

Bapenda Kotim mengumumkan realisasi PBB-P2 telah mencapai 80 persen dari target. Simak strategi menarik Bapenda untuk mendorong pembayaran pajak dan hadiah yang menanti wajib pajak!

{{caption}}
Pemkab Bangkalan Gencarkan Optimalisasi PBB Lewat Jemput Bola dan Insentif Pajak

Pemerintah Kabupaten Bangkalan serius mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui program jemput bola dan pemberian insentif, demi meningkatkan kesadaran pajak dan pembangunan daerah.

{{caption}}
Komisi XI DPR RI Minta Kalsel Percepat Hilirisasi Industri, Kekuatan Baru Pendapatan Daerah

Komisi XI DPR RI mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mempercepat Hilirisasi Industri Kalsel. Langkah ini diharapkan menjadi kekuatan baru untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) secara signifikan.

{{caption}}
DPRD Samarinda Soroti Setoran PAD Varia Niaga, Desak Perubahan Skema Kerja Sama

Pansus LKPJ DPRD Samarinda menyoroti kontribusi Perusda Varia Niaga terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum maksimal, hanya menyetor Rp500 juta pada 2025.

{{caption}}
Pemkab Karawang Soroti THM Beroperasi Tanpa Izin Resmi, Rugikan Pendapatan Daerah

Sejumlah tempat hiburan malam (THM) di Karawang diduga beroperasi tanpa izin resmi dan tidak terdaftar sebagai wajib pajak, merugikan pendapatan daerah. Satpol PP Karawang akan segera memanggil para pelaku usaha THM Karawang yang melanggar.

{{caption}}
Pemkab dan DPRK Sepakati Perpanjangan PPPK Aceh Barat hingga 2027, Cari Solusi Anggaran

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama DPRK bersepakat untuk memperpanjang status Perpanjangan PPPK Aceh Barat hingga tahun 2027, di tengah tantangan anggaran dan komitmen terhadap nasib pegawai.

{{caption}}
Wamendagri Bima: Efisiensi dan Sinergi Jadi Kunci Pengungkit Ekonomi Daerah

Bima menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus mendorong kepala daerah untuk mengedepankan efisiensi belanja, inovasi PAD, serta pengawalan PSN.

{{caption}}
Gubernur Bengkulu Larang PHK PPPK, Dorong Efisiensi Anggaran Tanpa Pemutusan Kerja

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengeluarkan larangan tegas terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), mendorong pemerintah daerah mencari solusi efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kesejahteraan pegawai.

asn
{{caption}}
Penataan Pantai Bengkulu: Pemkot Genjot Pariwisata dan Dongkrak PAD hingga Rp416 Miliar

Pemerintah Kota Bengkulu fokus pada penataan kawasan Pantai Bengkulu dari Pasir Putih hingga Jakat, memperkuat UMKM, dan meningkatkan kenyamanan wisatawan demi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp416 miliar pada tahun 2026.

{{caption}}
Resmi Berlaku: Retribusi Sampah TPA Air Sebakul Bengkulu Ditetapkan, Ini Rinciannya

Pemerintah Kota Bengkulu memberlakukan retribusi sampah TPA Air Sebakul untuk kendaraan pengangkut mandiri dan swasta, bertujuan optimalkan pengelolaan dan tingkatkan PAD.